RUU Mahkamah Konstitusi Segera Diuji di MK Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang menuai keberatan. RUU tersebut bakal segera diuji MK.

Permohonan itu akan diajukan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang menilai pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) sarat kepentingan politik dan menunjukkan kemunduran dalam berkonstitusi.

Baca Juga

Lima Masukan Menkumham Soal RUU MK

"Revisi undang-undang ini adalah cermin politisasi kekuasaan kehakiman yang sempurna untuk menanamkan kaki tangan penguasa. Atas praktik kemunduran konstitusi ini, KoDe Inisiatif akan mengupayakan pengujian konstitusionalitas UU Mahkamah Konstitusi," ujar Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan KoDe Inisiatif Violla Reininda dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9).

KoDe Inisiatif akan mengajukan pengujian baik dari segi formil maupun materiil. Violla Reininda menyoroti RUU MK disahkan menjadi undang-undang hanya dalam waktu tujuh hari kerja, yakni dimulai dengan persetujuan pembahasan antara DPR dan pemerintah pada 24 Agustus 2020.

Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi
Ilustrasi sidang MK (Foto: antaranews)

Kemudian pada 26-29 Agustus dilakukan rapat tertutup panja untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM), 31 Agustus 2020 pengesahan RUU MK dalam pembicaraan tingkat I dan 1 Agustus 2020 pengesahan RUU MK menjadi undang-undang.

Menurut dia, undang-undang itu bermasalah dari segi prosedural. Selain itu, materi muatannya tidak substantif dan tidak mendesak karena hanya menekankan masa jabatan hakim konstitusi.

Pengaturan itu di antaranya mengenai penghapusan periodisasi jabatan, perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia pensiun (70 tahun) serta masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga

Yasonna Harap RUU MK Segera Disahkan Jadi UU

Namun pengaturan tentang jabatan hakim itu tidak dibarengi dengan penguatan pengawasan hakim, pengetatan penegakan kode etik serta penyempurnaan dan penyeragaman standar rekrutmen hakim konstitusi di setiap lembaga pengusul.

Adapun dalam rapat paripurna, Selasa, Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco mengetuk palu sidang paripurna tanda persetujuan RUU MK menjadi undang-undang setelah seluruh anggota sidang paripurna memberikan persetujuan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Perusuh yang Gunakan Ambulans ke Lokasi Demo
Indonesia
Ada Perusuh yang Gunakan Ambulans ke Lokasi Demo

Mereka menyiapkan makanan semuanya

Kata Menkes Soal 7 WNI yang Enggak ikut Evakuasi ke Natuna
Indonesia
Kata Menkes Soal 7 WNI yang Enggak ikut Evakuasi ke Natuna

Pemerintah Tiongkok melakukan 3 rangkaian tahapan pemeriksaan kesehatan

Risma Sidak Jalanan Mulai Sore hingga Dini Hari
Indonesia
Risma Sidak Jalanan Mulai Sore hingga Dini Hari

Sidak kali ini dilakukan mulai sore hingga dini hari lantaran Risma tak mau Surabaya menjadi seperti Jakarta yang berstatus zona merah lagi.

Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Tangani Kesehatan hingga Ekonomi Keteteran
Indonesia
Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Tangani Kesehatan hingga Ekonomi Keteteran

Indonesia harus mengakselerasi keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

Guru Besar UI Sarankan Jokowi Lockdown Lokal 14 Hari
Indonesia
Guru Besar UI Sarankan Jokowi Lockdown Lokal 14 Hari

Adanya karantina wilayah akan memudahkan negara untuk menghitung kebutuhan sumber daya

Survei Median: Penyuka Gerakan 212 Mayoritas Dukung Anies
Indonesia
Survei Median: Penyuka Gerakan 212 Mayoritas Dukung Anies

Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait persepsi publik akan gerakan 212 pada 2017.

PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja
Indonesia
PAN Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja

Kajian KPK terkait program Kartu Prakerja tersebut menjawab sebagian kecurigaan masyarakat

LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Anita Kolopaking
Indonesia
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Anita Kolopaking

Keputusan diambil melalui Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK pada Senin, (31/8) kemarin.

PBNU Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU HIP
Indonesia
PBNU Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU HIP

"Kesalahan yang terjadi di masa lampau terkait monopoli tafsir atas Pancasila tidak boleh terulang lagi," tuturnya.

Manfaatkan Libur Idul Adha, Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Manfaatkan Libur Idul Adha, Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

"Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jakarta dari ketiga arah yaitu 57,5% dari arah Timur, 21,0% dari arah Barat dan 21,5% dari arah Selatan," jelas Dwimawan