RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari Aksi menolak UU Cipta kerja di depan pabrik Panarub Industry, Kota Tangerang. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam rapat raripurna yang digelar pada Senin (5/10) kemarin. Sejumlah kalangan pun mengkritik langkah pemerintah dan DPR yang terkesan memaksakan tersebut.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menilai, pengesahan ini menjadi penanda bahwa investasi yang ditandai dengan eksploitasi sumber daya alam di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin masif ditemui di lapangan.

"Pada saat yang sama, masyarakat pesisir atau masyarakat bahari yang terdiri dari nelayan tradisional atau nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir semakin terancam hidupnya," kata Susan dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Baca Juga:

Aksi Buruh Mogok Kerja Usai Penetapan RUU Cipta Kerja

Susan mengatakan, UU Cipta Kerja dalam pembahasannya sangat tidak transparan karena tidak melibatkan masyarakat yang akan terdampak, khususnya masyarakat pesisir atau masyarakat bahari Indonesia. Dengan kata lain, tak ada transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan UU ini.

"Bahkan tak jarang, UU ini dibahas secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh publik," imbuhnya.

Demo buruh tolak RUU Cipta Kerja di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Senin (5/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Demo buruh tolak RUU Cipta Kerja di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Senin (5/10). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Susan menilai, pemerintah dan DPR telah mengkhianati amanat UUD 1945, yang memberikan mandat, di antaranya untuk menciptakan kesejahteraan bersama serta mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Sebaliknya menurut dia, pemerintah dan DPR melalui UU Cipta Kerja akan menciptakan ketidakadilan, krisis sosial, dan krisis lingkungan hidup semakin parah. Bagi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, kata Susan, UU Cipa Kerja adalah ancaman yang besar, di mana investor mendapatkan kemudahan investasi tanpa adanya persyaratan sosial, ekologis, dan budaya.

"Dampaknya, kehancuran bagi kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil akan semakin masif terjadi,” tegas Susan.

Baca Juga:

Demo Tolak Penetapan RUU Cipta Kerja, Polisi Sekat Buruh di Tangerang

Dalam catatan KIARA, UU Cipta Kerja akan menghancurkan keberlanjutan ekosistem di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Pada saat yang sama, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut harus menghadapi ancaman penggusuran dan kehilangan ruang hidup. “UU Cipta Kerja akan terus menggusur ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir atau masyarakat bahari lainnya. Ini adalah perampokan terhadap kedaulatan masyarakat bahari,” ujar Susan.

Lebih jauh, KIARA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melakukan penolakan serta perlawanan terhadap UU Cipta Kerja yang jelas-jelas hanya akan menguntungkan investor, baik domestik maupun asing. “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berjuang menolak dan melawan UU Cipta Kerja yang akan menzalimi hak-hak masyarakat, khususya masyarakat bahari,” pungkas Susan. (Pon)

Baca Juga:

KPA Bakal Gugat Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menhub Ingin Ada Regulasi Ketat Penggunaan Drone
Indonesia
Menhub Ingin Ada Regulasi Ketat Penggunaan Drone

Jika tidak diatur dan dikelola secara tepat, maka drone dapat menimbulkan masalah sehingga perlu ada langkah yang harus dilakukan.

Kemenkes Klaim Terus Evaluasi Harga Tes PCR
Indonesia
Kemenkes Klaim Terus Evaluasi Harga Tes PCR

Reagen merupakan komponen harga paling besar dalam pemeriksaan swab RT-PCR, mencapai 45-55 persen.

Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan
Indonesia
Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Ingatkan PNS Jadi Teladan

Kepolisian Daerah (Polda) Jabar sudah menyiapkan skenario penyekatan sebagai antisipasi mudik di daerah Jabar.

Mau Divaksin, Ma'ruf Amin Berikan Contoh yang Baik
Indonesia
Mau Divaksin, Ma'ruf Amin Berikan Contoh yang Baik

Wapres juga mengajak masyarakat kelompok lansia dan rentan untuk mau melaksanakan vaksinasi

Kata Azis Syamsuddin Soal Punya Delapan Orang Dalam di KPK
Indonesia
Kata Azis Syamsuddin Soal Punya Delapan Orang Dalam di KPK

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin membantah memiliki delapan "orang dalam" di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Libur Maulid Nabi, ASN Dilarang Cuti
Indonesia
Libur Maulid Nabi, ASN Dilarang Cuti

Larangan ini berlaku pada 18-22 Oktober 2021.

KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung KPK, Selasa (9/2).

Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, memiliki empat poin utama dalam pemulihan ekonomi, khususnya sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi
Indonesia
Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Jumlah Sampah Warga Jakarta saat Malam Tahun Baru Capai 3,2 Ton
Indonesia
Jumlah Sampah Warga Jakarta saat Malam Tahun Baru Capai 3,2 Ton

Lanjut Syaripudin, jumlah tersebut turun drastis dari pengumpulan sampah tahun lalu yang mencapai 125 ton.