RUU Omnibus Law Ciptaker Dibawa ke Baleg, Ribuan Buruh bakal Kepung DPR AKsi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di DIY Yogyakarta. Dok ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko.

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana Anggota DPR RI membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg tidak punya hati nurani.

Baca Juga

KSPI: Omnibus Law Kurangi Kesejahteraan dan Rusak Buruh

"Tidak memiliki empati kepada jutaan buruh yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, ditengah himbauan social distancing," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (3/4).

Iqbal mengatakan, KSPI akan melakukan aksi pada pertengahan April 2020 dengan melibatkan 50 ribu buruh se-Jabodetabek. Adapun aksi akan dipusatkan di depan DPR RI, dengan resiko apapun meski ditengah pandemi COVID-19.

Bahkan, buruh tidak gentar dengan resiko tentang corona maupun adanya larangan mengumpulkan banyak orang. Karena, lanjut Iqbal, saat ini buruh menghadapi dua ancaman serius terhadap hidupnya dan keluarganya.

"Yaitu yang pertama, ancaman nyawa yang hilang karena belum diliburkan di saat pandemi corona. Dan yang kedua adalah ancaman masa depan buruh yang terpuruk karena omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan dibahas oleh Panja Baleg,” kata Said Iqbal.

Ilustrasi Demo Buruh. (Foto: MerahPutih/Widi Hatmoko)

Iqbal mempertanyakan kenapa yang akan dibahas DPR lebih dulu adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibandingkan omnibus law RUU Ibukota Baru

“Ini kepentingan siapa? Patut diduga, tangan-tangan kekuatan modal sedang bekerja di DPR?, " tegasnya.

Iqbal menjelaskan, DPR bersama pemerintah perlu fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah social distancing.

"Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya," ujarnya.

Ia melihat ada empat alasan yang akan menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran ditengah dan pasca pandemi corona ini. Yaitu menipisnya bahan baku, anjloknya nilai tukar rupiah, industri pariwisata yang merosot, dan anjloknya harga minyak mentah.

"Bahkan, saat ini pun ancaman PHK ribuan buruh tsb sudah mulai terjadi, misalnya di, industri tekstil garmen di Bandung, industri manufaktur di Bekasi hingga Karawang," sebut Iqbal.

Sebelumnya, anggota DPR RI sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Hal ini dinyatakan di dalam rapat paripurna DPR. Rapat digelar di kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).

Rapat juga disiarkan secara live melalui akun YouTube DPR RI dan dapat diikuti anggota Dewan secara virtual. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan didampingi oleh Rahmat Gobel.

Baca Juga

HMI Minta Omnibus Law Disahkan

"Yang kemudian juga surat R06/Pres/202/2020 tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi," kata Azis.

Azis kemudian membacakan surat soal Dewan Perwakilan Daerah. Lalu Azis menanyakan kepada anggota yang hadir apakah dapat disepakati termasuk soal RUU omnibus law dibawa ke Baleg. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH