RUU Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota Diprioritaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan, rancangan undang-undang (RUU) terkait omnibus law dan pemindahan ibu kota menjadi prioritas yang harus segera disahkan.

"Yang sangat prioritas adalah omnibus law, pemindahan ibu kota negara dan RUU yang carry over dari periode lalu," kata Yassona di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12), dikutip Antara.

Baca Juga:

Kantor PUPR Pindah Pertama ke Ibu Kota Baru

Dia menjelaskan, RUU terkait omnibus law adalah RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Menurut dia, RUU tentang ibu kota negara harus dibahas karena pemindahan ibu kota negara merupakan program yang harus segera diselesaikan dasar hukumnya.

"Nanti DPR juga mengajukan yang lain, nanti kita lihat," ujarnya.

Selain itu menurut dia, ada beberapa RUU yang menjadi prioritas pemerintah yang harus segera diselesaikan yaitu RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, dan RUU Bea Materai yang ketiganya merupakan carry over periode 2014-2019.

Baca Juga:

Jokowi Pertahankan Muka Lama di Kabinetnya untuk Muluskan Pemindahan Ibu Kota?

Yasonna mengatakan untuk RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak masuk dalam prioritas yang diusulkan pemerintah karena masih ada yang harus dibahas ulang.

"(RUU P-KS) sementara ini tidak menjadi prioritas karena masih ada yang harus dibahas ulang," katanya.

Peninjauan kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Penajam Paser Utara, Rabu (2/10). (Antaranews/Novi Abdi)
Peninjauan kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan, Penajam Paser Utara, Rabu (2/10). (Antaranews/Novi Abdi)

Sebanyak 15 RUU prioritas tahun 2020 yang menjadi usulan pemerintah yaitu;

1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja

2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)

3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. RUU tentang Pemasyarakatan

5. RUU tentang Bea Materai

6. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

7. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

11. RUU tentang Ibukota Negara

12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

15. RUU tentang Perkoperasian. (*)

Baca Juga:

Ibu Kota Baru di Kaltim Diklaim Bakal Berkualitas Terbaik Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab

Dalam pengiriman surat kali ini, polisi kembali sempat diadang oleh para Laskar Pembela Islam (LPI).

 Jelang Pendaftaran Dibuka, Dua Calon Independen Ini Bakal Datangi Kantor KPU Solo
Indonesia
Jelang Pendaftaran Dibuka, Dua Calon Independen Ini Bakal Datangi Kantor KPU Solo

"Kedua timses calon independen sudah menghubungi KPU Solo. Mereka akan datang mendaftar sebagai peserta Pilwot Jumat besok," ujar Nurul

COVID-19 Renggut Nyawa Wakil Rakyat Asal Solo
Indonesia
COVID-19 Renggut Nyawa Wakil Rakyat Asal Solo

Hasil tes swab RSUD dr Moewardi, almarhum Syamsul dinyatakan positif COVID-19.

Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan
Indonesia
Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan

"Saya jadi lebih bersemangat jika ada lawannya. Demokrasi di Solo menjadi lebih ramai," kata dia.

Wakil Ketua DPD ke Mentan: Tolong Fokus Sektor Pertanian Jangan Jualan Obat
Indonesia
Wakil Ketua DPD ke Mentan: Tolong Fokus Sektor Pertanian Jangan Jualan Obat

Politisi berusia 41 tahun itu mengatakan, dokter, kalangan akademisi bahkan masyarakat awam tidak percaya dengan keampuhan kalung itu.

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim
Indonesia
Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri.

Kerja Kabinet Jokowi yang Melempem
Indonesia
Kerja Kabinet Jokowi yang Melempem

Presiden Joko Widodo resmi melantik enam menteri baru di masa periode kedua pemerintahan.

BNN Tetap Ingin Diskotek Golden Crown Ditutup
Indonesia
BNN Tetap Ingin Diskotek Golden Crown Ditutup

Langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI menutup Golden Crown sudah tepat.

Tangkal Hoaks, Gunakan Media Sosial Tidak Boleh Fanatik
Indonesia
Tangkal Hoaks, Gunakan Media Sosial Tidak Boleh Fanatik

Media sosial juga bisa membuat orang-orang menjadi berkelompok yang mengarah ke homogen.

 Menag Apresiasi Kepedulian Atas Nasib Muslim India: Kedepankan Diplomasi, Jangan Anarki
Indonesia
Menag Apresiasi Kepedulian Atas Nasib Muslim India: Kedepankan Diplomasi, Jangan Anarki

"Ingat, anarkisme bukanlah nilai-nilai Indonesia dan juga bukan nilai-nilai Islam. Demikian juga aksi sepihak dalam bentuk sweeping," ujarnya.