RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila Ilustrasi Pancasila. Foto: Net

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendapat kritikan dari berbagai elemen, salah satunya lembaga Tjokroaminoto Institute.

"Saya melihat RUU HIP telah merusak sendi kehidupan bernegara karena merendahkan Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan bernegara dalam tingkat yang lebih rendah, yakni Undang-Undang," jelas Direktur Kajian Ideologi Tjokroaminoto Institute, Dede Prandana Putra, Minggu (14/6).

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila yang disepakati oleh seluruh founding fathers yang mewakili seluruh komponen bangsa yang menyepakati Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

Ia menambahkan jika Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara sudah diterima oleh seluruh elemen bangsa. Seharusnya, jika Pancasila sudah menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, tidak perlu juga kiranya dibuat RUU HIP ini.

"Sebab, Pancasila itu sendiri sudah terdapat kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen," tegas alumni jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang ini.

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila
Ilustrasi Pancasila

Dede mengatakan saat Pancasila sudah menjadi falsafah negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila keseluruh pelosok negeri.

Dede menerangkan, lebih baik pemerintah melakukan upaya membumikan kembali nilai-nilai Pancasila agar dipraktekkan oleh seluruh elemen bangsa, daripada menurunkannya kedalam RUU.

"Toh, yang dibutuhkan sekarang adalah praktek kepancasilaan masyarakat yang sejatinya sudah tertulis juga kedalam 45 butir Pancasila yang ada dalam buku Sosialisasi 4 Pilar," tutup Dede.

Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kembali ramai diperbincangkan. Teranyar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan menolak RUU itu jika TAP MPRS XXV/1966 Tentang pembubaran PKI tak dimasukkan dalam RUU itu.

Baca Juga

Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional

Penolakan yang sama lebih dulu diserukan NasDem, PPP, PAN, dan PKS. Merespons hal itu, PDIP sebagai fraksi pengusul akhirnya berubah pikiran dan kini setuju penolakan paham komunisme dimasukkan dalam konsideran RUU HIP.

Di parlemen, PPP, PKS, PAN, dan NasDem sejak awal keras meminta agar TAP MPRS XXV/1966 itu dimasukkan sebagai konsideran 'mengingat'. RUU itu sudah siap untuk dibahas dan sudah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR melalui rapat paripurna tanggal 12 Mei lalu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang
Indonesia
Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Nyaris 30 Ribu Orang

Per Sabtu 12 Desember 2020, RSD Wisma Atlet merawat sebanyak 3.001 pasien terkonfirmasi positif COVID-19

Rugikan Negara Rp16,8 T, Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro Kesal Asetnya Disita
Indonesia
Rugikan Negara Rp16,8 T, Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro Kesal Asetnya Disita

Hal tersebut disampaikan Benny saat membaca surat eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (10/6).

Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik
Indonesia
Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik

Dugaan pelanggaran kode etik itu terkait pernyataannya di media ketika WP KPK melakukan pembelaan atas pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri.

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar
Indonesia
Gedung Kejaksaan Agung Terbakar

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB

Anies Koordinasi Pemerintah Pusat Soal IHSG Anjlok Gara-gara Rem Darurat
Indonesia
Anies Koordinasi Pemerintah Pusat Soal IHSG Anjlok Gara-gara Rem Darurat

Rem darurat dan kembali ke PSBB secara total berimbas kepada jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen.

Begini Kriteria Utang UMKM Yang Dijamin Pemerintah
Indonesia
Begini Kriteria Utang UMKM Yang Dijamin Pemerintah

Pemerintah juga menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan dan anggaran dana cadangan penjaminan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan pemerintah ini.

Butuh Belasan Orang untuk Robohkan Sapi Kurban Milik Jokowi di Masjid Al-Wusto
Indonesia
Butuh Belasan Orang untuk Robohkan Sapi Kurban Milik Jokowi di Masjid Al-Wusto

Dikatakan Purwanto, butuh waktu 30 menit untuk menyembelih hewan kurban milik Jokowi.

Karier Jubir Pemerintah Kasus Corona dr Yurianto, Dokter Militer yang Lupa Rumah
Indonesia
Karier Jubir Pemerintah Kasus Corona dr Yurianto, Dokter Militer yang Lupa Rumah

Yurianto memulai karier militernya sebagai Perwira Utama Kesehatan Daerah Militer V Brawijaya pada 1987

Satu-satunya Daerah di Jakarta yang tidak Masuk Zona Merah COVID-19
Indonesia
Satu-satunya Daerah di Jakarta yang tidak Masuk Zona Merah COVID-19

"Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya, khususnya masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah daerah agar betul-betul dapat memperhatikan kondisi ini untuk memperbaiki kondisinya,” kata Wiku

KPK Sebut Mata Kiri Novel Baswedan Tak Dapat Diperbaiki Lagi
Indonesia
KPK Sebut Mata Kiri Novel Baswedan Tak Dapat Diperbaiki Lagi

Sementara kemampuan melihat mata kanan sekitar 60 persen dengan menggunakan lensa khusus.