RUU TPKS Diyakini Bisa Tangani Kekerasan Dalam Praktik Kawin Kontrak Ilustrasi kekerasan pada perempuan. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) diyakini dapat mencegah peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan. DPR sedang berupaya agar RUU TPKS yang sedang dibahas bisa segera disahkan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, DPR RI terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan melalui berbagai regulasi yang berpihak kepada perempuan. Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan DPR RI adalah melalui RUU TPKS yang saat ini masih dalam pembahasan.

Baca Juga:

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais

"Perlindungan terhadap perempuan menjadi salah satu cakupan dalam RUU ini mengingat perempuan menjadi mayoritas korban kekerasan seksual," ujarnya.

Puan juga meminta pemerintah harus bisa mencegah menjamurnya praktik kawin kontrak yang banyak menimbulkan korban dari pihak perempuan.

Dia menilai, ketegasan dari pemangku kebijakan sangat diharapkan karena masyarakat sudah banyak yang resah dengan maraknya kasus kawin kontrak, khususnya di daerah pedesaan.

"Untuk pencegahan harus dilakukan dari hulu lewat bentuk pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat. Sampaikan risiko yang akan dihadapi jika warga hendak melakukan nikah siri kawin kontrak," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyesalkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Cianjur, Jawa Barat yang menyebabkan tewasnya seorang perempuan berinisial S (21).

"Kami turut prihatin atas kejadian yang terjadi di Kampung Manjul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur yang menimpa S (21) korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya yang merupakan WNA berinisial AL (29) yang dengan keji menyiram air keras dan menyiksa korban hingga meninggal dunia," tutur Menteri Bintang.

Demo desakan pengesahan RUU PKS atau RUU TPKS. (Foto: Antara)
Demo desakan pengesahan RUU PKS atau RUU TPKS. (Foto: Antara)

Bintang meminta upaya perlindungan hukum harus dilakukan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan menjadi korban kekerasan.

Ia menyatakan, aturan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus ditegakkan sebagai pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan mengingat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

"Selama ini kita terus berjuang untuk tidak melanjutkan budaya kekerasan di semua lingkup masyarakat hingga lingkup terkecil, yaitu keluarga. Dalam kelompok masyarakat, perempuan dan anak adalah kelompok rentan sehingga kita semua wajib melindungi dan menghindarkan mereka menjadi korban kekerasan, termasuk kawin kontrak yang juga marak terjadi di daerah," tegasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kawin Kontrak Marak di Puncak, DPRD: Perbaiki Sistem Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jamin Investasi Migas, Kapolri Listyo Sigit Janjikan Pendampingan
Indonesia
Jamin Investasi Migas, Kapolri Listyo Sigit Janjikan Pendampingan

Polri, kata Sigit, mendukung penuh program SKK Migas terkait dengan toad to 1 milion atau 1 juta barel per hari.

Rayakan Natal, Menkominfo Ajak Umat Kristiani Kuat Hadapi Pandemi
Indonesia
Rayakan Natal, Menkominfo Ajak Umat Kristiani Kuat Hadapi Pandemi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak umat Kristiani seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Kominfo tidak menyerah dan tetap kuat menghadapi pandemi

Sempat Tertinggal 2 Gol, Persis Tahan Imbang Bhayangkara Solo FC
Indonesia
Sempat Tertinggal 2 Gol, Persis Tahan Imbang Bhayangkara Solo FC

Derby Kota Bengawan tersaji dalam pertandingan uji coba antara Persis Solo vs Bhayangkara Solo FC di Stadion Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (5/6) sore.

Tim Pemburu Vaksin Dikerahkan Ajak Warga Mau Ikut Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tim Pemburu Vaksin Dikerahkan Ajak Warga Mau Ikut Vaksinasi COVID-19

Program Tim Pemburu Vaksin ditujukan untuk percepatan pencapaian Herd Immunity. Targetnya, sampai tanggal 17 Agustus sebanyak 80 persen dari jumlah masyarakat.

Bantuan untuk UMKM Diharapkan Tepat Sasaran dan Tanpa Potongan
Indonesia
Bantuan untuk UMKM Diharapkan Tepat Sasaran dan Tanpa Potongan

Adapun tahun 2021 ini Bantuan Produktif untuk pelaku UMKM (BPUM) sebesar Rp 15,3 triliun

Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan
Indonesia
Politisi PSI Lawan Polisi karena Langgar Gage, Pimpinan DPRD DKI: Jangan Arogan

"Jangan arogan lah kalau merasa dia bikin aturan harusnya ditaati aturan yang dia bikin. Kenapa dia melanggar aturan yang dia bikin," ujar Taufik

Kominfo Buka Pendaftaran S2 Dalam Dan Luar Negeri, Ini Syaratnya
Indonesia
Kominfo Buka Pendaftaran S2 Dalam Dan Luar Negeri, Ini Syaratnya

Sebagai bentuk kebijakan di masa pandemi COVID-19, metode pembelajaran Program Beasiswa S2 Dalam Negeri akan mengikuti kebijakan pemerintah.

Kasus COVID-19 Aktif Tembus 100 Ribu, Wagub DKI Minta Warga Tetap di Rumah
Indonesia
Kasus COVID-19 Aktif Tembus 100 Ribu, Wagub DKI Minta Warga Tetap di Rumah

Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang mendesak.

DPR Peringatkan Pemerintah Tak Terus Tergantung dengan Vaksin Produksi Luar Negeri
Indonesia
DPR Peringatkan Pemerintah Tak Terus Tergantung dengan Vaksin Produksi Luar Negeri

Indonesia mengandalkan vaksin dari luar negeri, yakni Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer.