RUU HIP Bikin Hancur Kohesi Sosial, Partai Gelora: Jadi Pembelahan Sekarang Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik. (ANTARA/HO)

Merahputih.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mempertanyakan sikap DPR yang tidak mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

"RUU HIP ini bikin hancur-hancuran kohesi sosial, jadi pembelahan sekarang. Apa urusannya, kita menghadapi COVID-19 saat ini ribut soal Pancasila, komunisme dan khilafah, korelasinya apa," ujar Mahfuz dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7).

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Hal itu dikatakan terkait keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM (HAM) Yasonna H Laoly, serta DPD RI dalam rapat kerja pada Kamis (2/7) yang mengeluarkan 16 RUU dari Prolegnas 2020, serta melakukan penambahan dan penggantian RUU di Prolegnas 2020.

DPR dinilai telah kehilangan orientasinya dengan sikap mempertahankan RUU HIP dalam Prolegnas 2020, padahal RUU tersebut telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi COVID-19.

Dia mengatakan, RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020, sehingga tetap dipertahankan untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah.

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila
Ilustrasi Pancasila

Namun, pada saat yang bersamaan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Kamis (2/7), mendukung RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Mahfuz menegaskan bahwa RUU HIP tidak dibutuhkan masyarakat, karena lebih membutuhkan peran DPR dalam membantu Pemerintah agar segera keluar dari krisis.

"DPR mestinya paham, apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Masyarakat tidak butuh RUU HIP, tapi butuh bagaimana peran DPR membantu Pemerintah dan membantu masyarakat agar segera keluar dari krisis," ujarnya.

Mahfuz mengaku tidak paham apa yang menjadi alasan DPR tetap mempertahankan RUU HIP untuk dibahas, karena RUU tersebut bukan usulan Pemerintah, tapi usul inisiatif DPR dari sebagian pihak dan fraksi.

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

DPR, sebagaimana dikutip Antara, diharapkan lebih fokus lagi dan konkret membantu Pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat pandemi COVID-19.

"Sebagai contoh, soal biaya rapid test mahal, kenapa DPR tidak membahas kebijakan yang mengikat Pemerintah agar biayanya digratiskan atau disubsidi. Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara
Indonesia
Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara

Dia mengaku sudah bicara dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait pengusutan kasus Djoko Tjandra tersebut.

Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu
Indonesia
Kasus COVID-19 Capai 452 Ribu

Penularan virus corona hingga saat ini, Kamis (12/11), masih terus terjadi di masyarakat.

Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang
Indonesia
Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Solo menemukan adanya klaster penularan corona di warung makan soto. Jumlah pasien Corona yang terpapar di klaster ini sebanyak lima orang.

Telegram Kapolri Terkait Penindakan Penghina Presiden Dinilai Berbahaya
Indonesia
Telegram Kapolri Terkait Penindakan Penghina Presiden Dinilai Berbahaya

"Nanti ada kritisi dikit, langsung ditindak polisi," kata Sahroni

Anies 'Diserang' Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, NasDem: Terlihat Kelas Dia Lah
Indonesia
Anies 'Diserang' Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, NasDem: Terlihat Kelas Dia Lah

Perpanjangan PSBB tentu telah melalui proses pendalaman yang matang

Imbauan Jokowi Perbanyak Makan Ikan Terkesan Ambigu di Tengah Nasib Miris Nelayan
Indonesia
Imbauan Jokowi Perbanyak Makan Ikan Terkesan Ambigu di Tengah Nasib Miris Nelayan

“Bagaimana mungkin nelayan bisa melakukan aktivitas menangkap ikan, sementara pada saat yang sama mereka harus berhadapan dengan ancaman serius penyebaran COVID-19?," ujar Susan

Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK
Indonesia
Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK

Meski begitu, Abdul tak bisa melarang jika ada pihak di internalnya yang berniat mengajukan judicial review.

Sultan Sepuh PRA Arief Natadiningrat di Mata Ridwan Kamil
Indonesia
Sultan Sepuh PRA Arief Natadiningrat di Mata Ridwan Kamil

Ridwan Kamil melakukan takziah ke rumah duka di kompleks Keraton Kasepuhan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (22/7).

BMKG Telah Monitor Peningkatan Aktivitas Seismik di Morotai
Indonesia
BMKG Telah Monitor Peningkatan Aktivitas Seismik di Morotai

Lokasi Pulau Morotai bersebelahan dengan zona subduksi Lempeng Laut Filipina

Upadate COVID-19 DKI Minggu (5/7): 13.069 Positif, 8.424 Sembuh
Indonesia
Upadate COVID-19 DKI Minggu (5/7): 13.069 Positif, 8.424 Sembuh

Pemprov DKI menurunkan 5.000 ASN untuk mengawasi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan