Saatnya Membangun KPK yang Baru Ditektur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar. (Foto: I.C.Senjaya) (Foto: I.C.Senjaya/)

MerahPutih.com - Revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan Pemerintah membuat publik dan pegiat antikorupsi berang. Pasalnya, hal itu bisa melumpuhkan lembaga antirasuah tersebut.

Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menilai, perlu membangun KPK baru yang berbeda dari lembaga saat ini.

Baca Juga

Putusan Etik Firli Bahuri Tetap Digelar Meski Satu Anggota Dewas KPK Positif COVID-19

"Mungkin saatnya berpikir menghela pemberantasan korupsi tanpa memasukkan KPK sebagai faktor penting, sekarang rasanya waktu untuk membangun KPK baru. Saya pada taraf 'haqqul yaqin', perlu ada KPK yang dibangun dengan cara baru," ucap Zainal di Jakarta, Senin (21/9)

UU KPK No 20 tahun 2003 resmi tercatat pada lembaran negara pada 17 Oktober 2019 sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK. KPK sudah mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.

"Saatnya gerakan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi menawarkan revisi UU Pemberantasan korupsi kepada kandidat presiden 2024 yang mungkin akan memanaskan mesin 2022 dan akan banyak peluang masyarakat sipil untuk menawarkan kepada siapapun presidennya untuk mengikuti agenda publik yang selama ini diacuhkan," sambungnya dilansir Antara.

Menurut Zainal, gerakan masyarakat sipil sebelumnya sudah menawarkan hal yang sama kepada Presiden Joko Widodo, tapi karena alat kontrol yang sangat lemah akhirnya yang terjadi adalah terjadinya penguasaan agenda publik oleh oligarki.

"Salah satu yang penting menghindari jebakan oligarki yang dititipkan ke partai dan presiden adalah bagaimana mengecilkan amplifikasi suara oligarki. Caranya ada tiga, pertama mengecilkan peran negara dan menguatkan peran masyarakat sipil istilahnya anarkisme," tegasnya

Logo KPK. Foto: ANTARA

Menurut Zainal, anarkisme bukan gerakan massa untuk membakar fasilitas publik melainkan gerakan mengecilkan peran negara meninggilan beran masyarakat sipil sehingga dengan mengurangi kewenangan negara yang dapat mempertahankan bisnis oligarki maka akan juga memperkecil ruang permainan oligarki.

"Cara kedua adalah membuat kesetaraan meski saat ini terjadi disparitas yang sangat jauh maka kita membuat kesetaraan sehingga perbedaan antara orang yang miskin dan kaya tidak terlalu jauh," ungkap Zainal.

Cara ketiga adalah membuat oligarki jinak yang mau membiayai proses perlawanan pemberantasan korupsi.

"Saya berharap Muhammadiyah bisa melahirkan hal ini karena Muhammadiyah adalah gerakan besar, punya basis ekonomi, pemikiran mapan, kesejahteraan mumpuni sehingga menjadi oligarki jinak yang mengambil negara tapi bukan untuk kepentingan bisnis melainkan untuk menjadi kebaikan," ujarnya

Namun pendirian "KPK baru" itu juga menurut Zainal menunggu sejumlah momentum seperti pembacaan putusan etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.

"Selanjutnya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU KPK No 19 tahun 2019 walau harapan terhadap MK ini juga punya banyak catatan, dan karena KPK dibunuh dalam proses politik yaitu perselingkuhan DPR dan pemerintah, saya harap agenda politik 2024 dan bisa dipanaskan 2020 atau 2021 bisa mengubah konstelasim" jelas Zainal.

Momen keempat adalah momen melawan pendengung (buzzer) yang selama ini juga berlawanan dengan gerakan pemberantasan korupsi.

"Negara selama ini dibantu dengan 3 jenis 'buzzer', yaitu 'buzzer' plat merah perpanjangan tangan negara, 'buzzer' plat kuning yang memang dibayari dan 'buzzer' plat hitam yang tidak sadar menjadi pelantun kepentingan negara," ungkap Zainal.

Gerakan tersebut dinilai Zainal harus kuat dilakukan karena aktivitas membela pemberantasan korupsi disampaikan secara oleh para "buzzer".

Baca Juga

MA Tolak Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi

"Bagaimana mengagregasi kekuatan kuat untuk perlawanan di tingkat media sosial, bayangan saya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bisa membangun 'cyber troops' untuk melawan 'buzzer' ini," pungkasnya

Hadir juga dalam diskusi virtual tersebut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan Koodinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19
Indonesia
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19

Termasuk juga terkait dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan Rizieq yang sampai saat ini prosesnya masih mandek di Kepolisian.

9 Pegawai dan 1 Tahanan KPK Positif COVID-19
Indonesia
9 Pegawai dan 1 Tahanan KPK Positif COVID-19

Sebanyak 9 pegawai dan 1 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan positif terpapar COVID-19.

KPK Dalami Aliran Uang Suap dari Vendor Bansos ke Juliari Batubara
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap dari Vendor Bansos ke Juliari Batubara

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian
Indonesia
Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian

Rezim Orde Baru Soeharto lahir dari krisis nasional yang menempatkan PKI sebagai musuh bersama.

Tekan Penyebaran COVID-19, Polri Maksimalkan Peran Kampung Tangguh Jaya
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, Polri Maksimalkan Peran Kampung Tangguh Jaya

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi bersilaturahmi dengan Jurnalis Jakarta Pusat (JJP).

Anies Tarik Rem Darurat, Tempat Hiburan dan Wisata Kembali Ditutup
Indonesia
Anies Tarik Rem Darurat, Tempat Hiburan dan Wisata Kembali Ditutup

Anies menyampaikan seluruh tempat hiburan atau wisata di Jakarta akan kembali ditutup sementara.

[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19

Pengguna Facebook Harish Nagaraju mengunggah sebuah video yang menunjukkan beberapa orang di India tengah menghisap uap yang berasal dari sebuah panci presto.

Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab Atas Kekisruhan Kasus Rizieq Shihab

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berpendapat bahwa kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.

Faktor Ini Jadi Alasan Sandiaga Uno Mau Jadi Menparekraf
Indonesia
Faktor Ini Jadi Alasan Sandiaga Uno Mau Jadi Menparekraf

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)

Kereta Api Jarak Jauh Disetop hingga Mei, KAI Perbaiki Sarpras di Stasiun
Indonesia
Kereta Api Jarak Jauh Disetop hingga Mei, KAI Perbaiki Sarpras di Stasiun

Perbaikan sarpras yang dilakukan misalnya memperbaiki lokomotif, membersihkan isi dalam kereta, perbaikan jalur dan rel kereta, serta membersihkan area di dalam stasiun.