RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang akan disahkan dalam pekan ini di Sidang Paripurna DPR, diklaim memberi pemihakan kepada masyarakat kecil menengah.

"Apabila telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saya minta supaya pelaksanaan RUU HPP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi Indonesia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat Kemenkeu di Jakarta, Senin (4/10).

Baca Juga:

Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen

Ia menegaskan RUU HPP memberikan ruang yang sangat besar untuk ekonomi Indonesia bisa berkembang, terutama kegiatan usaha kecil menengah. RUU HPP dinilai mampu membangun sistem administrasi perpajakan yang efisien, hingga menghindarkan berbagai langkah-langkah yang bisa menggerus potensi penerimaan pajak.

Indonesia, kata ia, banyak menghadapi dan melakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan semenjak adanya COVID-19.

"COVID-19 menyebabkan kita berubah secara nyata," ucap Sri Mulyani.

Ia menjelaskan dunia berubah tidak hanya karena pandemi melainkan teknologi digital, perubahan iklim, demografi, dan globalisasi. Seluruh hal tersebut menjadi tantangan pemulihan ekonomi dunia yang tidak selalu mulus, sehingga semuanya perlu diantisipasi, dikelola, dan diminimalkan dampaknya.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)
Layanan Pajak. (Foto: Antara)

"Maka dari itu, kita harus bisa menggunakan kesempatan yang muncul untuk mendorong Indonesia menuju cita-citanya," katanya.

Ekonom Senior Center Of Reform on Economisc (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat, berbagai reformasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mendorong konsolidasi fiskal.

"Untuk tahun depan, pemerintah membutuhkan pertumbuhan pajak dalam rangka kebijakan konsolidasi fiskal di tahun 2022 dan juga 2023," ujar Yusuf dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Rumput Paragis Bisa Sembuhkan Penyakit Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rumput Paragis Bisa Sembuhkan Penyakit Kanker

Beredar informasi di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa rumput paragis dapat menyembuhkan penyakit kanker serta kista ovarium.

KPK: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Optimalkan Asset Recovery Kasus Korupsi
Indonesia
KPK: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Optimalkan Asset Recovery Kasus Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Anies Bakal Temui Petinggi PKS, Demokrat Beri Dukungan
Indonesia
Anies Bakal Temui Petinggi PKS, Demokrat Beri Dukungan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melakukan safari politiknya jelang Pemilu 2024.

Respons Wagub DKI soal Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan Jakarta
Indonesia
Respons Wagub DKI soal Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan Jakarta

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria meyakini semua pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta paham ketentuan terkait pengadaan lahan.

Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta
Indonesia
Polemik Halte Bundaran HI, DPRD DKI akan Panggil TransJakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, akan memanggil pihak PT TransJakarta untuk minta keterangan terkait proses revitalisasi halte tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Produksi Vaksin COVID-19 Sebelum Pandemi Terjadi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Produksi Vaksin COVID-19 Sebelum Pandemi Terjadi

Dalam narasi dilampirkan juga beberapa gambar dokumen “Material Transfer Agreement” antara NIAID, Moderna dan UNC di Chapel Hill.

Saksi Ungkap Pujian Putri Candrawathi ke Brigadir J
Indonesia
Saksi Ungkap Pujian Putri Candrawathi ke Brigadir J

Kamaruddin Simanjuntak, mengaku memiliki bukti percakapan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Kasus COVID-19 Melandai, Pemerintah Perbanyak Lagi Penempatan Pekerja Migran
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai, Pemerintah Perbanyak Lagi Penempatan Pekerja Migran

Kesempatan kembali terbuka bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) untuk ditempatkan ke negara-negara penerima.

Hotman Paris Ungkap Alasan Jadi Pengacara Irjen Teddy Minahasa
Indonesia
Hotman Paris Ungkap Alasan Jadi Pengacara Irjen Teddy Minahasa

Hotman Paris Hutapea resmi menjadi pengacara dari bekas Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.