Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Juli 2025
Saat Pertemuan Menteri G20 Sri Mulyani Pamer Cara Indonesia Atasi Masalah Dana Buat Pembangunan

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Afrika Selatan. (ANTARA/HO-Kemenkeu Foto/Biro KLI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Afrika Selatan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memamerkan cara Indonesia mengatasi hambatan pembiayaan pembangunan ketika menghadiri pertemuan di tengah kesenjangan pembiayaan saat ini.

Sri Mulyani menyoroti menurunnya ketersediaan dana konsesional sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan di Afrika. Maka dari itu, kata dia, perlu ada cara baru yang lebih berkelanjutan.

"Saya menunjukkan bahwa partisipasi modal swasta dapat didorong untuk pembangunan publik, contohnya melalui platform seperti SDG Indonesia One dan Infrastructure Guarantee Fund," ujar Sri Mulyani.

Baca juga:

Bahas Perang Tarif di Afrika Selatan, Sri Mulyani Ingin G20 Kerja Sama Saling Menguntungkan

SDG Indonesia One atau SIO merupakan platform pembiayaan campuran (blended finance) yang dijalankan oleh PT PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di bawah Kementerian Keuangan.

Lewat SIO, pemerintah menghimpun investasi sebesar USD 3,29 miliardari komitmen 38 mitra, yang telah terealisasi sebesar USD 396 juta.

Sementara Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) merupakan salah satu contoh proyek Public-Private Partnership (PPP).

IIGF dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selain IIGF, Indonesia juga mendukung proyek PPP melalui Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan Availability Payment untuk proyek strategis.

Dalam agenda yang sama, Sri Mulyani juga menekankan masalah kesenjangan pembiayaan iklim yang makin lebar. Seiring dengan itu, dampak perubahan iklim makin cepat terasa.

Menkeu RI mendorong langkah penguatan lembaga keuangan multilateral, peningkatan pembiayaan konsesional, percepatan mobilisasi modal swasta, serta "creative blended finance".

"Saya pun menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengambil peran melalui program-program seperti Dana Pooling Bencana dan asuransi pertanian. Selain itu, keran partisipasi modal swasta juga digerakkan lewat IDXCarbon," katanya.

#G20 #Kemenkeu #Sri Mulyani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Dunia
Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Sesi foto pada ajang itu dibatalkan setelah para diplomat Eropa menolak berdiri dalam sesi foto resmi bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Dwi Astarini - Minggu, 01 November 2026
  Sesi Foto G20 Dibatalkan, para Menlu Ogah Barengan Sama Menteri Rusia
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital hingga Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Indonesia Pantau Pergerakan Dana dan Aset Kripto Antarnegara, Otoritas Pajak Dikerahkan
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Bagikan