RUU TPKS Masuk Paripurna, Gerindra Harap Pasal Hilang Relasi Kuasa Balik Lagi Demo dukung RUU PKS / TPKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati draf naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk dibawa ke rapat paripurna.

Rencana tersebut mendapat respons positif dari aktivis perempuan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang juga Politisi Gerindra.

Baca Juga:

Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

"Agendanya yang penting lanjut ke tahap selanjutnya dan artinya kita siap berkompromi secara bahasa dan dicarikanlah (bahasa) yang bisa dipahami serta diterima berbagai kalangan," kata Saras, Rabu (15/12).

Saras berharap, agar saat pembahasan RUU TPKS antara Pemerintah dan DPR, poin yang sebelumnya dihilangkan dapat dimasukan kembali. Salah satu yang menjadi sorotan Saras, ialah soal relasi kuasa.

"Tahap berikutnya ini kan dengan pihak pemerintah, yang ini kita harapkan yang dihilangkan dapat dimasukan kembali (seperti) soal relasi kuasa," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan, pentingnya penjelasan soal definisi kekerasan seksual dalam RUU TPKS. Menurutnya, masalah definisi harus menjadi fokus isu.

"Bagaimana kita dengan pemerintah berkolaborasi untuk memastikan (RUU) itu masuk terutama definisi- definisi yang menurut kita penting," imbuhnya.

Saras berharap, dalam pembahasan RUU itu pemerintah dan DPR dapat bersepakat dari berbagai sisi seperti pencegahan dan rehabilitasi. Namun, jangan sampai melupakan soal definisi itu sendiri.

"Nah defisini- definisi ini yang harus disepakati bersama. Karena jangan sampai masih bebannya di korban untuk pembuktian," kata Saras.

Sekedar informasi, RUU TPKS sendiri melalui proses panjang dalam perjalanannya. Bahkan Baleg DPR harus mengganti nama draf RUU Penghapusan Kekerasaan Seksual (PKS) menjadi RUU TPKS.

Rapat Paripurna DPR.  (Foto: Antara)
Rapat Paripurna DPR. (Foto: Antara)

Dalam perjalanannya, kesepakatan di Baleg DPR sendiri juga tidak mudah. Fraksi PKS misalnya menolak naskah RUU TPKS lantaran perlu ada aturan hukum yang melarang perzinaan dan larangan LGBT.

Sedangkan Fraksi PPP menyetujui dengan catatan bahwa draf legislasi ini harus tidak bertentangan dengan norma agama, budaya, dan sosial. Sementara Fraksi Golkar bersikap bahwa sebaiknya persetujuan draf naskah RUU itu ditunda dulu demi menerima lebih banyak masukan publik.

Sisanya, tujuh fraksi yang menyetujui, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN.

RUU tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna sebagai hak inisiatif DPR pada Rabu (15/12). Setelah disahkan dalam paripurna, DPR dan pemerintah akan memulai pembahasan RUU TPKS. (Pon)

Baca Juga:

Darurat Kekerasan Seksual, Ridwan Kamil Desak RUU TPKS Segera Disahkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru, Pemerintah Dituntut Bikin Kajian Berbasis Sains
Indonesia
Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru, Pemerintah Dituntut Bikin Kajian Berbasis Sains

Pemerintah memang kembali mengubah rencana pembatasan pembatasan saat libur Natal dan Tahun Baru.

Terduga Teroris Ditangkap di Lampung, Berperan Sembunyikan DPO
Indonesia
Terduga Teroris Ditangkap di Lampung, Berperan Sembunyikan DPO

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali meringkus empat terduga teroris di wilayah Lampung pada Jumat (5/11).

Buntuti Sandiaga Uno Jadi Cawapres, RK: Ada Kinerja Politik Tidak Bisa Terbaca Survei
Indonesia
Buntuti Sandiaga Uno Jadi Cawapres, RK: Ada Kinerja Politik Tidak Bisa Terbaca Survei

Ridwan Kamil memberi contoh lain, yakni saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat, tingkat keterpilihan salah satu pesaingnya dalam survei hanya 12 persen.

Pengusaha Asal Bali Diduga Jadi Korban Penipuan Oknum APR
Indonesia
Pengusaha Asal Bali Diduga Jadi Korban Penipuan Oknum APR

Ida Bagus Ketut Swanda Diana harus menelan pil pahit ketika usaha minuman beralkohol yang dijalaninya kandas. Sebab, ia diduga menjadi korban penipuan oknum pejabat Angkasa Pura Retail. Akibatnya, Ida rugi miliaran rupiah.

Promo Merdeka KAI, Harga Tiket Mulai Rp 17 Ribu
Indonesia
Promo Merdeka KAI, Harga Tiket Mulai Rp 17 Ribu

Rinciannya, tarif KA kelas eksekutif dibanderol Rp 170.000, bisnis hanya Rp 77.000, dan ekonomi hanya Rp 17.000

Kapolda Metro Pastikan Seluruh Korban Kebakaran Adalah Napi
Indonesia
Pemprov DKI Periksa Puluhan Orang Kontak Erat Pasien Pertama Omicron
Indonesia
Pemprov DKI Periksa Puluhan Orang Kontak Erat Pasien Pertama Omicron

Pasien pertama tersebut merupakan petugas kebersihan di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

Pemerintah Bakal Perketat Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata
Indonesia
Pemerintah Bakal Perketat Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata

Syarat perjalanan ke luar negeri untuk tujuan wisata perlu diperketat sebagai upaya menekan laju kasus varian Omicron.

Jaga Kualitas, KKP Bangun Gudang Ikan Beku Kapasitas 300 Ton di Indramayu
Indonesia
Jaga Kualitas, KKP Bangun Gudang Ikan Beku Kapasitas 300 Ton di Indramayu

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun gudang beku "cold storage" berkapasitas 300 ton untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan nelayan. "Pembangunan 'cold storage' sedang berlangsung, dan itu semua dari Pemerintah Pusat," kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Edi Umaidi, Senin.

Cuaca Ekstrem, 2 Pemkab di DIY Tetapkan Status Tanggap Darurat Sampai Awal Desember
Indonesia
Cuaca Ekstrem, 2 Pemkab di DIY Tetapkan Status Tanggap Darurat Sampai Awal Desember

Ancaman akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Kulon Progo masih tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai prosedur untuk menangani dampak yang ditimbulkan.