RUU Sisdiknas Diajukan untuk Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Anindito Aditomo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga:

Menteri Nadiem Pastikan Madrasah Tetap Ada dalam RUU Sisdiknas

“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Anindito dikutip dari Antara, Jumat (26/8).

Ada lima tahap dalam proses pembentukan undang-undang. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Sesuai amanat perundangan yang berlaku terkait pembentukan undang-undang, pemerintah terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik.

Selama tahap perencanaan, pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Draf terbaru juga telah dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendapat masukan lebih lanjut.

Baca Juga:

Frasa Madrasah Hilang di RUU Sisdiknas, Legislator Gerindra: Melawan Pancasila

Selain itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/.

"Masukan dari publik tersebut merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang," kata dia.

Dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yassona H. Laoly menyampaikan bahwa RUU Sisdiknas diharapkan dapat memberi kepastian kepada masyarakat dengan adanya satu acuan yang terintegrasi dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia.

"Norma-norma pokok dari ketiga UU tersebut diintegrasikan ke dalam satu undang-undang, sedangkan norma-norma turunannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah," katanya. (*)

Baca Juga:

Madrasah Lenyap dari RUU Sisdiknas, Cak Imin: Jangan Abaikan Jasa Ulama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JK, Kapolri dan Berbagai Tokoh Hadiri Pemakaman Azyumardi Azra
Indonesia
JK, Kapolri dan Berbagai Tokoh Hadiri Pemakaman Azyumardi Azra

Sosok Azyumardi juga adalah seorang akademisi handal dan telah banyak meninggalkan jasa dengan menuangkan pikirannya melalui buku dan media.

Pemerintah Diminta Susun Pedoman Penyesuaian Tarif Moda Transportasi Kelas Ekonomi
Indonesia
Pemerintah Diminta Susun Pedoman Penyesuaian Tarif Moda Transportasi Kelas Ekonomi

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Solo meminta pemerintah susun pedoman penyesuaian tarif moda transportasi kelas ekonomi.

Kader PDIP Geram Rapat DPRD Masih via Zoom: Anak TK Saja Tatap Muka
Indonesia
Kader PDIP Geram Rapat DPRD Masih via Zoom: Anak TK Saja Tatap Muka

Rasyidi meminta Sekretaris Dewan DPRD DKI untuk menghentikan rapat dengan Zoom.

Kalah di PTUN Jakarta, Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang
Indonesia
Kalah di PTUN Jakarta, Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang

Pemprov DKI dan Gubernur Anies dihukum wajib menjalankan sebagian gugatan

Penegak Hukum Dapat Kejar Debitur BLBI Jika Ekstradisi Indonesia-Singapura Selesai Diratifikasi
Indonesia
Penegak Hukum Dapat Kejar Debitur BLBI Jika Ekstradisi Indonesia-Singapura Selesai Diratifikasi

Pemerintah Indonesia berupaya memulihkan kerugian negara akibat BLBI

PPKM Level 2, Kapasitas Angkut Bus TransJakarta 100 Persen
Indonesia
PPKM Level 2, Kapasitas Angkut Bus TransJakarta 100 Persen

PT Transportasi Jakarta memutuskan untuk menerapkan kapasitas 100 persen penumpang pada semua layanan TransJakarta.

Hajatan HUT ke-495 Jakarta Hari ini sampai 26 Juni 2022
Indonesia
Hajatan HUT ke-495 Jakarta Hari ini sampai 26 Juni 2022

Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara peringatan HUT DKI yang dipimpin langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pukul 07.00 WIB.

Kapolri Sebut Ferdy Sambo Janjikan SP3 kepada Bharada E
Indonesia
Kapolri Sebut Ferdy Sambo Janjikan SP3 kepada Bharada E

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo berjanji kepada Bharada E untuk memberhentikan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, janji ini tidak terpenuhi dan Bharada E justru menjadi tersangka.

Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD
Indonesia
Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, kini anak Jenderal Dudung sudah diterima menjadi taruna Akmil.

Pemkot Bogor Kerahkan Aparat Pantau Penyaluran BLT BBM
Indonesia
Pemkot Bogor Kerahkan Aparat Pantau Penyaluran BLT BBM

Pengumuman kenaikan harga BMM telah disampaikan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9).