RUU KUP Yang Jadi Dasar Kenakan PPN Bagi Bahan Pokok Disahkan Tahun Depan

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim sudah menyelenggarakan 10 putaran Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang rencananya akan disahkan.

"Saat ini saat yang baik untuk memikirkan fundamental yang perlu diperbaiki dan diperkuat di kebijakan. Maka pemerintah mengajak seluruh stakeholders untuk mengikuti diskusi terkait RUU KUP, dan sejauh ini sudah dijalankan 10 putaran FGD dengan asosiasi usaha, pakar, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat," Kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di Jakarta, Kamis (26/8).

Baca Juga:

PPN Sewa Toko Kini Ditanggung Pemerintah

RUU KUP ini terus disusun di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya memanfaatkan momentum karena saat ini pemerintah banyak menggunakan pajak untuk insentif bagi pelaku usaha. Meskipun ditargetkan disahkan tahun depan, RUU ini diklaim tidak akan memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat. RUU KUP juga akan sejalan dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjanjikan kemudahan bagi pelaku usaha.

"Komitmen Kementerian Keuangan dan pemerintah adalah beberapa pasal yang berpotensi beririsan dengan pertumbuhan ekonomi akan menunggu ekonomi pulih dan berada di level yang stabil," ucap Prastowo.

Terkait rencana penambahan bahan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Prastowo mengatakan, pemerintah melakukannya untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif.

"Jadi pertama-tama untuk perbaikan administrasi, maka kami mendengarkan pelaku, bagaimana instrumen pajak bisa digunakan untuk mendorong jasa pendidikan yang in line, yang sesuai dengan visi-misi pendidikan untuk mengafirmasi mereka yang tidak mampu," imbuh.

Begitu pula PPN untuk layanan kesehatan yang diharapkan bisa mendorong Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengkover lebih banyak orang.

"Ini cara berpikir yang kita bangun. Termasuk penguatan di level administrasi, kepastian hukum, dan nanti penghindaran pajak,” ucapnya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyarankan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sejalan dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pusat Perbelanjaan. (Foto: Antara)
Pusat Perbelanjaan. (Foto: Antara)

"Kalau tidak hati-hati, kalau tidak harmonis, akan ada trade off, karena yang satu arahnya pembenahan sistem perpajakan dan saya yakin termasuk peningkatan penerimaan perpajakan, sementara yang satu lagi mempermudah dan mempercepat masuknya investasi," katanya.

Menurutnya, apabila tidak diterapkan secara hati-hati, RUU KUP bisa membuat pelaku usaha merasa terbebani dengan perpajakan dan enggan berinvestasi di Indonesia. Karena itu, pajak-pajak yang kurang diterima masyarakat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan sebaiknya tidak diberlakukan.

"Salah satu usulan yang mungkin juga bisa dibahas oleh pemerintah adalah bagaimana PPN diterapkan pada produk-produk yang tidak mendukung pada upaya masyarakat menjadi lebih sehat, " kata Eko dikutip Antara.

Baca Juga:

Semester Pertama 2021, Pajak PPN dan PPnBM Tumbuh Positif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Kota Medan di level 2, Nataru Akan Ikuti Perintah Pemerintah Pusat
Indonesia
PPKM Kota Medan di level 2, Nataru Akan Ikuti Perintah Pemerintah Pusat

Pemerintah Kota Medan, hingga kini masih menunggu Instruksi Gubernur Sumatera Utara terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 periode Natal dan Tahun Baru.

Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov
Indonesia
Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov

Di setiap nilai bansos yang terkirim ada juga biaya distribusi, biaya tenaga kerja dan juga biaya perlengkapan kerja.

Satu Orang Tewas Akibat Kecelakaan di Tol JORR
Indonesia
Satu Orang Tewas Akibat Kecelakaan di Tol JORR

Atas kejadian tersebut, pengemudi mobil KIA pun meninggal dunia.

Masyarakat Bali yang Jalani Isoter Lebih Banyak dari isolasi Mandiri
Indonesia
Masyarakat Bali yang Jalani Isoter Lebih Banyak dari isolasi Mandiri

Sigit juga memberikan catatan agar dapat diperbaiki oleh Forkopimda Bali

Guru Besar FK UI dan Dokter Jalani Vaksinasi Tahap Ketiga di RSCM
Indonesia
Guru Besar FK UI dan Dokter Jalani Vaksinasi Tahap Ketiga di RSCM

Sebanyak 50 guru besar FKUI dan sejumlah dokter mendapatkan vaksinasi di RS tersebut.

Sri Sultan Optimistis Kasus COVID-19 di DIY Tetap Landai saat Liburan Nataru
Indonesia
Sri Sultan Optimistis Kasus COVID-19 di DIY Tetap Landai saat Liburan Nataru

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X optimistis tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di wilayahnya saat liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

BMKG Perkirakan Dua Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan Siang Ini
Indonesia
BMKG Perkirakan Dua Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan Siang Ini

Wilayah Jakarta Utara pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan, sedangkan Kepulauan Seribu cerah

Vaksinasi Daerah Pesisir, Para Nelayan Disuntik di Atas Kapal
Indonesia
Vaksinasi Daerah Pesisir, Para Nelayan Disuntik di Atas Kapal

Ditpolair Polda Jawa Timur dan Polres Gresik menggelar vaksinasi COVID-19 di pesisir Desa Kroman, Gresik, Selasa (3/8).

BMKG: Siklon Tropis Seroja Diprediksi Meningkat 24 Jam ke Depan
Indonesia
BMKG: Siklon Tropis Seroja Diprediksi Meningkat 24 Jam ke Depan

BMKG kembali merilis informasi terkait siklon tropis seroja yang diprediksi mengalami peningkatan intensitas dalam 24 jam ke depan.

53 Prajurit TNI Gugur di KRI Nanggala 402 Bakal Diberi Kenaikan Pangkat
Indonesia
53 Prajurit TNI Gugur di KRI Nanggala 402 Bakal Diberi Kenaikan Pangkat

TNI berencana mengajukan kenaikan pangkat kepada 53 prajurit Satuan Hiu Kencana TNI Angkatan Laut ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.