RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Sinkronisasi Tim Perumus Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi tinggal beberapa langkah lagi disahkan menjadi UU.

Komisi I DPR menyatakan, RUU tersebut sudah selesai dibahas dan semua poin dalam RUU tersebut sudah disepakati DPR dan pemerintah.

Baca Juga:

DPR Segera Sahkan RUU PDP, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

"Tinggal sinkronisasi di Masa Sidang mendatang (Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023)," kata Anggota Komisi I DPR RI Sukamta di Jakarta, Senin (12/7).

Ia mengatakan, beberapa poin RUU yang sebelumnya masih terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah, akhirnya telah disepakati kedua pihak.

Contohnya, terkait keberadaan lembaga pengawas data pribadi, disepakati DPR dan pemerintah bahwa pembentukannya diserahkan kepada Presiden.

"Tim pemerintah yang dikomandani Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah oke," ujarnya.

Selain itu, terkait lokasi pusat data pribadi yang dalam pembahasannya sempat tertunda, tekah diambil keputusan sementara yaitu untuk publik harus di dalam negeri. Sementara itu untuk swasta, keputusannya harus dilakukan sinkronisasi dahulu.

Ia menegaskan, RUU PDP tinggal dilakukan sinkronisasi oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), untuk memeriksa secara keseluruhan RUU tersebut.

Rapat Paripurna DPR penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (5/7) menyepakati perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU PDP.

Komisi I DPR menargetkan pembahasan RUU PDP dapat selesai pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yaitu Agustus 2022. (Pon)

Baca Juga:

Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Guru Ngaji di Kalsel Lumpuh Setelah Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Guru Ngaji di Kalsel Lumpuh Setelah Divaksin COVID-19

Sosok guru ngaji tersebut hanya kelelahan karena kurang makan dan sedang menderita penyakit lain hingga menyebabkan dirinya lemas.

Bersifat Internal, Rakernas NasDem Tak Undang Jokowi dan Parpol Lain
Indonesia
Bersifat Internal, Rakernas NasDem Tak Undang Jokowi dan Parpol Lain

Partai politik lain tidak diundang, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak hadir dalam acara tersebut.

[HOAKS atau FAKTA] Link Pendaftaran Bantuan PKH Tahap 2
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Link Pendaftaran Bantuan PKH Tahap 2

Pada narasi tersebut disebutkan bahwa batas akhir pendaftaran adalah 30 Juni 2022. Pada postingan tersebut terdapat link untuk mendaftar.

Kepulauan Riau Turun ke PPKM Level Satu
Indonesia
Kepulauan Riau Turun ke PPKM Level Satu

Provinsi Kepulauan Riau kembali ke PPKM level satu berdasarkan hasil asesmen Kementerian Kesehatan per tanggal 8 November 2021.

Pemerintah Sediakan Beragam Dukungan bagi Generasi Muda untuk Berwirausaha
Indonesia
Pemerintah Sediakan Beragam Dukungan bagi Generasi Muda untuk Berwirausaha

Generasi saat ini diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai peluang digitalisasi di berbagai sektor.

Jokowi Teken Perpres Pelaksanaan Paten Obat Remdesivir
Indonesia
Jokowi Teken Perpres Pelaksanaan Paten Obat Remdesivir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Remdesivir.

Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan
Indonesia
Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan

Ali masih belum merinci total uang yang ditemukan

TNI-AL Luncurkan 2 Kapal Cepat Canggih Buatan Dalam Negeri
Indonesia
TNI-AL Luncurkan 2 Kapal Cepat Canggih Buatan Dalam Negeri

Kapal patroli cepat tersebut memiliki panjang 60 meter, lebar 8,50 meter, dan bobot 440-520 ton, dengan kemampuan melaju berkecepatan maksimal 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot, dan kecepatan ekonomis 15 knot.

Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tak Buru-buru Tinggalkan Pemakaian Masker
Indonesia
Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tak Buru-buru Tinggalkan Pemakaian Masker

Masyarakat jangan tergesa-gesa untuk melepas masker karena saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat.

Kemenperin Sebut Baru 5 Persen Pengecer Minyak Goreng Cetak QR Code PeduliLindungi
Indonesia
Kemenperin Sebut Baru 5 Persen Pengecer Minyak Goreng Cetak QR Code PeduliLindungi

Para pengecer yang sudah mencetak QR Code PeduliLindungi yang akan dipindai oleh pembeli, yaitu sebanyak 1.857 pengecer atau 5,3 persen dari total keseluruhan.