RUU Lalu Lintas Diusulkan Akomodir Kendaraan Listrik Satu rangkaian KRL Commuterline melintasi pembangunan rumah susun terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (9/1). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putr

MerahPutih.com - Ikatan Alumni Akademi Lalu Lintas (IKAALL) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD) merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah memperbanyak sarana transit oriented development (TOD) di kota besar.

TOD merupakan pengembangan yang mengintegrasikan desain kota/wilayah dengan konekvitas terhadap kemudahan mengakses pelayanan angkutan umum atau hunian terintegrasi angkutan umum. ‎Dengan begitu, diharapkan masyarakat tak lagi berorientasi menggunakan kendaraan pribadinya melainkan menggunakan angkutan massal.

Baca Juga

Bus Rapid Transit, Moda Transportasi Baru di Cirebon

"Dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), TOD di Jabodetabek sudah dijalankan. Namun, belum diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sekarang. TOD belum diatur," kata Ketua Umum IKAALL, Haris Muhammadun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/11)

Untuk itu, kata dia, saat pengurus IKAALL melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI, DPP IKAALL menyampaikan usulan strategis yang meliputi 8 isu ke DPR terkait revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

‎Selama ini, ungkap Haris, pemerintah di Jabodetabek masih menggunakan aturan setingkat peraturan menteri (Permen), peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) hingga peraturan kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam mengakomodir pembangunan TOD di Jabodetabek.

"TOD di luar DKI Jakarta, di luar Bodetabek bagaimana? Kita berbicara kota besar seperti Medan, Surabaya, sudah mulai macet. Kita harus bisa mendorong kota-kota itu adaftif terhadap transit bukan lagi adaptif terhadap kendaraan pribadi," tuturnya.

Baca Juga

Menengok Penginapan Kapsul di Stasiun Gambir, Pas Banget untuk Transit

Dia menambahkan, transportasi di masa depan adalah transportasi yang terintegrasi satu dengan ‎yang lain seperti yang sudah diterapkan di DKI Jakarta.

"Kita sudah bisa melihat integrasi transportasi yang begitu baik antara transportasi berbasis jalan, berbasis rel kereta api, ini menjadi contoh yang lebih baik. Jakarta sudah punya tarif terintegrasi. Sekarang naik bus Transjakarta dan mikrobus termasuk LRT dan MRT, cukup dengan Rp 10.000 dan IKAALL berperan di sana, mendorong penerapan sistem integrasi ini," katanya.

Selain itu, IKAALL juga merekomendasikan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ‎seperti pengujian terhadap mobil listrik.

"Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum ada pengujian mobil atau kendaraan listrik. Lalu, tipologi terminal. Kita tadinya mengenal tipologi terminal yakni Tipa A, B, dan C berdasarkan kewenangan. Harapannya, tidak lagi seperti itu. Ke depan tipologi terminal berdasarkan fungsi kawasan. Dulu, kita fokus terhadap car oriented development (COD) kita enggak di zaman itu lagi. Oleh karena itu, kita ubah menjadi transit oriented development (TOD), membentuk daerah yang adaptif terhadap transit kepada kendaraan umum massal, bukan adaftif terhadap kendaraan pribadi," ungkapnya.

IKAALL juga merekomendasikan pengaturan terhadap ojek online (ojol). "Kami mengambil sikap setelah tim kami melakukan konsolidasi kepada pakar termasuk pakar hukum, pakar sosiologi, pakar tata negara karena transportasi ini multidisiplin ilmu, tidak bisa diselesaikan dengan ilmu transportasi sendiri," ucapnya.

Setelah berkonsultasi dengan pakar lintas bidang, mengerucut kepada satu hal yakni negara harus hadir dan mengatur persoalan dalam angkutan daring tersebut.

"Kita juga harus bijak menyikapi ini, bagaimana nanti antara transit dengan angkutan umum tumbuh bersama, kemudian juga ojek online juga menjadi feeder transit, nanti kita atur. Kalau kita lihat manfaat dan mudaratnya, banyak manfaatnya ketika kita mengatur karena nanti aspek keselamatan bisa ditingkatkan," imbuhnya.

DKI Jakarta, kata dia, sudah mulai mencoba melaku‎kan pengaturan agar ojek online juga tidak boleh di jalur utama.

"Kenyataanya, sekarang dari stasiun ke rumah kita jalannya sempit. Apa yang bisa dilakukan? Menggunakan ojek online. Bagaimana ojek online tidak mengangkut orang dari Blok M sampai dengan Kota karena sudah ada bus Transjakarta, makanya Jakarta juga mengambil sikap untuk mengatur itu," tuturnya.

Terkait dengan kemacetan, IKAALL juga tidak sependapat dengan membangun jalan sebanyak-banyaknya.

"Dulu Jakarta membangun JORR (Jakarta Outer Ring Road), tetapi tetap macet. Kita harus melakukan travel demand‎ management, yaitu mengubah yang tadinya kota adaptif dengan kendaraan pribadi, tetapi bagaimana kita ubah menjadi adaptif terhadap transit atau transportasi angkutan massal," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Tibetan Village, Lokasi Transit Populer di Jalur Pendakian Annapurna Base Camp

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Anies Ganti Dirut PAM Jaya yang Baru Menjabat 7 Bulan
Indonesia
Gubernur Anies Ganti Dirut PAM Jaya yang Baru Menjabat 7 Bulan

Baru menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya selama 7 bulan, Syamsul Bachri Yusuf sudah dilengserkan oleh Gubernur Anies Baswedan.

Panglima TNI Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Tinggi Badan Diturunkan Menjadi 160 Cm
Indonesia
Panglima TNI Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Tinggi Badan Diturunkan Menjadi 160 Cm

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan revisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia.

APJII Ingin Jadi Jembatan Memasuki Dunia Metaverse
Indonesia
APJII Ingin Jadi Jembatan Memasuki Dunia Metaverse

Bersama APJII, WIR Group memasuki fase selanjutnya dari transformasi digital melalui adopsi teknologi tinggi metaverse dan ketersediaan jaringan internet sebagai jaringan pendukung utama.

Di Penghujung Bulan Juni, 2.248 Orang Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Di Penghujung Bulan Juni, 2.248 Orang Terinfeksi COVID-19

Terdapat penambahan 2.248 orang pada hari ini Kamis (30/6) terkonfirmasi positif COVID-19.

Polisi Korban Ledakan Bahan Petasan di Aspol Sukoharjo Keluar dari Rumah Sakit
Indonesia
Polisi Korban Ledakan Bahan Petasan di Aspol Sukoharjo Keluar dari Rumah Sakit

Meskipun demikian, rawat jalan masih dilakukan karena luka yang diderita belum sembuh total.

Strategi Satgas Pangan Polri Antisipasi Kenaikan Harga Sembako Jelang Ramadan
Indonesia
Strategi Satgas Pangan Polri Antisipasi Kenaikan Harga Sembako Jelang Ramadan

Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika menerangkan terdapat sejumlah strategi yang diterapkan pihaknya dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadhan.

Buruh Tuntut Pj DKI 1 Naikkan UMP 2023 Sebesar 10,55 Persen
Indonesia
Buruh Tuntut Pj DKI 1 Naikkan UMP 2023 Sebesar 10,55 Persen

Sejumlah elemen buruh Jakarta mendatangi Balai Kota DKI,

Pimpinan DPR Terima Massa Mahasiswa dan Buruh yang Unjuk Rasa
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Massa Mahasiswa dan Buruh yang Unjuk Rasa

Pimpinan DPR RI menerima perwakilan massa mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di Ruang Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4). Adapun dua Wakil Ketua DPR yang menerima massa AMI dan Gebrak yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.

KRMP Ajukan Audensi dengan Anies Terkait Penggusuran, Ancam Demo jika Tak Digubris
Indonesia
KRMP Ajukan Audensi dengan Anies Terkait Penggusuran, Ancam Demo jika Tak Digubris

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mendatangi Balai Kota DKI untuk mengirimkan surat permintaan audiensi ke Gubernur Anies Baswedan.

Jokowi Perintahkan Vaksinasi Booster Dilakukan di Tempat Interaksi Warga
Indonesia
Jokowi Perintahkan Vaksinasi Booster Dilakukan di Tempat Interaksi Warga

Pemerintah telah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 189,3 juta orang. Sebanyak 139,1 juta orang di antaranya telah mendapat dua dosis vaksin.