RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi Ilustrasi - DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) urgen untuk dibahas.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta DPR RI dan Pemerintah untuk serius membahas UU tersebut.

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi VI DPR Pertanyakan Investasi BUMN di Perusahaan Ekosistem Digital

"Saya kira ini sebuah kebutuhan yang perlu direspons DPR dan Pemerintah, mesti segera dipertimbangkan pembahasannya," katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat, (10/6) dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan revisi UU LLAJ untuk menguatkan regulasi dalam mengakomodasi keberadaan transportasi online berbasis aplikasi. Hal ini penting agar nantinya tidak memunculkan kekacauan di masyarakat.

"Transportasi online ini permasalahan pelik, kita tahu saat ini banyak inovasi dan perkembangan teknologi yang perlu direspons oleh regulasi yang kuat," katanya menegaskan.

Selain soal transportasi online, usulan mengenai peralihan beberapa kewenangan dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga perlu dibahas secara serius.

Dalam prosesnya, DPR perlu melibatkan semua stakeholder, termasuk dari kalangan praktisi transportasi hingga akademisi.

Baca Juga:

Anggota DPR Ingatkan Potensi Carut-marut Kampanye Pemilu 2024

Dia meminta pembahasan revisi UU LLAJ perlu disegerakan. Bukan sebaliknya, menunggu kasus demi kasus bermunculan kemudian baru pembahasannya dipercepat.

Apalagi, selain peralihan kewenangan, angka kecelakaan dari pergerakan angkutan obesitas atau bermuatan lebih (over dimension overload (ODOL) juga terus meningkat.

"Hadirkan pihak-pihak terkait, karena banyak aktor yang memang perlu dilibatkan. Jadi tidak ada pihak yang merasa diabaikan," katanya pula.

Formappi juga mempertanyakan pembahasan RUU LLAJ belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Padahal, dalam catatan Formappi, Komisi V DPR telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi Undang-Undang (UU).

"UU Jalan kan sudah selesai dibahas, dan soal transportasi ini sudah lama belum disahkan sama DPR," kata dia lagi.(*)

Baca Juga:

Jelang Pemilu 2024, DPR Minta Pemerintah Validasi Data Kependudukan

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Baik, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Kabar Baik, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah 10 Ribu

Kasus baru positif COVID-19 terus mengalami penurunan. Pada Jumat (18/3) kasus konfirmasi tercatat turun di bawah 10 ribu yaitu sebanyak 9.528.

Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20
Indonesia
Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.

Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat

Dikatakannya, pada Februari, mengalami penurunan, yakni menjadi sekitar Rp 3,736 triliun. Di sisi lain, jumlah investor di Jateng juga terus meningkat meski masih di tengah pandemi COVID-19.

Penambahan Harian Kasus COVID-19 di Bawah Angka 6 Ribuan Per Hari
Indonesia
Penambahan Harian Kasus COVID-19 di Bawah Angka 6 Ribuan Per Hari

Penambahan kasus harian COVID-19 mengalami penurunan dibawah angka 6 ribu. Per Jumat (29/7), kasus harian COVI-19 di Indonesia mencapai 5.831 kasus, sehingga total kasus COVID-19 tercatat 6.197.495.

Biaya Haji 2022 Sebesar Rp 39.886.009 Per Jemaah
Indonesia
Biaya Haji 2022 Sebesar Rp 39.886.009 Per Jemaah

Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama (Menag) memutuskan biaya Haji yang ditanggung calon jemaah Haji tahun 2022 sebesar Rp 39.886.009 per jamaah.

Apindo: Ekonomi Tumbuh 5 Persen Jika Kebijakan Pemerintah Konkret
Indonesia
Apindo: Ekonomi Tumbuh 5 Persen Jika Kebijakan Pemerintah Konkret

Pemulihan ekonomi yang mulai membaik disebabkan dari sejumlah program perlindungan sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah.

Transmisi Lokal, COVID-19 Omicron Infeksi 174 Orang
Indonesia
Transmisi Lokal, COVID-19 Omicron Infeksi 174 Orang

Penambahan kasus positif COVID-19 Omicron di Indonesia terus terjadi.

Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Terbaru Penerima BBM Subsidi
Indonesia
Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Terbaru Penerima BBM Subsidi

Pemerintah Indonesia sedang merevisi aturan pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Anggota Komisi III DPR Buka Suara
Indonesia
Fadli Zon Minta Densus 88 Dibubarkan, Anggota Komisi III DPR Buka Suara

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI buka suara terkait permintaan Fadli Zon yang meminta Densus 88 Antiteror Mabes Polri dibubarkan karena dianggap menyebarkan narasi kebencian terhadap Islam (Islamofobia).

[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Muncul Akibat Efek Samping Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Muncul Akibat Efek Samping Vaksin COVID-19

Klaim dalam narasi tersebut mengatakan bahwa gejala yang dialami seseorang yang mengalami varian Omicron adalah gagal jantung, aritmia, peradangan jantung, pembekuan darah.