RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres Ketua DPR Puan Maharani. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

Ketua DPR Puan Maharani berharap pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan.

Baca Juga

RUU TPKS Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.

“Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna.

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan.

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya.

Baca Juga

Siang Ini RUU TPKS Jadi RUU Usul DPR

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan.

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna.

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut.

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS.

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga

Puan Pimpin Pengesahan RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Tanah Munjul Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Tanah Munjul Rudy Hartono Iskandar

Penelusuran aset-aset pemilik showroom mobil Rhys Auto Gallery ini dilakukan tim penyidik saat memeriksa seorang swasta bernama Dewi, Kamis (19/8).

Mahfud MD Ungkap Keterlibatan Oknum Pajak dalam Pemalsuan Aset Jaminan BLBI
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Keterlibatan Oknum Pajak dalam Pemalsuan Aset Jaminan BLBI

Dugaan keterlibatan oknum dam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mulai terkuak.

Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara
Indonesia
Kasus Senpi Ilegal, Kivlan Zen Dituntut 7 Bulan Penjara

Mayjen (Purn) Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga
Indonesia
Diminta Jokowi, Anies Kebut Vaksinasi 7,5 Juta Warga

Pemprov DKI Jakarta bakal mengebut program vaksinasi COVID-19 terhadap warga ibu kota menyusul permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum Balap, Jokowi Akan Temui Pembalap MotoGP di Istana
Indonesia
Sebelum Balap, Jokowi Akan Temui Pembalap MotoGP di Istana

Nantinya ada wacana digelar parade dalam upaya memeriahkan race MotoGP Mandalika 2022. Hanya saja perihal parade, masih menunggu konfirmasi dari pihak Istana.

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo
Indonesia
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo

Penahanan untuk mempercepat penyidikan serta mencegah yang bersangkutan melarikan diri

Sopir TransJakarta Mengidap Epilepsi, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi
Indonesia
Sopir TransJakarta Mengidap Epilepsi, Pemprov DKI Lakukan Evaluasi

"Kami akan evaluasi dari PT Transjakarta dan memastikan supaya tidak terulang lagi," ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Pemprov DKI Segera Beri Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes
Indonesia
Pemprov DKI Segera Beri Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat ini akan melakukan pemberian vaksin dosis ketiga atau vaksin booster jenis Moderna untuk tenaga kesehatan (nakes).

[HOAKS atau FAKTA]: Jengkol Jadi Sayuran Tertinggi Pencegah Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jengkol Jadi Sayuran Tertinggi Pencegah Kanker

Beredar kembali sebuah informasi di media sosial terkait daftar ranking sayuran antikanker yang dikeluarkan Institut Pencegahan Kanker. Dalam daftar tersebut terdapat 17 sayuran dengan tingkat keefektifannya masing-masing.

10 Daerah Masuk Nominasi Penghargaan Bhumandala 2021
Indonesia
10 Daerah Masuk Nominasi Penghargaan Bhumandala 2021

Sepuluh daerah terpilih menjadi nominasi penerima penghargaan Bhumandala 2021 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).