RUU Cipta Kerja Diprotes, Bahlil: Seolah Negara Ini Mau Bubar Saja Demo buruh. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diklaim sebagai pintu masuk dalam menciptakan lapangan pekerjaan Aturan ini bakal memberi kepastian dalam investasi. Saat ini ada sekitar 17 juta hingga 18 juta orang yang tengah membutuhkan pekerjaan. Mereka terdiri dari sekitar 7 juta pengangguran, sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru, serta sekitar 7-8 juta pengangguran terdampak COVID-19.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster, 15 bab, 174 pasal, berorientasi pada izin usaha dan investasi.

"Bagaimana menyelesaikan masalah itu? Di UU, demokrasi ekonomi, ekonomi berkeadilan, investasi inklusif, itu angan-angan kalau aturan tidak ada perbaikan. Investasi Indonesia ke depan akan lebih baik apabila syaratnya segera selesaikan UU Omnibus Law," ujarnya.

Baca Juga:

Diduga Ada Aliran Dana di Balik Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

BKPM lanjut ia, mendukung rampungnya pembahasan RUU Cipta Kerja. Bahkan, RUU Cipta Kerja ini, akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia.

"Kita baru mulai sudah protes ke sana kemari, seolah negara ini mau bubar saja. Padahal ini berpikir untuk kebaikan, untuk menciptakan lapangan kerja bagi adik-adik kita," katanya.

Kepala BKPM Bahlil
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Foto: BKPM).

Ia menegaskan, investasi akan membuka lapangan kerja bagi lulusan-lulusan perguruan tinggi. Pasalnya, lulusan baru itu tentu tidak akan terserap seluruhnya menjadi pegawai negeri sipil atau perusahaan BUMN.

"Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, mereka akan siap jadi pabrik pengangguran intelektual. Ini akan berbahaya. Maka kita harus lakukan langkah komprehensif," ujarnya.

Baca Juga:

PKS Tagih Janji Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Paripurna DPR Bahas Perpanjangan RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
Paripurna DPR Bahas Perpanjangan RUU Perlindungan Data Pribadi

Pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP.

Kubu Rizieq Optimis Menang di Praperadilan Lawan Polisi
Indonesia
Kubu Rizieq Optimis Menang di Praperadilan Lawan Polisi

Alamsyah meminta agar polisi segera membebaskan kliennya

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi gotong royong perdana dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Selasa (18/5).

Gubernur Lemhannas Soroti Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat
Indonesia
Gubernur Lemhannas Soroti Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Menurutnya, Benny Wenda tidak punya wewenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Apalagi, di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia.

PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan
Indonesia
PSI Nilai Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemprov DKI 2019 Mengecewakan

Data yang diminta oleh PSI untuk APBD 2019 di antaranya adalah penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel.

[HOAKS atau FAKTA]: PT Freeport Lagi Buka Lowongan Kerja Besar-besaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PT Freeport Lagi Buka Lowongan Kerja Besar-besaran

Beredar sebuah informasi mengenai pembukaan lowongan kerja (loker) PT Freeport Indonesia untuk tamatan SMA sampai fresh graduate.

FOTO: Polisi Bubarkan Massa Demo Omnibus Law Hingga Malam Hari
Foto
FOTO: Polisi Bubarkan Massa Demo Omnibus Law Hingga Malam Hari

Aparat Kepolisian membubarkan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja hingga malam hari di jalan Sudirman, Jakarta

Indonesia dan Singapura Bahas Aturan Perjalanan Bisnis
Indonesia
Indonesia dan Singapura Bahas Aturan Perjalanan Bisnis

Kedua Menlu juga sepakat menugaskan tim masing-masing untuk memulai negosiasi pada kesempatan pertama.

Kemenkes Beri Penanganan COVID DKI Nilai E, Wagub DKI: Kita Evaluasi
Indonesia
Kemenkes Beri Penanganan COVID DKI Nilai E, Wagub DKI: Kita Evaluasi

Pemprov DKI akan melakukan evaluasi penanganan COVID-19 di Ibu Kota setelah mendapatkan nilai E yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kejagung Tahan Satu Lagi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Batubara di Jambi
Indonesia
Kejagung Tahan Satu Lagi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Batubara di Jambi

AT akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan hingga 22 Juni 2021.