Saat Penyampaian Visi Misi, Jokowi Tak Peduli Penegakan Hukum Presiden Jokowi menyampaikan pidato Visi Indonesia di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Eksekutif Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) menyesalkan pidato penyampaian visi misi Presiden Joko Widodo semalam. Pasalnya pidato di depan puluhan ribu pendukungnya itu hanya diisi oleh pembangunan soal ekonomi dan kehidupan sosial saja.

Direktur Eksekutif IJCR, Anggara menilai pidato tersebut yang sama sekali tidak menyinggung pentingnya membangun negara berdasarkan hukum atau rule of law dan memperkuat jaminan hak asasi manusia.

Baca Juga: Periode Kedua Pemerintahannya, Jokowi Fokus Peningkatan SDM dan Mutu Pendidikan

"Padahal dalam mendorong pembangunan ekonomi, pembangunan Negara hukum adalah suatu condition sine qua non bagi terwujudnya kepastian berusaha di Indonesia," kata Angga dalam keterangannya, Senin (15/7).

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa 'Indonesia adalah Negara hukum' dan aspek terpenting dari negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia. "Karena itu, semestinya Presiden meletakkan pembangunan Negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya," jelas dia.

Rule of Law Index yang dikeluarkan oleh World Justice Project telah mencatat bahwa sepanjang empat tahun terakhir, skor Indonesia cenderung stagnan kalau tidak ingin dikatakan cenderung menurun.

Presiden Jokowi bersama Kiai Ma'ruf di SICC Sentul
Presiden Jokowi bersama istri dan Kiai Ma'ruf didampingi istri saat menyapa para relawan di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) (MP/Kanu)

Pada 2019, skor Indonesia adalah 0.52. Perolehan nilai 0,52 dari skala 0–1 menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ke depan.

Pada 2018, ICJR juga mengeluarkan Laporan Penilaian Penerapan Fair Trial. Dalam laporan tersebut, ICJR melihat kepada empat indikator utama yaitu pemenuhan hak tersangka selama proses peradilan, pemenuhan prinsip persamaan di muka hukum, pemenuhan prinsip peradilan yang kompeten, independen, dan pemenuhan prinsip pendampingan oleh penasihat hukum.

"Dalam Laporan tersebut, mengindikasikan masih banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia," jelas Anggara.

Baca Juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi: Kita Harus Tinggalkan Cara-Cara Lama

Dalam konteks Pidato Presiden tersebut, Anggara mengingatkan bahwa pembangunan Negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo– Ma'ruf Amin .

"Pembangunan Negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap Presiden," tutup Anggara. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH