RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy. Foto: Geraldi/mr/dpr

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI memastikan akan meminta penjelasan terkait definisi barang barang pokok yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan, kesehatan hingga sembako kepada Pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy merespons rencana yang masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Baca Juga

Tengah Terpuruk, Pengusaha Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan definisi terkait dengan yang dimaksud dengan barang pokok yang akan dikenakan PPN, padahal itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dan hajat hidup banyak orang," kata Vera di Jakarta, Rabu (15/9).

Vera mengatakan, hal itu perlu ditanyakan lantaran rencana tersebut diusulkan di tengah pandemi COVID-19, yang akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak.

"Pemerintah akan mengenakan PPN untuk barang pokok ini sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat itu sedang berusaha untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19" ujarnya.

Menurutnya, penjelasan tersebut harus dituangkan dalam UU. Ia mengingatkan penjelasan tersebut jangan sampai dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Kalau dalam Peraturan Pemerintah akan dapat berubah-berubah, melainkan harus dijelaskan secara jelas definisi barang-barang pokok yang akan dikenakan PPN di dalam UU bukan di dalam Peraturan Pemerintah" katanya.

Ilustrasi (ANTARA/HO)
Ilustrasi pajak. Foto: Steve Buissinne/Pixabay

Ia menyesalkan pemerintah yang tidak memiliki Sanse Of Crisis dengan merencanakan pengenaan PPN terhadap barang-barang pokok tersebut.

"Ini dianggap tidak ada sanse of crisis lantaran akan mengenai PPN pada barang pokok," imbuhnya.

Sehingga ia berharap, pemerintah dapat lebih selektif serta sensitif dalam memasukkan objek pajak baru tersebut untuk menjaga kestabilan.

"Serta jangan sampai menurunkan daya konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkapnya.

Ia menegaskan akan menolak usulan Pemerintah terkait pengenaan PPN terhadap barang-barang pokok, lantaran itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak.

"Menolak usulan pemerintah dalam rancangan undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terhadap pengenaan PPN untuk barang pokok," tegasnya.

Ia juga menyoroti, terkait rencana pemerintah yang akan mengenakan PPN pada sektor jasa pendidikan. Padahal, dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) yang mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

"Di UUD itu kan masyarakat layak mendapatkan pendidikan, itu kan kebutuhan dasar. Artinya tidak memandang bulu kaya atau miskin," tuturnya. (Pon)

Baca Juga

Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN
Indonesia
PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN

PSI menilai penunjukan mantan koruptor sebagai komisaris BUMN merupakan salah satu praktik impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya.

Bangun Citra Desa, Telkom University Ajari Warga Bermain Medsos
Indonesia
Bangun Citra Desa, Telkom University Ajari Warga Bermain Medsos

Warga desa sebagai komunikator yang berada di berbagai pelosok desa di Jawa Barat punya peran strategis membangun narasi positif melalui media sosial.

Kemacetan Panjang, Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Tol Cikampek
Indonesia
Kemacetan Panjang, Jasa Marga Berlakukan Contraflow di Tol Cikampek

Contraflow diberlakukan di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) saat ini.

Pelaku Lain di Balik Ceramah Yahya Waloni Kini Diburu Polisi
Indonesia
Pelaku Lain di Balik Ceramah Yahya Waloni Kini Diburu Polisi

Bareskrim Polri masih menyelidiki pemilik akun bernama TriDatu yang mengunggah konten ceramah tersangka penistaan agama Yahya Waloni.

[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Sakit Tidak Normal Akibat Diracun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Sakit Tidak Normal Akibat Diracun

Unggahan tersebut mendapatkan 305 balasan, 354 suka, dan 166 retweet

500 Ribu Nakes Sudah Divaksinasi, Terbanyak di Jawa Tengah
Indonesia
500 Ribu Nakes Sudah Divaksinasi, Terbanyak di Jawa Tengah

Vaksinasi COVID-19 dibagi menjadi dua tahapan

Indonesia Telah Terima 19,7 juta Dosis Vaksin Lewat Jalur Covax Facility
Indonesia
Indonesia Telah Terima 19,7 juta Dosis Vaksin Lewat Jalur Covax Facility

Pada bulan Agustus ini akan ada serangkaian ketibaan vaksin di Indonesia yang akan menambah stok vaksin bagi masyarakat.

Ini 63 Titik Penyekatan Keluar-Masuk Jakarta di Masa PPKM Darurat
Indonesia
Ini 63 Titik Penyekatan Keluar-Masuk Jakarta di Masa PPKM Darurat

Polda Metro Jaya menutup akses keluar-masuk Jakarta pada masa Pemberlakuan Pemmbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mulai Sabtu (3/7) dini hari, pukul 00.00 WIB hingga 20 Juli 2021.

Penegakan Hukum atau Pendekatan Militer di Papua?
Indonesia
Penegakan Hukum atau Pendekatan Militer di Papua?

Polri membantah penilaian sebagian kalangan bahwa TNI dan Polri mengedepankan pendekatan militeristik dalam penanganan berbagai persoalan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Polda Bali Perketat Akses Keluar-Masuk Pascaserangan Mabes Polri
Indonesia
Polda Bali Perketat Akses Keluar-Masuk Pascaserangan Mabes Polri

Polda Bali memperketat akses keluar-masuk untuk kegiatan pelayanan pascaserangan teror di Mabes Polri pada Rabu (31/3).