RUU PDP Segera Disahkan, DPR Harap Tak Ada Lagi Kebocoran Data Pribadi Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - DPR bersama Pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid berharap, pengesahan RUU PDP akan menghentikan kasus-kasus kebocoran data pribadi masyarakat.

Baca Juga:

Legislator Golkar Sebut RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Kesepakatan untuk pengesahan RUU PDP diambil dalam rapat kerja antara Komisi I dengan Kemenkominfo, Kemendagri, serta Kemenkumham pada Rabu (7/9). Hasil kesepakatan tersebut akan dibawa ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Kita harapkan RUU PDP bisa dibahas dalam Rapat Paripurna DPR terdekat,” kata Meutya Hafid kepada wartawan, Jumat (9/9)

Meutya mengatakan, RUU PDP akan memberi kepastian hukum yang berkekuatan tetap dalam melindungi data pribadi masyarakat di ranah digital. Menurut politikus Golkar ini, RUU PDP sangat dibutuhkan mengingat serangan siber di Indonesia pun sudah kian marak.

“RUU PDP akan menjadi landasan hukum untuk melindungi data pribadi yang menjadi hak seluruh warga negara. Dengan pengesahan RUU PDP, kita harapkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang semakin banyak terjadi bisa dihentikan,” sambung Meutya.

Adapun naskah final RUU PDP terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi malah (DIM) dan menghasilkan 16 Bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019 yakni sebanyak 72 pasal.

“Lewat aturan yang akan segera terbentuk ini, Negara akan memiliki regulasi dalam menetapkan aturan atas perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat,” jelas Meutya.

Tak hanya itu, RUU PDP juga terkait dengan keamanan digital di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Meutya pun menyoroti banyaknya serangan siber yang terjadi, termasuk terhadap kementerian maupun lembaga Negara.

Baca Juga:

DPR Segera Sahkan RUU PDP, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

“Komitmen DPR adalah memberikan hak keamanan data pribadi rakyat dari segala bentuk tindak kejahatan,” tegas Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu.

RUU PDP sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2016. DPR terus berupaya mendorong RUU PDP agar segera disahkan menjadi undang-undang.

“Adanya dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU PDP tidak menghentikan semangat DPR untuk terus berjuang merampungkan RUU PDP. Dalam pembahasan RUU ini, DPR juga terus membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberi masukan,” papar Meutya.

Setelah pembahasan selama 6 masa sidang, DPR dan Pemerintah menyepakati sejumlah isu krusial. Salah satunya terkait lembaga pengawas PDP yang akan berdiri independen beserta rumusan sanksi-sanksinya.

Nantinya, lembaga pengawas ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Meutya berharap, lembaga independen yang akan terbentuk nanti dapat bekerja efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat.

“Masyarakat menaruh harapan besar kepada Negara agar data-data pribadi mereka aman, dan agar rakyat Indonesia maupun bangsa ini terlindungi dari serangan siber,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo

Permohonan tersebut ditolak karena LPSK menilai istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, itu tidak kooperatif dan laporan permohonannya dinilai janggal.

[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak Digorok Ibunya karena Bangunkan Sahur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak Digorok Ibunya karena Bangunkan Sahur

Beredar informasi sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan seorang wanita tengah dibopong oleh orang dengan keadaan terluka.

Indonesia dan Timor Leste Perkuat Kerja Sama Ekonomi
Indonesia
Indonesia dan Timor Leste Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Timor Leste berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi.

Menteri Bahlil Singgung Penundaan Pemilu, Bagus untuk Investasi
Indonesia
Menteri Bahlil Singgung Penundaan Pemilu, Bagus untuk Investasi

Wacana penundaan Pemilu 2024 disinggung oleh Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Retas Aplikasi PeduliLindungi, Sindikat Pemalsu Hasil Swab COVID-19 Dibongkar
Indonesia
Retas Aplikasi PeduliLindungi, Sindikat Pemalsu Hasil Swab COVID-19 Dibongkar

Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap praktik jual beli hasil swab antigen COVID-19 palsu di bandara terbesar di Indonesia itu.

Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK
Indonesia
Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi turut diamankan bersama pihak swasta dalam operasi senyap KPK.

Pimpinan DPR Minta Mahasiswa Waspadai Penumpang Gelap saat Demonstrasi
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Mahasiswa Waspadai Penumpang Gelap saat Demonstrasi

Arsul meminta kepada seluruh mahasiswa untuk memantau keberadaan para peserta unjuk rasanya, sehingga aksi tersebut tak ditumpangi penumpang gelap.

2.103 Kasus di Kejaksaan Agung Tuntas dengan Restorative Justice
Indonesia
2.103 Kasus di Kejaksaan Agung Tuntas dengan Restorative Justice

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melaporkan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan keadilan restoratif atau "restorative justice" sejak dicanangkan tahun 2020.

Pendaki Meninggal Dunia di Gunung Lawu Punya Riwayat Sakit Jantung
Indonesia
Pendaki Meninggal Dunia di Gunung Lawu Punya Riwayat Sakit Jantung

Seorang pendaki Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah asal Solo, Dedi Satrio (41), meninggal dunia di Pos 3 Gunung Lawu, Minggu (18/9).

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 7.893 pada Selasa (15/11)
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 7.893 pada Selasa (15/11)

Penambahan kasus harian COVID-19 yang terus meninggi patut untuk diwaspadai.