RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden Masyarakat Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mengaku sangat terbuka dalam pembahasan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal ini dibuktikan, dengan perubahan terhadap 19 pasal, yaitu tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

"Perluasan tambahan 16 pasal itu menunjukkan pemerintah terbuka," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7).

Baca Juga:

DPD Harap Revisi Otsus Papua Jilid II Jangan Hanya Kejar Tayang

Ia menjelaskan, pemerintah awalnya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua, yaitu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang dana otsus, dan Pasal 76 tentang pemekaran daerah.

Namun, dalam perkembangannya terjadi diskusi yang produktif dan berkualitas dengan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, DPR RI, dan DPD RI sehingga pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan perubahan 19 pasal.

"Keterbukaan pemerintah itu dalam rangka semangat semata-mata untuk tingkatkan kesejahteraan saudara kita di Papua sehingga diharapkan dalam 20 tahun ke depan terjadi percepatan pembangunan dengan sistematis dan terencana dengan baik," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Tito mengatakan, perubahan pasal-pasal tersebut mencerminkan afirmasi yang kuat terhadap orang asli Papua (OAP) yang merupakan komitmen semua elemen bangsa Indonesia. Kebijakan afirmasi tersebut terdiri atas tiga kerangka utama, yaitu pertama, politik afirmasi yaitu dengan mengakomidasi OAP dengan memberi kesempatan yang luas di bidang politik.

Kedua, afirmasi di bidang ekonomi dengan meningkatkan dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum (DAU) dengan perbaikan pada tata kelola penggunaannya yang diatur dalam revisi UU Otsus.

"Ketiga, perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, yaitu adanya perubahan dalam revisi UU Otsus dengan menekankan pada aspek perbaikan melalui koordinasi dan peningkatan pengawasan yang dilakukan DPR, DPD RI, BPK RI, dan perguruan tinggi, serta pembentukan badan khusus di bawah koordinasi Presiden," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Klaim Perayaan Idul Fitri Berjalan Baik
Indonesia
Jokowi Klaim Perayaan Idul Fitri Berjalan Baik

Perayaan Idul Fitri 1443 H segera usai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peran serta masyarakat menjaga ketertiban dan kehikmatan perayaan Idul Fitri.

[HOAKS atau FAKTA]: Tak Mau Kalah dengan Jokowi, Anies Test Drive di Sirkuit Monas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Mau Kalah dengan Jokowi, Anies Test Drive di Sirkuit Monas

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Pamela Safitri, yang memposting narasi disertai video Anies Baswedan menaiki motor gede.

Kemenag Minta Jemaah Haji Waspada setelah Belasan Positif COVID-19
Indonesia
Kemenag Minta Jemaah Haji Waspada setelah Belasan Positif COVID-19

Lebih dari 11 ribu jemaah haji Indonesia sudah pulang ke tanah air sejak 15 Juli 2022.

Kuota Haji 2022; Terbesar Jawa Barat Terkecil Kaltara
Indonesia
Kuota Haji 2022; Terbesar Jawa Barat Terkecil Kaltara

Untuk kuota haji khusus, terdiri atas 6.664 kuota jamaah haji khusus tahun 1443 H/2022 M dan 562 kuota petugas haji khusus.

Klaster Sekolah di Solo Bertambah, Gibran: PTM Tingkat Kota Lanjut Wae
Indonesia
Klaster Sekolah di Solo Bertambah, Gibran: PTM Tingkat Kota Lanjut Wae

"Ya ada terus temuan klaster sekolah. Kalau ditemukan kasus positif ditutup kalau aman diteruskan, wis gitu wae," ujar Gibran, Selasa (1/2).

'Tangan Kanan' Prabowo Beberkan Alasan Gerindra Tolak Penundaan Pemilu
Indonesia
'Tangan Kanan' Prabowo Beberkan Alasan Gerindra Tolak Penundaan Pemilu

Terkait usulan tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono menegaskan, partainya tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024.

Wagub Jabar Perintahkan Satgas dan Disdik Pantau Prokes Saat PTM
Indonesia
Wagub Jabar Perintahkan Satgas dan Disdik Pantau Prokes Saat PTM

PTM dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan yang ketat. Mulai dari jumlah siswa dan waktu belajar dibatasi, tata tertib sekolah harus sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Legislator Minta Penggunaan MyPertamina Dihentikan karena Bikin Gaduh
Indonesia
Legislator Minta Penggunaan MyPertamina Dihentikan karena Bikin Gaduh

Menurutnya, langkah korporasi tersebut dinilai belum tepat waktu, ribet dan bikin heboh di masyarakat.

Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar
Indonesia
Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar

Sementara ini, sebanyak 41 narapidana di Lapas klas 1 Tangerang tewas akibat insiden kebakaran yang terjadi Rabu dini hari.

Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh
Indonesia
Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh

Sahroni menilai apabila pencegahan dan "asset recovery" bisa difokuskan, maka kerja pemberantasan korupsi akan minim kegaduhan