Saatnya Membangun KPK yang Baru Ditektur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar. (Foto: I.C.Senjaya) (Foto: I.C.Senjaya/)

MerahPutih.com - Revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan Pemerintah membuat publik dan pegiat antikorupsi berang. Pasalnya, hal itu bisa melumpuhkan lembaga antirasuah tersebut.

Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menilai, perlu membangun KPK baru yang berbeda dari lembaga saat ini.

Baca Juga

Putusan Etik Firli Bahuri Tetap Digelar Meski Satu Anggota Dewas KPK Positif COVID-19

"Mungkin saatnya berpikir menghela pemberantasan korupsi tanpa memasukkan KPK sebagai faktor penting, sekarang rasanya waktu untuk membangun KPK baru. Saya pada taraf 'haqqul yaqin', perlu ada KPK yang dibangun dengan cara baru," ucap Zainal di Jakarta, Senin (21/9)

UU KPK No 20 tahun 2003 resmi tercatat pada lembaran negara pada 17 Oktober 2019 sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK. KPK sudah mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.

"Saatnya gerakan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi menawarkan revisi UU Pemberantasan korupsi kepada kandidat presiden 2024 yang mungkin akan memanaskan mesin 2022 dan akan banyak peluang masyarakat sipil untuk menawarkan kepada siapapun presidennya untuk mengikuti agenda publik yang selama ini diacuhkan," sambungnya dilansir Antara.

Menurut Zainal, gerakan masyarakat sipil sebelumnya sudah menawarkan hal yang sama kepada Presiden Joko Widodo, tapi karena alat kontrol yang sangat lemah akhirnya yang terjadi adalah terjadinya penguasaan agenda publik oleh oligarki.

"Salah satu yang penting menghindari jebakan oligarki yang dititipkan ke partai dan presiden adalah bagaimana mengecilkan amplifikasi suara oligarki. Caranya ada tiga, pertama mengecilkan peran negara dan menguatkan peran masyarakat sipil istilahnya anarkisme," tegasnya

Logo KPK. Foto: ANTARA

Menurut Zainal, anarkisme bukan gerakan massa untuk membakar fasilitas publik melainkan gerakan mengecilkan peran negara meninggilan beran masyarakat sipil sehingga dengan mengurangi kewenangan negara yang dapat mempertahankan bisnis oligarki maka akan juga memperkecil ruang permainan oligarki.

"Cara kedua adalah membuat kesetaraan meski saat ini terjadi disparitas yang sangat jauh maka kita membuat kesetaraan sehingga perbedaan antara orang yang miskin dan kaya tidak terlalu jauh," ungkap Zainal.

Cara ketiga adalah membuat oligarki jinak yang mau membiayai proses perlawanan pemberantasan korupsi.

"Saya berharap Muhammadiyah bisa melahirkan hal ini karena Muhammadiyah adalah gerakan besar, punya basis ekonomi, pemikiran mapan, kesejahteraan mumpuni sehingga menjadi oligarki jinak yang mengambil negara tapi bukan untuk kepentingan bisnis melainkan untuk menjadi kebaikan," ujarnya

Namun pendirian "KPK baru" itu juga menurut Zainal menunggu sejumlah momentum seperti pembacaan putusan etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.

"Selanjutnya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU KPK No 19 tahun 2019 walau harapan terhadap MK ini juga punya banyak catatan, dan karena KPK dibunuh dalam proses politik yaitu perselingkuhan DPR dan pemerintah, saya harap agenda politik 2024 dan bisa dipanaskan 2020 atau 2021 bisa mengubah konstelasim" jelas Zainal.

Momen keempat adalah momen melawan pendengung (buzzer) yang selama ini juga berlawanan dengan gerakan pemberantasan korupsi.

"Negara selama ini dibantu dengan 3 jenis 'buzzer', yaitu 'buzzer' plat merah perpanjangan tangan negara, 'buzzer' plat kuning yang memang dibayari dan 'buzzer' plat hitam yang tidak sadar menjadi pelantun kepentingan negara," ungkap Zainal.

Gerakan tersebut dinilai Zainal harus kuat dilakukan karena aktivitas membela pemberantasan korupsi disampaikan secara oleh para "buzzer".

Baca Juga

MA Tolak Bentuk Tim Investigasi Internal Usut Kasus Nurhadi

"Bagaimana mengagregasi kekuatan kuat untuk perlawanan di tingkat media sosial, bayangan saya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bisa membangun 'cyber troops' untuk melawan 'buzzer' ini," pungkasnya

Hadir juga dalam diskusi virtual tersebut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan Koodinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran
Indonesia
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Anies bersama Airlangga Hartarto akan menggelar rapat pada Sabtu (12/9) besok

 KPK Cecar Eks Mendagri Gamawan Fauzi Soal Persetujuannya Proyek IPDN
Indonesia
KPK Cecar Eks Mendagri Gamawan Fauzi Soal Persetujuannya Proyek IPDN

Usai diperiksa, Gamawan mengaku diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi tiga berkas penyidikan Dudy Jocom

BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini
Indonesia
BMKG Prediksi Jaktim dan Jaksel Diguyur Hujan Siang Ini

Beranjak ke malam hari, langit Jakarta didominasi berawan

Ucapkan Selamat Natal, PBNU Tekankan Pentingnya Persatuan Merawat Bangsa
Indonesia
Ucapkan Selamat Natal, PBNU Tekankan Pentingnya Persatuan Merawat Bangsa

Said Aqil berharap dengan adanya hari raya Natal, maka persaudaraan antarumat di Indonesia justru semakin kuat.

TNI Bersihkan Sejumlah Stasiun dan Rumah Ibadah untuk Cegah Penyebaran Corona
Indonesia
TNI Bersihkan Sejumlah Stasiun dan Rumah Ibadah untuk Cegah Penyebaran Corona

TNI melakukan pembersihan di beberapa fasiltas publik menggunakan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat
Indonesia
Kasus Corona Melonjak, DPRD: Kemungkinan Anies Ambil Langkah Darurat

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif pun menyarankan Anies menimbang untuk ke tahap tatanan hidup baru yang berdampingan dangan virus corona.

Kasus FPI, Negara Mainkan Politik Layang-layang
Indonesia
Kasus FPI, Negara Mainkan Politik Layang-layang

"Hal ini penting agar opini soal FPI tidak digoreng ke mana-mana," kata mantan Pembantu Rektor I UMK ini

Update COVID-19 DKI Sabtu (13/6): 8.748 Orang Positif, 3.840 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Sabtu (13/6): 8.748 Orang Positif, 3.840 Pasien Sembuh

Terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 120 kasus.

Rektor IPB Pimpin Forum Rektor
Indonesia
Rektor IPB Pimpin Forum Rektor

Skill yang diperlukan bagi industri di masa depan yaitu leadership, partnership dan kolaborasi, inovatif dan kreatif.

Pakar: Pandemi COVID-19 Munculkan Sejumlah Persoalan Kesehatan Mental
Indonesia
Pakar: Pandemi COVID-19 Munculkan Sejumlah Persoalan Kesehatan Mental

Pembatasan sosial berpengaruh pada kesehatan mental sebab manusia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru.