RUU PDP Diharap Tak Jerat Kerja-Kerja Jurnalis Ilustrasi: Kekerasasn terhadap wartawan (MP/Sucitra)

Merahputih.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira memperingatkan pemerintah agar Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) tidak berpotensi menjerat para jurnalis.

"UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik, red.) sudah bermasalah, jangan sampai ada lagi tambahan masalah dari RUU PDP yang berpotensi menjerat kerja-kerja jurnalis," ujar Alia dikutip Antara, Sabtu (11/9).

Alia berpandangan bahwa terdapat ketidakjelasan pada definisi data sensitif yang diatur dalam RUU PDP. RUU tersebut menyebutkan bahwa data keuangan pribadi termasuk sebagai data yang bersifat sensitif.

Baca Juga:

Intimidasi Wartawan, Polri Gagal Lakukan Integrasi Manajemen Media

Pernyataan tersebut beririsan dengan tugas para jurnalis atau organisasi masyarakat sipil yang mengumpulkan data terkait transparansi kekayaan pejabat publik. Bahkan, jurnalis juga mempublikasikan data keuangan pejabat yang diperoleh kepada masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, Alia merasa ketidakjelasan definisi terkait jenis data sensitif dapat membahayakan tugas para jurnalis maupun organisasi masyarakat sipil yang mengumpulkan data kekayaan pejabat publik. "Perlu kejelasan dari definisi dan jenis-jenis data sensitifPerlu kejelasan dari definisi dan jenis-jenis data sensitif," ucap Alia.

Ilustrai. (pixabay/Engin_Akyurt)

Catatan selanjutnya adalah perumusan sanksi. Keberadaan pasal-pasal "karet" dengan ancaman hukuman pidana dapat menciptakan over kriminalisasi seperti yang terjadi pada penetapan UU ITE, tutur Alia.

Berlandaskan pada kekhawatiran tersebut, ia mengatakan pemerintah dapat merujuk pada sanksi yang telah dicantumkan di regulasi yang telah ada, seperti KUHP, daripada membuat sanksi baru.

Baca Juga:

Polisi Intimidasi Wartawan, DPR: Mencederai Pedoman Hidup Polri

"Tidak membuat pasal baru yang menciptakan kemungkinan over kriminalisasi yang baru," ujar peneliti ELSAM ini.

Selain catatan mengenai kejelasan definisi dan data sensitif dan perumusan sanksi, ia juga berharap agar pemerintah menetapkan cakupan material dan teritorial terkait RUU PDP, memperjelas dasar hukum pemrosesan data pribadi, menjelaskan kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi, hingga menekankan perlunya pembentukan otoritas pengawas yang independen. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejahatan Siber Saat Pandemi Makin Marak, Kriminolog: Ini Harus Diwaspadai
Indonesia
Kejahatan Siber Saat Pandemi Makin Marak, Kriminolog: Ini Harus Diwaspadai

Pengguna internet baik di dunia maupun di Indonesia setiap tahun semakin meningkat

Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit
Indonesia
Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memerlukan audit keuangan guna meminimalisir pembengkakan biaya yang tengah terjadi.

Aliansi Warga Solo Dukung RUU Pemekaran Papua
Indonesia
Aliansi Warga Solo Dukung RUU Pemekaran Papua

Dalam aksi tersebut mereka mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemekaran Papua menjadi UU

Muktamar NU Diharap Rumuskan Cara Pandang Keagamaan Sikapi RUU TPKS
Indonesia
Muktamar NU Diharap Rumuskan Cara Pandang Keagamaan Sikapi RUU TPKS

PKB sejak awal dalam posisi mendukung pengesahan RUU TPKS

Pentingnya Vaksin Booster untuk Cegah Dampak Buruk Varian Baru COVID-19
Indonesia
Pentingnya Vaksin Booster untuk Cegah Dampak Buruk Varian Baru COVID-19

Vaksin booster atau dosis ketiga dianggap penting untuk mencegah dampak buruk dari maraknya varian baru COVID-19 Omicron.

Sudah Dua Hari, Positif COVID-19 DKI Capai 100 Kasus
Indonesia
Sudah Dua Hari, Positif COVID-19 DKI Capai 100 Kasus

Sebanyak 17.131 orang dites PCR untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 100 positif dan 17.031 negatif.

Senator Ingatkan Pelopor Klaim Big Data Tunda Pemilu Bisa Dijerat Pasal Hoaks
Indonesia
Senator Ingatkan Pelopor Klaim Big Data Tunda Pemilu Bisa Dijerat Pasal Hoaks

Luhut mengklaim punya big data yang memuat aspirasi percakapan 110 juta masyarakat di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024

Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi
Indonesia
Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi

La Nyalla meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran di kilang minyak milik perusahan pelat merah tersebut.

Berbagai Risiko Baru Bayangi Pemulihan Ekonomi Indonesia
Indonesia
Berbagai Risiko Baru Bayangi Pemulihan Ekonomi Indonesia

"Pemulihan ekonomi global dan domestik pada 2022 juga masih tidak merata dan tak pasti," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: MK Bahas Jokowi 3 Periode

Pada video tersebut, wacana tersebut dinarasikan sudah masuk ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tahap uji materi.