RUU Pendidikan Kedokteran Terhambat DIM dari Kemendikbud Ristek Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait Revisi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) mendapat apresiasi dari Partai Nasdem.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan, di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran masih banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan.

Baca Juga:

RUU TPKS Dibahas di Masa Reses, PKS Minta Pimpinan DPR Tegakkan Tata Tertib

"Presiden sudah secara resmi mengeluarkan Surpres terkait RUU Pendidikan Kedokteran. Itu artinya Presiden sangat perhatian dengan dunia pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/2).

Sayangnya, kata Willy, niat baik Jokowi untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran di Indonesia belum direspons baik oleh jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) khususnya Dirjen Riset Dikti.

Respons kurang baik itu terlihat dari sikap Dirjen Riset Dikti Kemendikbud Nizam yang menilai, pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran belum perlu dilanjutkan. Menurutnya, UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan sejumlah peraturan turunannya sudah cukup.

Willy yang menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu justru merasa aneh dengan sikap dari Kemendikbud khususnya Dirjen Riset Dikti yang menyatakan, pembahasan revisi UU No. 20 Tahun 2013 belum perlu dilanjutkan.

"Kalau memang tidak perlu mengapa ada Surat Presiden (Surpres) yang diterbitkan?" tegasnya.

Agar hal ini tidak menjadi polemik berkepanjangan, Willy meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Rancangan Undang Undang Pendidikan Kedokteran.

"Kita tetap menunggu DIM dari Pemerintah terkait revisi UU Pendidikan Kedokteran," imbuhnya.

DIM, kata ia, sangat diperlukan karena RUU Dikdok secara resmi sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sejak September 2021 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022, sehingga mau tidak mau harus diselesaikan.

Rapat di DPR. (Foto: Antara)
Rapat di DPR. (Foto: Antara)

Ketua DPP Partai NasDem itupun membeberkan beberapa masalah yang ada dalam pendidikan kedokteran yang ada. Misalnya, dokter masih sangat terbatas dan menumpuk di Jawa dan wilayah perkotaan. Penyebabnya adalah kehendak untuk mengembalikan biaya pendidikan yang begitu mahal.

Belum lagi adanya mekanisme UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter). Ujian kompetensi ini telah membuat seorang calon dokter menjadi masuk sulit, keluar pun sama sulitnya.

Masalah lain, tingginya biaya pendidikan kedokteran saat ini menjadi semakin sulit untuk dijangkau oleh mereka yang terbatas secara ekonomi. Pendidikan kedokteran menjadi identik milik kalangan mampu dan berduit belaka.

"Untuk itu dunia kedokteran perlu reformasi. Di luar negeri orang berlomba-lomba membuka RS pendidikan, di kita limited bahkan swasta sulit jadi RS pendidikan. Kami tidak ingin jadi negara yang terjebak pada komersialisasi," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Emmeril Masih Hilang, Ridwan Kamil: Semoga Allah SWT Memudahkan Ikhtiar Ini
Indonesia
Emmeril Masih Hilang, Ridwan Kamil: Semoga Allah SWT Memudahkan Ikhtiar Ini

“Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar ini. Amin YRA,” imbuhnya.

Hadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Megawati Sebut Korsel dan Korut Keluarga
Indonesia
Hadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Megawati Sebut Korsel dan Korut Keluarga

Semasa menjabat Presiden RI dan usai menjabat, Megawati pun tercatat beberapa kali berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara untuk membawa pesan perdamaian.

Teman Sekelas dan Guru SMAN 6 Solo Kenang Rambut Gondrong Jokowi
Indonesia
Teman Sekelas dan Guru SMAN 6 Solo Kenang Rambut Gondrong Jokowi

Sejumlah teman sekelas dan guru kelas pengajar di SMAN 6 Solo angkat suara terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut Janjikan Bangun Solar Cell 100 MW di Proyek Citarum Harum
Indonesia
Luhut Janjikan Bangun Solar Cell 100 MW di Proyek Citarum Harum

Pemerintah akan membangun panel solar cell di atas air Danau Retensi Cieunteung yang memiliki luas 8,7 hektare dan Danau Andir seluas 4,7 hektare.

Kuasa Hukum Sebut Istri Ferdy Sambo Berkomitmen Hadiri Semua Jadwal Persidangan
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Istri Ferdy Sambo Berkomitmen Hadiri Semua Jadwal Persidangan

Putri memiliki harapan proses persidangan dapat segera dilakukan. Wanita paruh baya itu berkomitmen memenuhi semua jadwal persidangan dan bersikap kooperatif.

Puan Dorong Stadion Sepak Bola Ramah Ibu, Anak, dan Difabel
Indonesia
Puan Dorong Stadion Sepak Bola Ramah Ibu, Anak, dan Difabel

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pihaknya menaruh perhatian terhadap penegakam hukum tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang. Ia juga mendukung pembenahan tata kelola dunia sepak bola nasional.

Pemkab Bogor Siapkan Lowongan 3.611 PPPK
Indonesia
Pemkab Bogor Siapkan Lowongan 3.611 PPPK

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran senilai Rp365 miliar untuk membayar gaji PPPK dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengenal Bung Karno Lewat Karya Seni Arsitekturnya
Indonesia
Mengenal Bung Karno Lewat Karya Seni Arsitekturnya

Pengenalan tentang sejarah perjuangan Bung Karno kepada generasi muda harus terus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui karya seni arsitektur Bung Karno.

Madam Peng Liyuan Jamu Ibu Negara Iriana dengan Hidangan Teh
Indonesia
Madam Peng Liyuan Jamu Ibu Negara Iriana dengan Hidangan Teh

Ibu Negara Iriana tiba dan langsung disambut oleh Madam Peng Liyuan di ruang utama dan keduanya tampak berbincang-bincang.

Vaksinasi Booster di 23 Provinsi Masih di Bawah 30 Persen
Indonesia
Vaksinasi Booster di 23 Provinsi Masih di Bawah 30 Persen

Vaksinasi Booster di 23 Provinsi Masih di Bawah 30 Persen.