RUU PDP Perlu Segera Disahkan Buat Lindungi Warga Dari Pinjaman Online Ilegal Ilustrasi pinjaman online. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi perlu didorong lebih cepat untuk disahkan sebagai upaya menjerat para pelaku pinjaman online ilegal dan nakal yang semakin marak.

"Kerahasiaan data pribadi nasabah di bank relatif sudah beres. Namun pinjol tidak diatur, sehingga perlu payung hukum. Untuk menjerat pelaku penyalahgunaan data, Kepolisian juga mengaku masih kekurangan instrumen hukumnya," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira di Jakarta, Rabu (23/6).

Baca Juga:

OJK Pantau Koperasi Yang Layani Pinjaman Online

Bhima mengapresiasi upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus gencar melindungi masyarakat dari aksi perusahaan fintech atau pinjol ilegal. OJK aktif menggelar sosialisasi, edukasi, membuka nomor pengaduan masyarakat, menyediakan fasilitas cek legalitas pinjol ke Kontak 157.

Selain itu, memperbaharui daftar fintech terdaftar dan berizin secara berkala. OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) juga telah memblokir 3.193 pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat per awal Juni 2021.

"Upaya OJK di satu sisi patut diapresiasi karena dalam beberapa tahun terakhir, OJK gencar melakukan penutupan aplikasi pinjol ilegal bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Bhima.

Bhima menambahkan, dari sisi nilai, transaksi pinjol memang belum signifikan dampaknya ke sistem keuangan nasional tetapi perlu segera diatasi karena menyasar segmen mikro, terutama di pedesaan yang literasi keuangannya rendah, sehingga bisa menambah penduduk miskin baru.

Satgas waspada investasi. (Foto: Antara)
Satgas waspada investasi. (Foto: Antara)

"Pinjol ilegal ini menjadi kanibal dari pinjaman lembaga keuangan formal, tetapi di sisi lain menjebak nasabahnya. Pinjol ilegal ini menggarap segmen mikro koperasi dan BPR, tetapi ini lebih menjebak, sehingga perlu ditangani lebih cepat," ujar Bhima.

Bhima mengemukakan pemerintah memang menghadapi tantangan sulitnya mengatasi pinjol ilegal karena cepatnya pemain berganti nama ketika diblokir. Setelah berganti nama, perusahaan masih beroperasi dengan korban baru. Saat ini ada 11 kementerian dan lembaga negara yang memiliki regulasi terkait fintech, seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk tandatangan digitalnya, Kemendagri untuk data kependudukan dan lembaga lainnya.

Bhima menambahkan, jika ada warga bermasalah dengan pinjol, jika pinjolnya legal maka bisa mengadu kepada OJK karena OJK memang mengawasinya dan sudah ada POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

"Namun, kalau pinjol ilegal ini urusannya ke pihak Kepolisian karena secara kontrak perjanjian kredit tidak sah. Apabila disertai pengancaman, meneror dan mengancam maka ranahnya sudah masuk ke pidana. Itu ada di level Kepolisian," kata Bhima.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (22/6) secara resmi memperpanjang pembahasan RUU PDP, yang sebenarnya sudah masuk dalam daftar Prolegnas sejak 2019 dan hingga Juni 2021 UU yang diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu pun masih dalam pembahasan. (Asp)

Baca Juga:

3.193 Pinjaman Online Ilegal Diblokir

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipecat
Indonesia
Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipecat

Bahkan, dengan adanya dua kasus ini publik akan menilai kok KPK saat ini bisa diisi oleh pencuri dan tukang peras?

Menakar Peluang Kiai Said dan Gus Yahya Jadi Ketum PBNU
Indonesia
Menakar Peluang Kiai Said dan Gus Yahya Jadi Ketum PBNU

Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mungerucut pada dua nama jelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar hari ini hingga besok. Keduanya yakni, Ketum PBNU petahana KH Said Aqil Siraj dan Rais Aam PBNU Yahya Cholil Staquf.

Samakan Kerumunan Jokowi di NTT dengan Rizieq Dianggap Logika Berpikir Sesat
Indonesia
Samakan Kerumunan Jokowi di NTT dengan Rizieq Dianggap Logika Berpikir Sesat

"Jelas tidak kompatibel, sesat dan tidak memiliki dasar hukum," kata Petrus kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (28/2).

Soal TWK KPK, Komnas HAM Berharap Bisa Diterima Jokowi
Indonesia
Soal TWK KPK, Komnas HAM Berharap Bisa Diterima Jokowi

Itu dekat sekali dengan rekomendasi Komnas HAM

Jumlah Penduduk di Jawa Terus Merosot
Indonesia
Jumlah Penduduk di Jawa Terus Merosot

Sebaliknya persentase penduduk di Kalimantan meningkat dari 5,5 persen pada 2000 menjadi 6,15 persen pada 2020

Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat
Indonesia
Moeldoko Tegaskan Vaksinasi Berbayar Tak Gantikan Vaksin Rakyat

Moeldoko memastikan pemerintah tetap dengan komitmennya memberikan vaksin COVID-19 gratis

Kebutuhan Oksigen Medis Meningkat 4 Ribu Ton Per Hari
Indonesia
Kebutuhan Oksigen Medis Meningkat 4 Ribu Ton Per Hari

Kementerian Kesehatan mendorong para pelaku usaha industri gas menambah alokasi produksi oksigen bagi pelayanan kesehatan di tengah situasi lonjakan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit.

Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri
Indonesia
Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri

Dedi menegaskan bahwa Bripda Randy akan diproses hukum oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim

Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang

Pemerintah mengumumkan penambahan 9.775 orang positif COVID-19 pada Selasa (23/2).

Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan
Indonesia
Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan adanya tindakan melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).