RUU KUP Beri Kewenangan Mitra Tagih Pengemplang Pajak di Luar Negeri Uang Rupiah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 46 negara mitra dikliam akan membantu pemerintah untuk menagihkan pajak para Wajib Pajak (WP) yang berada di luar negeri. Hal ini bisa dilakukan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

"Saat ini kami sudah menandatangani persetujuan, ada 13 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Jadi kami bisa menagih pajak otoritas negara lain dan sebaliknya," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Rapat Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/7).

Baca Juga:

Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP

Suryo menjelaskan, saat ini terdapat 13 P3B yang memuat pasal bantuan penagihan yaitu Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belfia, Fillipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.

Ia menyatakan 141 negara saat ini juga sudah menandatangani Mutual Administrative Assistance Convention in Tax Matter ( MAC) dan 46 negara mitra telah setuju untuk saling membantu penagihan pajak.

Di sisi lain, aturan tersebut saat ini belum dapat diimplementasikan karena belum ada dasar hukum dalam Undang-Undang sehingga melalui RUU KUP pemerintah akan menyertakan terkait bantuan penagihan antar negara mitra secara resiprokal ini.

"Secara KUP pada saat ini memang belum ada klausula yang boleh kita melakukan karena keterbatasan itu sebetulnya kami mencoba mengusulkan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. (Foto: Tangkapan Layar)
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. (Foto: Tangkapan Layar)

Suryo mengatakan, usulan dalam RUU KUP melalui Pasal baru 20A nantinya akan memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaksanakan bantuan penagihan kepada negara mitra.

DJP dapat meminta bantuan penagihan pajak kepada negara mitra secara resiprokal yang akan dilaksanakan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

"Kemudian nantinya detail lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ini lah yang coba kita rumuskan dalam RUU KUP karena untuk bantuan penagihan ini sifatnya kita juga mengimplementasikan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,” katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kondisi Ekonomi Belum Baik, Penerimaan PPN Tidak Bakal Optimal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pepaya sebagai Buah Paling Bergizi

Beredar unggahan di Facebook yang menarasikan bahwa WHO menyatakan pepaya sebagai buah paling bergizi tinggi.

Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie
Indonesia
Polisi Buru Pemasok Sabu ke Mantu dan Anak Aburizal Bakrie

Polisi menegaskan akan mengusut tuntas jaringan narkoba yang memasok sabu ke pasangan suami-istri artis ini. Yusri Yunus menyebut, penyuplai sabu sedang diburu oleh jajaran Satresnarkoba Polres Metro Jakpus.

Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua

Pembangunan rumah layak huni merupakan satu paket dengan program padat karya dan juga proyek infrastruktur lain

Kabar Baik! Jumlah Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Alami Penurunan Drastis
Indonesia
Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Peristiwa bom bunuh di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah untuk tidak pernah kendor dalam melaksanakan ‘protokol’ penanganan ekstremisme-kekerasan.

KPK Jebloskan Eks Bupati Malang Rendra Kresna ke Lapas Surabaya
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Bupati Malang Rendra Kresna ke Lapas Surabaya

Jaksa eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Bupati Malang Rendra Kresna ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya.

Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan
Indonesia
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan

"Yang jelas tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh ikut seleksi," ucap Aria, Jumat (6/8).

6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia
Indonesia
6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Dalam satu bulan ke depan, Menkes memperkirakan Indonesia memiliki tambahan 20 juta dosis lagi atas kedatangan 6 juta bulk vaksin pada Minggu ini.

Sriwijaya Air Sediakan Hotel untuk Menginap Bagi keluarga Korban SJ 182
Indonesia
Sriwijaya Air Sediakan Hotel untuk Menginap Bagi keluarga Korban SJ 182

Fasilitas tersebut diberikan agar stamina keluarga penumpang terjaga

Anies Akui Pernah Minta Pemerintah Pusat Batalkan Cuti Bersama
Indonesia
Anies Akui Pernah Minta Pemerintah Pusat Batalkan Cuti Bersama

Bukan tanpa alasan Pemprov DKI meminta hapus libur cuti bersama, karena dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 saat libur panjang.