RUU TPKS dan ITE Harus Pisahkan Delik Kekerasan Seksual Berbasis Online Demo dukung RUU PKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai RUU TPKS dapat menjadi upaya pembaruan hukum dan bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual.

Selain itu, aturan ini bisa menindak pelaku kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Baca Juga:

Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan Mulai Disusun

"Dilihat dari urgensinya, RUU TPKS telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi UU, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis," kata Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen PPPA Margareth Robin Korwa melalui siaran pers, Jakarta, Kamis (24/2).

Ia mengapresiasi YLBH APIK Jakarta, yang telah menyusun Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"Kami menyampaikan apresiasi kepada YLBH APIK Jakarta dalam penyusunan Kertas Kebijakan Urgensi Pengaturan Tindak Pidana KSBO dan Perlindungan Korban dalam RUU TPKS sebagai bentuk kepedulian dan upaya perlindungan korban KSBO," ujar

Ia memaparkan, kertas kebijakan dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap fenomena kekerasan seksual berbasis online (KSBO) yang terus meningkat. Tapi, terkait dengan KSBO, perlu kehati-hatian untuk membedakan mana delik yang diatur dalam UU Pornografi, mana delik yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan mana delik yang menjadi ranah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Kekerasan
Ilustrasi kekerasan. (Foto: MP)

Pemerintah, kata ia, mengusulkan bahwa pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan TPKS.

"Penentuan delik penting untuk menjamin pemenuhan hak korban yang terintegrasi dalam hukum acara yang diatur dalam RUU TPKS, yaitu hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan," katanya.

Selain itu, lanjut ia, penting untuk pelayanan bagi perempuan korban kejahatan secara terpadu dalam unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) atau direktorat khusus untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Pon)

Baca Juga:

RUU TPKS Minimalkan Dampak Negatif Pada Korban Kekerasan Seksual

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Magnitudo 7,4 Rusak 504 Rumah di Selayar Sulsel
Indonesia
Gempa Magnitudo 7,4 Rusak 504 Rumah di Selayar Sulsel

Gempa NTT juga dirasakan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Keluarga Korban Menilai Ada Hal yang tak Wajar dari Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Keluarga Korban Menilai Ada Hal yang tak Wajar dari Kebakaran Lapas Tangerang

"Anak saya jam 1 malam masih ngobrol sama saya kok, masih chatting-chattingan masa bisa kebakaran begitu aja, masa iya enggak tahu," ujar Nursin

Pemkot Tangerang Mulai Berikan Vaksin Booster Pada Nakes
Indonesia
Pemkot Tangerang Mulai Berikan Vaksin Booster Pada Nakes

Vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan efikasi serta mencegah penularan COVID-19 pada nakes yang bertugas merawat pasien corona.

Curhat Staf KBRI Kolombo Ikut Antre BBM dan Gas hingga 9 Jam
Dunia
Curhat Staf KBRI Kolombo Ikut Antre BBM dan Gas hingga 9 Jam

Heru mengatakan, masyarakat termasuk staf KBRI harus antre selama 5 hingga 9 jam untuk mendapatkan BBM dan gas

Kawasan Pesisir Pantai Kota Cirebon Jadi TPS Liar
Indonesia
Kawasan Pesisir Pantai Kota Cirebon Jadi TPS Liar

Persoalan pencemaran lingkungan ini, kata Kadini, Pemkot sudah melakukan uji kandungan air di setiap lokasi dan hasilnya masuk kategori berbahaya.

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Banda Aceh
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Banda Aceh

Gempa bumi magnitudo 5.2 mengguncang wilayah Banda Aceh, Aceh, pada Kamis dini hari, pukul 00.27 WIB.

 39 Titik Jalur Kereta Api di Wilayah Daop 2 Bandung Rawan Amblas dan Longsor
Indonesia
39 Titik Jalur Kereta Api di Wilayah Daop 2 Bandung Rawan Amblas dan Longsor

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana terus dilakukan demi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

PSI Desak Seluruh Petugas Transjakarta Segera Divaksin
Indonesia
PSI Desak Seluruh Petugas Transjakarta Segera Divaksin

Vaksinasi petugas Transjakarta sangat penting karena petugas kontak langsung dengan kerumunan penumpang di halte dan bus, sehingga memiliki risiko tinggi untuk tertular dan menulari virus.

Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir, PDIP Singgung Program Naturalisasi
Indonesia
Anies Minta Bantuan Pusat Tangani Banjir, PDIP Singgung Program Naturalisasi

Pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang meminta bantuan pemerintah pusat untuk penanganan banjir mendapatkan kritikan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang
Indonesia
Lelang Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal, PSI: Kalau Tidak Mampu Bilang

"Kami dari PSI, menunggu penjelasan. Kami berharap Pemerintah DKI Jakarta terbuka, kalau tidak mampu bilang, jangan dipaksa, nanti sirkuitnya jeblos. Tambah molor, tambah panik, pasti berantakan," tutup Michael.