RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden Masyarakat Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mengaku sangat terbuka dalam pembahasan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal ini dibuktikan, dengan perubahan terhadap 19 pasal, yaitu tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

"Perluasan tambahan 16 pasal itu menunjukkan pemerintah terbuka," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7).

Baca Juga:

DPD Harap Revisi Otsus Papua Jilid II Jangan Hanya Kejar Tayang

Ia menjelaskan, pemerintah awalnya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua, yaitu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang dana otsus, dan Pasal 76 tentang pemekaran daerah.

Namun, dalam perkembangannya terjadi diskusi yang produktif dan berkualitas dengan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, DPR RI, dan DPD RI sehingga pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan perubahan 19 pasal.

"Keterbukaan pemerintah itu dalam rangka semangat semata-mata untuk tingkatkan kesejahteraan saudara kita di Papua sehingga diharapkan dalam 20 tahun ke depan terjadi percepatan pembangunan dengan sistematis dan terencana dengan baik," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Tito mengatakan, perubahan pasal-pasal tersebut mencerminkan afirmasi yang kuat terhadap orang asli Papua (OAP) yang merupakan komitmen semua elemen bangsa Indonesia. Kebijakan afirmasi tersebut terdiri atas tiga kerangka utama, yaitu pertama, politik afirmasi yaitu dengan mengakomidasi OAP dengan memberi kesempatan yang luas di bidang politik.

Kedua, afirmasi di bidang ekonomi dengan meningkatkan dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum (DAU) dengan perbaikan pada tata kelola penggunaannya yang diatur dalam revisi UU Otsus.

"Ketiga, perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, yaitu adanya perubahan dalam revisi UU Otsus dengan menekankan pada aspek perbaikan melalui koordinasi dan peningkatan pengawasan yang dilakukan DPR, DPD RI, BPK RI, dan perguruan tinggi, serta pembentukan badan khusus di bawah koordinasi Presiden," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY
Indonesia
Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY

KLB Partai Demokrat di Deli Serdang legal secara hukum

Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam
Indonesia
Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam

Kebijakan tersebut berlaku pada pelanggan kereta api (KA) jarak jauh sebagai syarat perjalanan mulai Kamis (1/4).

KPK Periksa Anak Buah Anies Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Munjul
Indonesia
KPK Periksa Anak Buah Anies Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Munjul

KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur

Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN
Indonesia
Kekurangan Oksigen Medis, Jabar Minta Pasokan dari BUMN

Kekurangan oksigen medis melanda wilayah Jawa Barat sejak melonjaknya kasus COVID-19, sebulan terakhir.

Menteri Risma Percepat Penyaluran Bansos Tunai dan Beras
Indonesia
Menteri Risma Percepat Penyaluran Bansos Tunai dan Beras

Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun
Indonesia
Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun

Seorang pemuda usia 29 tahun bernama Ali Nusyahid mendadak beken seantero Ponorogo dan menjadi trending topik di sejumlah grup media sosial setelah.

Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Dimulai Tahun Depan
Indonesia
Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Dimulai Tahun Depan

Sidang perdana praperadilan itu akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB

Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari
Indonesia
Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari

Reni berharap saat itu Whisnu diangkat sebagai wali kota definitif segera setelah DPRD mengusulkannya

Ribuan RT di DKI Terapkan Jam Malam, Wagub DKI: Warga Dilarang Berkeliaran
Indonesia
Ribuan RT di DKI Terapkan Jam Malam, Wagub DKI: Warga Dilarang Berkeliaran

Riza menjelaskan, karena diberlakukan jam malam, ribuan RT yang zona merah dibatasi keluar masuk wilayah maksimal hingga pukul 20.00 WIB.

Puluhan Teroris dari Jatim Bakal Digiring ke Jakarta
Indonesia
Puluhan Teroris dari Jatim Bakal Digiring ke Jakarta

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri akan menentukan jadwal pemindahan puluhan teroris itu.