RUU PRT Jadi Usulan DPR, Negara Diminta Hadir Datangkan Keadilan Ilustrasi Pembantu Rumah Tangga (Pixabay)

Merahputih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), menjadi usul inisiatif dari mereka.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PPP Illiza Saaduddin Djamal mengatakan saat ini masih banyak diskriminasi dan kekerasan terhadap keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT), seperti upah tidak dibayarkan, penganiayaan, mudah kena PHK kapanpun, hingga pelecehan. Kesejahteraan PRT pun masih belum bisa dianggap layak.

"Oleh sebab itu, Fraksi PPP DPR RI meminta negara hadir untuk mendatangkan keadilan melalui produk hukum yang dapat melindungi PRT," kata Illiza dalam keteranganya, Kamis (2/7).

Baca juga:

Bangun Otot Lebih Cepat? Jangan Hanya Makan Putih Telur Saja!

Illiza berharap Rancangan undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sekarang dibahas di DPR bisa menjadi perlindungan hukum terhadap PRT dan juga pemberi kerja berupa keadilan dan keamanan dari berbagai macam diskriminasi dan tindakan kriminal.

Ia menekankan, RUU PPRT harus memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga dan gaji dibayarkan sesuai dengan waktunya.

"Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi 'Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan'," ucap Illiza.

Ilustrasi PRT (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Tak hanya itu, RUU PPRT perlu menjadi landasan terhadap penempatan pekerja rumah tangga yang ditempatkan di luar negeri. Karena sebagian besar pekerja migran Indonesia berprofesi sebagai pekerja rumah tangga dan mereka rentan terhadap berbagai tindakan diskriminasi diluar negeri.

Mantan Walikota Banda Aceh ini berharap, UU PPRT harus memberi garansi bahwa tidak ada eksploitasi dari pihak Pemberi kerja maupun Agen Penyalur terhadap pekerja rumah tangga.

Baca juga:

Beberapa Penyebab Kencingmu Bau

"Negara harus hadir dalam mengawasi dan menfasilitasi hubungan kerja antara pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan agen penyalur," jelas Illiza.

Berdasarkan pandangan fraksi dalam rapat Baleg, ada tujuh fraksi yang menyetujui RUU Perlindungan PRT menjadi usul baleg dan akan dibawa ke rapat paripurna dengan sejumlah catatan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Diprediksi Jadi Puncak Belanja Lebaran di Bandung
Indonesia
Hari Ini Diprediksi Jadi Puncak Belanja Lebaran di Bandung

ada beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Namun ada juga yang turun. Pasokan menjelang lebaran aman dan tersedia. Termasuk pembeli pun lebih banyak dibanding tahun lalu.

KPK Tetapkan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Tersangka

"Selama proses penyelidikan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait proyek tersebut," kata Ketua KPK, Firli Bahuri

Alasan Adian Napitupulu Mau Disuntik Vaksin Nusantara
Indonesia
Alasan Adian Napitupulu Mau Disuntik Vaksin Nusantara

Politikus PDI Perjuangan ini yakin vaksin produksi Johnson & Johnson juga memiliki dampak penggumpalan darah

BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal
KPR
BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal

Perumnas merupakan mitra strategis BNI yang mempunyai potensi ketersediaan hunian sebanyak 21.321 unit di seluruh Indonesia

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK
Indonesia
Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

Operator anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara alias Yogas, menyerahkan dua unit sepeda merk Brompton ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak
Indonesia
PKB Jabar Dorong 7 Kader di Pilkada Serentak

"Dari tujuh kader, Insya Allah semuanya menang. Tapi, minimalnya lima kader PKB sendiri bisa menang," ujar Syaiful Huda.

Ketua DPRD Minta Pemprov Tunjuk Plh Gubernur Pengganti Anies
Indonesia
Ketua DPRD Minta Pemprov Tunjuk Plh Gubernur Pengganti Anies

"Mungkin Pak Gubernur juga telah mempersiapkan siapa pelaksana harian sementara," pinta Prasetyo

Firli Janji Benahi Sistem di KPK Usai Penyidiknya Terjerat Kasus Suap
Indonesia
Firli Janji Benahi Sistem di KPK Usai Penyidiknya Terjerat Kasus Suap

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan membenahi sistem yang ada di lembaga yang dipimpinnya.

Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir
Indonesia
Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir

Ahmad Riza Patria membenarkan dirinya menjadi saksi dalam sidang perkara kerumunan Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

Oknum Anggota TNI Perusak Polsek Ciracas Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Oknum Anggota TNI Perusak Polsek Ciracas Segera Duduk di Kursi Pesakitan

LPSK telah memberikan rekaman CCTV terkait insiden perusakan Polsek Ciracas ke TNI Angkatan Darat