Saat Pandemi, Nilai Manfaat Pengelolaan Dana Haji Capai Rp 14 Triliun Haji. (Foto: Haramain)

MerahPutih.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjamin pengelolaan dan keamanan dana haji milik masyarakat. Pengelola terus memperkuat kelembagaan BPKH agar memiliki nilai manfaat yang cukup sehat dan membangun sustainabilitas keuangan.

Keamanan dana haji juga diatur dalam Peraturan LPS (PLPS) Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Regulasi ini menyatakan bahwa dana yang disimpan oleh BPKH di perbankan termasuk dalam kategori simpanan milik pihak lain (beneficary), yakni jamaah calon haji.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup

"Penerimaan kami sudah di atas Rp 14 triliun dengan dua kali musim haji. Pendapatan dari nilai manfaat kami sudah di atas segitu. Tahun ini bisa lebih tinggi dan mendapatkan nilai manfaat yang cukup baik meskipun di tengah pandemi," kata Ketua BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Selasa, (20/7).

Ia menuturkan, hingga kini BPKH masih berinvestasi pada surat berharga karena imbal hasil yang bagus dan juga aman. Nanti secara bertahap BPKH akan merencanakan investasi dengan medium to high risk.

"Portofolio investasi tidak banyak sekarang, aset syariah pun sedikit sekali sehingga kami gunakan investasi surat berharga yang risikonya termitigasi karena dijamin oleh negara. Tidak berarti kalau kami investasi ke sukuk itu tidak membangun ekonomi karena uangnya dipakai untuk ekonomi melalui pemerintah," katanya.

Ketua BPKH Anggito Abimanyu. (Foto: Antara)
Ketua BPKH Anggito Abimanyu. (Foto: Antara)

Ia memaparkan penempatan dan investasi dana haji berada pada sektor yang aman salah satunya adalah pembiayaan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

BPKH juga melakukan kerja sama investasi dengan Islamic Development Bank (IsDB) dengan memperhatikan Visi Saudi 2030 maupun penambahan jamaah haji serta era digitalisasi dalam mempermudah proses bisnis.

Selain itu,BPKH juga kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2020, atau yang merupakan ketiga kalinya berturut-turut sejak 2018.

"Opini WTP juga menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan dan akuntabel. Selain itu, Opini WTP ketiga kalinya ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji aman dan likuid sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," kata Anggito dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir
Indonesia
Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan mengundang tiga ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.

Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Kami langsung tindak tegas pelajar yang nekat konvoi karena situasi masih pandemi dan mengganggu lalu lintas," kata dia.

Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas
Indonesia
Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas

Salah seorang pengungsi lansia Arjo Dinomo (67) mengatakan, air di barak pengungsian terkadang tidak menyala.

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY

Jhoni menggugat surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh Jhonni Allen Marbun

Aksi KKB Serang Fasilitas Kesehatan dan Publik Tindakan Sangat Tak Terpuji
Indonesia
Aksi KKB Serang Fasilitas Kesehatan dan Publik Tindakan Sangat Tak Terpuji

Serangan kelompok bersenjata kelompok kriminal bersenjata di Papua ke sejumlah sarana pelayanan publik dan kesehatan tidak bisa dibenarkan.

Terungkap! Ini Dia Wanita yang Tandatangani Surat Penangkapan Munarman
Indonesia
Terungkap! Ini Dia Wanita yang Tandatangani Surat Penangkapan Munarman

Munarman sendiri sudah berstatus tersangka sebelum dilakukan penangkapan

Ketua PA212 Diperiksa Polisi Kasus Aksi Ilegal Dukung Pembebasan Rizieq
Indonesia
Ketua PA212 Diperiksa Polisi Kasus Aksi Ilegal Dukung Pembebasan Rizieq

Pemeriksaan sejatinya akan berlangsung pukul 10.00 WIB

Terima Ratusan Tabung Oksigen dari Polda Metro, Anies Fungsikan untuk Perawatan Isoman
Indonesia
Terima Ratusan Tabung Oksigen dari Polda Metro, Anies Fungsikan untuk Perawatan Isoman

Pemprov DKI Jakarta menerima tabung oksigen hasil pengungkapan importasi ilegal Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/7).

Satgas COVID-19 Ungkap Bukti Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Bukti Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus

Satgas COVID-19 menyebut lonjakan kasus saat ini merupakan dampak dari liburan panjang Idulfitri bulan lalu.

Rusun Nagrak Mulai Digunakan Buat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Rusun Nagrak Mulai Digunakan Buat Isolasi Pasien COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan, 90 persen tempat tidur isolasi di rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 telah terpakai kendati kapasitasnya terus ditambah, bahkan sudah lebih 10 ribu ruang isolasi dan "Intensive Care Unit" (ICU).