RUU HIP Bikin Hancur Kohesi Sosial, Partai Gelora: Jadi Pembelahan Sekarang Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik. (ANTARA/HO)

Merahputih.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mempertanyakan sikap DPR yang tidak mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

"RUU HIP ini bikin hancur-hancuran kohesi sosial, jadi pembelahan sekarang. Apa urusannya, kita menghadapi COVID-19 saat ini ribut soal Pancasila, komunisme dan khilafah, korelasinya apa," ujar Mahfuz dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7).

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Hal itu dikatakan terkait keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM (HAM) Yasonna H Laoly, serta DPD RI dalam rapat kerja pada Kamis (2/7) yang mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas 2020, serta melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas 2020.

DPR dinilai telah kehilangan orientasinya dengan sikap mempertahankan RUU HIP dalam Prolegnas 2020, padahal RUU tersebut telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi COVID-19.

Dia mengatakan, RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020, sehingga tetap dipertahankan untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah.

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila
Ilustrasi Pancasila

Namun, pada saat yang bersamaan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Kamis (2/7), mendukung RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Mahfuz menegaskan bahwa RUU HIP tidak dibutuhkan masyarakat, karena lebih membutuhkan peran DPR dalam membantu Pemerintah agar segera keluar dari krisis.

"DPR mestinya paham, apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Masyarakat tidak butuh RUU HIP, tapi butuh bagaimana peran DPR membantu Pemerintah dan membantu masyarakat agar segera keluar dari krisis," ujarnya.

Mahfuz mengaku tidak paham apa yang menjadi alasan DPR tetap mempertahankan RUU HIP untuk dibahas, karena RUU tersebut bukan usulan Pemerintah, tapi usul inisiatif DPR dari sebagian pihak dan fraksi.

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

DPR, sebagaimana dikutip Antara, diharapkan lebih fokus lagi dan konkret membantu Pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat pandemi COVID-19.

"Sebagai contoh, soal biaya rapid test mahal, kenapa DPR tidak membahas kebijakan yang mengikat Pemerintah agar biayanya digratiskan atau disubsidi. Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kampanye Daring, 40 Akun Medsos Milik Gibran-Teguh dan Bajo Telah Didaftarkan KPU
Indonesia
Kampanye Daring, 40 Akun Medsos Milik Gibran-Teguh dan Bajo Telah Didaftarkan KPU

Akun medsos yang telah didaftarkan KPU boleh dijadikan sebagai alat kampanye paslon selama tahapan masa kampanye berlangsung.

Buat Obat Stres, Pria Malang Nekat Tanam 17 Pohon Ganja di Rumah Ibunya
Indonesia
Buat Obat Stres, Pria Malang Nekat Tanam 17 Pohon Ganja di Rumah Ibunya

Djarot menanam ganja yang diklaim bisa mengurangi stresnya itu di balik plafon rumah ibunya

Tangkal Resesi, Konsumsi Rakyat Perlu Ditingkatkan Buat
Indonesia
Tangkal Resesi, Konsumsi Rakyat Perlu Ditingkatkan Buat

Perekonomian Indonesia ditargetkan dapat kembali tumbuh ke kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada 2021

Robot Damkar Besutan UNEJ Menuju Final KRI 2020
Indonesia
Robot Damkar Besutan UNEJ Menuju Final KRI 2020

Tim robot CDAST akan tampil di final Kontes Robot Indonesia (KRI) 2020 yang akan digelar November mendatang.

Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu
Indonesia
Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu

Dugaan pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Jokowi Didesak Segera Depak Menteri Berkinerja Buruk
Indonesia
Jokowi Didesak Segera Depak Menteri Berkinerja Buruk

Jokowi kembali memerintahkan para pembantunya lebih baik lagi dalam bekerja terutama menciptakan program yang lebih tepat sasaran di tengah pandemi virus korona

DPR Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Lewat Baleg
Indonesia
DPR Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Lewat Baleg

Hal ini mengingat pemerintah sudah menyerahkan RUU Omnibus law ke DPR RI

Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah
Indonesia
Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengangkut sebanyak 17,5 ton sampah yang berasal dari aksi unjuk rasa.

PRA Luqman Zulkaedin Naik Tahta sebagai Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon
Indonesia
PRA Luqman Zulkaedin Naik Tahta sebagai Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon

Penobatan PRA Luqman Zulkaedin menjadi Sultan Sepuh ke-XV melalui upacara ritual adat jumenengan yang berlangsung di Bangsal Prabayaksa.

Asrama Bethel Petamburan Dijaga Ketat Polisi dan Tentara
Indonesia
Asrama Bethel Petamburan Dijaga Ketat Polisi dan Tentara

Kepala Asrama STT Bethel mengaku tidak mengetahui asal mula merebaknya COVID-19 di asrama itu.