RUU TPKS Gagal Dibawa ke Paripurna DPR Demo dukung pengesahan RUU PKS/TPKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sudah disepakati Badan Legislasi untuk dibawa ke Paripurna DPR, akhirnya dimentahkan dan akan kembali dibahas pada masa sidang tahun depan.

RUU tersebut gagal disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang II 2021-2022, hari ini, Kamis (16/12)

Baca Juga:

Legislator NasDem Desak RUU TPKS Segera Disahkan

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya, mengungkapkan, alasan RUU TPKS gagal dibawa ke paripurna, karena belum ada kesepakatan di pimpinan DPR.

"Di pimpinan belum ada kata sepakat. Jadi kita tunggu lah pimpinan nanti, tadi saya komunikasi rencananya akan dibawa ke paripurna pada pembukaan masa sidang depan," kata Willy kepada wartawan, Rabu (15/12).

Merujuk surat undangan Rapat Paripurna dari Sekretariat Jenderal DPR, tidak ada agenda pengesahan RUU TPKS menjadi inisiatif DPR. Setjen DPR hanya memasukkan dua agenda dalam rapat hari ini.

Masing-masing yakni pengambilan keputusan tingkat II untuk RUU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan pidato ketua DPR Puan Maharani untuk penutupan masa sidang 2021. Penutupan masa sidang tersebut sekaligus menandai masuknya DPR RI pada masa reses yang dijadwalkan pada 17 Desember 2020 hingga 10 Januari 2022.

Sidang Paripurna DPR. (Foto: Antara)
Sidang Paripurna DPR. (Foto: Antara)

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi V DPR RI sepakat untuk membawa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan ke Rapat Paripurna DPR RI.

"RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah kami ajukan sejak tahun 2009, dan akhinya bisa mendapatkan kesepakatan melalui Raker untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan sudah selesai di tingkat Panitia Kerja (Panja) dan siap dilakukan pengambilan keputusan di rapat paripurna terdekat," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu hal substansial dalam RUU itu yakni pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pembangunan jalan daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada tingkat di atasnya secara hirarkis, apabila Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan. (Pon)

Baca Juga:

Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banjiri Pasar Dengan Minyak Goreng, DMO CPO Naik Jadi 30 Persen
Indonesia
Banjiri Pasar Dengan Minyak Goreng, DMO CPO Naik Jadi 30 Persen

Di pasaran, masih banyak yang mematok harga di atas HET, misalnya minyak goreng kemasan dijual Rp 16 ribu per liter ke atas.

DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri
Indonesia
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif
Indonesia
Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menegaskan tidak ada yang salah dengan pelantikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.

KPK Tetapkan Plt Kadis PU Hulu Sungai Utara Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Plt Kadis PU Hulu Sungai Utara Tersangka

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Omicron Makin Meluas, Mabes Polri Gempur Vaksinasi
Indonesia
Omicron Makin Meluas, Mabes Polri Gempur Vaksinasi

Jumlah vaksinasi gabungan untuk menyasar masyarakat yang mendapatkan vaksin dosis satu, dua, dan tiga atau booster.

Jaksa Tuntut Mati dan Sita Aset Pelaku Perkosaan 13 Santri di Bandung
Indonesia
Jaksa Tuntut Mati dan Sita Aset Pelaku Perkosaan 13 Santri di Bandung

Jaksa menilai Perbuatan terdakwa itu bukan saja berpengaruh kepada kehormatan fisik, tapi berpengaruh ke psikologis dan emosional para santri keseluruhan, serta menggunakan simbol-simbol agama.

Di World Specialty Coffee, Jepang Janji Impor Lebih Banyak Varietas Kopi Indonesia
Indonesia
Di World Specialty Coffee, Jepang Janji Impor Lebih Banyak Varietas Kopi Indonesia

Tercatat, kinerja ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada Januari-September 2021 mencapai USD 48,6 juta atau Rp 691,6 miliar.

Alasan Pemerintah Dorong Masyarakat Terkonfirmasi COVID-19 Jalani Isolasi di Lokasi Terpusat
Indonesia
Alasan Pemerintah Dorong Masyarakat Terkonfirmasi COVID-19 Jalani Isolasi di Lokasi Terpusat

Memudahkan perkembangan kondisi kesehatan terkonfirmasi positif terpantau

BAKTI Kominfo Bangun 7.904 BTS 4G di Wilayah 3T
Indonesia
BAKTI Kominfo Bangun 7.904 BTS 4G di Wilayah 3T

Ada dua operator layanan seluler yang nantinya ditugaskan menyediakan layanan 4G di wilayah 3T yaitu PT Telekomunikasi Seluler dan PT XL Axiata dengan jumlah cakupan untuk keduanya harus melayani 7.904 titik BTS (Base Transceiver Station) yang telah dibangun oleh BAKTI Kominfo.

Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat
Indonesia
Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat

Polisi mengimbau masyarakat untuk mencari terlebih dahulu informasi jalur yang akan dilalui.