RUU Minuman Beralkohol Dinilai Picu Kesewenangan Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/jarmoluk)

MerahPutih.com - Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) tidak perlu dibahas DPR.

Menurut ICJR, pelarangan bagi minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif bagi peradilan pidana di Indonesia.

Alasannya, pertama berdasarkan draf yang tersedia, RUU ini menggunakan pendekatan prohibitionist atau larangan buta dengan memuat ketentuan pasal 7 yang melarang setiap orang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol.

Baca Juga:

DPR Khawatir RUU Minuman Beralkohol Kembali Ditolak Pemerintah

Larangan ini juga mengatur ganjaran bagi pelanggar dengan ketentuan pidana pasal 20 dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Walaupun memuat pengecualian larangan, namun pengaturan pengecualian tersebut sama sekali tidak jelas, bahkan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

"Ketidakjelasan pengecualian yang ketat ini dapat memberi dampak terjadi kesewenangan,” tulis ICJR dalam laman resminya, Jumat (13/11).

Menurut ICJR semangat prohibitionist hanya akan memberikan masalah besar. Hal itu sebelumnya telah terjadi ketika Indonesia mengatur kebijakan terkait narkotika.

Dalam hal itu, imbuh ICJR, seluruh bentuk penguasaan narkotika dilarang dalam UU justru membuat lebih dari 40.000 orang pengguna narkotika dikirim ke penjara, memenuhi penjara dan membuat peredaran gelap narkotika di penjara tak terelakkan.

Negara juga telah membuktikan bahwa pendekatan keras terhadap penyalahgunaan narkotika tidak membuat jumlah kasusnya berkurang.

  Anggota DPR menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/15.
Anggota DPR menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/15.

Pendekatan prohibitionist terhadap alkohol dinilai sebagai sebuah pendekatan usang. Pendekatan ini pernah dilakukan di Amerika Serikat pada 1920-1933.

Akibat pelarangan tersebut, perang antarkelompok justru marak dan dengan peraturan perundangan yang kaku, penjara menjadi semakin penuh.

Pada akhirnya, pedagang atau bandar gelap yang justru menguasai dan mengelola minuman beralkohol di pasar.

Hal ini yang juga terjadi pada kebijakan narkotika saat ini, yang mengendalikan peredaran adalah pasar gelap yang tak sedikit bekerja sama secara koruptif dengan aparat penegak hukum.

Kedua, pengaturan tentang penggunaan alkohol yang membahayakan sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam pasal 492, pasal 300 KUHP.

Dalam RKUHP pun ketentuan pasal ini juga masih dimuat, seluruh tindak pidana dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol harusnya diharmonisasikan pada pembahasan RKUHP yang sedang dibahas di DPR, tidak perlu dengan RUU sendiri, yang bahkan dengan pendekatan yang usang.

Pemerintah pun sudah lama mengeluarkan aturan pengendalian alkohol melalui Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tengang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol.

Ketiga, DPR harus kritis terhadap pengusulan RUU ini. Pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu membuat riset mendalam mengenai cost benefit analysis atas kriminalisasi seluruh tindakan yang terkait dengan produksi, distribusi, kepemilikan, dan penguasaan minuman beralkohol.

"ICJR melihat bahwa Naskah Akademik RUU Larangan Minol tidak memuat analisis tersebut, padahal berpotensi besar membebani APBN dan para pembayar pajak untuk seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemasyarakatan yang dilakukan atas para calon tersangka, calon, terdakwa, dan calon terpidana ini," tulis keterangan tersebut.

Baca Juga:

Wali Kota Bandung Dukung RUU Minuman Beralkohol

“Memang Perlu dilakukan langkah-langkah yang memang sejalan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, namun pelarangan buta hanya akan membuat alkohol menjadi masalah baru setelah narkotika, menimbulkan peredaran gelap, sistem yang korup, beban penegakan hukum, dan kerugian besar pada negara serta masyarakat,” imbuh ICJR.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang ( RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (10/11/2020).

Usulan pembahasan RUU ini diusulkan oleh 21 orang pengusul dari tiga fraksi, yaitu Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra tanggal 24 Februari 2020 perihal permohonan harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Salah satu pengusul, anggota DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat pengonsumsian minuman beralkohol.

Menurutnya, soal minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Pengaturannya saat ini masuk dalam KUHP yang deliknya dinilai terlalu umum. (Knu)

Baca Juga:

Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur
Indonesia
KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

KKP menghentikan sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih lobster atau benur.

Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi
Indonesia
Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi

Perayaan Imlek tak selalu bicara soal pesta dan kemeriahan. Sebab di masa pandemi COVID-19, semua masyarakat dituntut untuk selalu mawas diri dan peduli sesama dengan menerapkan protokol kesehatan.

Tak Ada Lawan Gibran Gegara Partai Gagal Lakukan Kaderisasi
Indonesia
Tak Ada Lawan Gibran Gegara Partai Gagal Lakukan Kaderisasi

Munculnya calon tunggal melawan kotak kosong mengindikasikan gagalnya kaderisasi di tubuh partai politik.

Tembak Tiga Orang Termasuk Prajurit TNI, Anggota Polisi Jadi Tersangka
Indonesia
DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi
Indonesia
DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi

Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan defisit energi yang terjadi di Indonesia.

80 Orang Positif COVID-19 Seusai Acara Rizieq Shihab di Petamburan dan Tebet
Indonesia
80 Orang Positif COVID-19 Seusai Acara Rizieq Shihab di Petamburan dan Tebet

50 orang yang terlibat dalam kegiatan di Tebet dan 30 orang di Petamburan.

Kapolri-Ketua MA Bahas Kewajiban Penegak Hukum Bertukar Data Perkara Pidana
Indonesia
Kapolri-Ketua MA Bahas Kewajiban Penegak Hukum Bertukar Data Perkara Pidana

SPPT-TI merupakan sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik

Ramai Pembobol Bank Maria Lumowa Dicokok, Saham BNI Malah Anjlok
Indonesia
Ramai Pembobol Bank Maria Lumowa Dicokok, Saham BNI Malah Anjlok

Pagi tadi, Saham BNI dibuka dengan harga Rp4.860 pe lembar, tetapi sempat anjlok ke level terendah Rp4.730 per lembar

Aturan Jam Malam Tuai Protes Pedagang PKL di Jateng, Ganjar: 7-9 Take Away
Indonesia
Aturan Jam Malam Tuai Protes Pedagang PKL di Jateng, Ganjar: 7-9 Take Away

"Sekarang PKL tetap buka melayani pengunjung makan di tempat sampai pukul 19.00 WIB. Setelah itu take away sampai pukul 21.00 WIB," kata Ganjar

Kamis (10/12), Penambahan Kasus Corona Ibu Kota Capai 1.180 Orang
Indonesia
Kamis (10/12), Penambahan Kasus Corona Ibu Kota Capai 1.180 Orang

Dengan positivity rate 8,9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.180 jiwa.