RUU HPP Dinilai Mampu Hindari Langkah Yang Menggerus Penerimaan Pajak Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang akan disahkan dalam pekan ini di Sidang Paripurna DPR, diklaim memberi pemihakan kepada masyarakat kecil menengah.

"Apabila telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saya minta supaya pelaksanaan RUU HPP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi Indonesia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat Kemenkeu di Jakarta, Senin (4/10).

Baca Juga:

Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen

Ia menegaskan RUU HPP memberikan ruang yang sangat besar untuk ekonomi Indonesia bisa berkembang, terutama kegiatan usaha kecil menengah. RUU HPP dinilai mampu membangun sistem administrasi perpajakan yang efisien, hingga menghindarkan berbagai langkah-langkah yang bisa menggerus potensi penerimaan pajak.

Indonesia, kata ia, banyak menghadapi dan melakukan perubahan dari sisi kebijakan, termasuk legislasi atau peraturan perundang-undangan semenjak adanya COVID-19.

"COVID-19 menyebabkan kita berubah secara nyata," ucap Sri Mulyani.

Ia menjelaskan dunia berubah tidak hanya karena pandemi melainkan teknologi digital, perubahan iklim, demografi, dan globalisasi. Seluruh hal tersebut menjadi tantangan pemulihan ekonomi dunia yang tidak selalu mulus, sehingga semuanya perlu diantisipasi, dikelola, dan diminimalkan dampaknya.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)
Layanan Pajak. (Foto: Antara)

"Maka dari itu, kita harus bisa menggunakan kesempatan yang muncul untuk mendorong Indonesia menuju cita-citanya," katanya.

Ekonom Senior Center Of Reform on Economisc (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat, berbagai reformasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mendorong konsolidasi fiskal.

"Untuk tahun depan, pemerintah membutuhkan pertumbuhan pajak dalam rangka kebijakan konsolidasi fiskal di tahun 2022 dan juga 2023," ujar Yusuf dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan
Indonesia
Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk mengusut kasus dugaan penipuan bermodus penangguhan. Sebagai pemimpin kepolisian, Listyo wajib bertindak tegas dan berantas semua mafia kasus tanpa pandang bulu.

Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar
Indonesia
Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar

Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan PPKM.

Uji Kelayakan Jenderal Andika Perkasa Diperkirakan Kelar Dalam Sehari
Indonesia
Uji Kelayakan Jenderal Andika Perkasa Diperkirakan Kelar Dalam Sehari

Ia berharap, uji kelayakan dan kepatutan berjalan lancar

PKS Anggap Listyo Sigit Bisa Petakan Situasi Sosiologis Masyarakat Indonesia
Indonesia
PKS Anggap Listyo Sigit Bisa Petakan Situasi Sosiologis Masyarakat Indonesia

Pesan yang disampaikan Kapolri pun dinilai tepat

Puluhan Teroris dari Jatim Bakal Digiring ke Jakarta
Indonesia
Puluhan Teroris dari Jatim Bakal Digiring ke Jakarta

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri akan menentukan jadwal pemindahan puluhan teroris itu.

Relawan Jokowi Minta 5 Menteri Ini Dicopot
Indonesia
Relawan Jokowi Minta 5 Menteri Ini Dicopot

Menurut Noel, ada lima menteri yang layak untuk dicopot

Wali Kota Solo Dukung Risma Jadi Menteri Sosial
Indonesia
Wali Kota Solo Dukung Risma Jadi Menteri Sosial

Sosok Risma layak menjabat Mensos karena punya pengalaman dibirokasi.

Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu
Indonesia
Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra dinyatakan terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut.

 Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir
Indonesia
Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir

Gaya hidup 3M harus tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir.

 Ganjil Genap di Kawasan Bogor Berlangsung 24 Jam
Indonesia
Ganjil Genap di Kawasan Bogor Berlangsung 24 Jam

Aturan ini berlaku selama akhir pekan untuk kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Puncak, Bogor.