RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja Demo buruh. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR RI harus mengkaji ulang serta merevisi sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker. Aturan ini diyakin para penantangnya hanya mengungtungkan segelintir orang.

Amnesty Internasional Indonesia pun menilai, RUU Ciptaker, baik proses legislatif maupun substansi-nya, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja.

“RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Rabu (19/8).

Baca Juga:

Bola Panas RUU Cipta Kerja Ada di Tangan DPR

Ia mengatakan, Amnesty Internasional Indonesia telah melakukan kajian terkait omnibus law. Kajian tersebut dilakukan sejak Maret 2020. Hasilnya, terdapat tujuh pasal yang dianggap bermasalah dan rawan bagi eksistensi pekerja.

Tujuh pasal tersebut berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan yang termaktub dalam BAB IV draf RUU Cipta Kerja.

Pertama, RUU Cipta Kerja mencabut Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pencabutan ini menghilangkan jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara, jangka waktu perpanjangan maksimum, dan kondisi lain.

Kedua, RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 77A, yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur atau overtime untuk sektor tertentu. Jumlah kompensasi untuk jam kerja ekstra tersebut ditentukan pemberi kerja melalui skema masa kerja dan bukan tatif yang ditetapkan pemerintah.

Ketiga, RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 88C, yang menghapuskan upah minimum kota/kabupaten (UMK), sebagai salah satu dasar upah minimum bagi pekerja. Ketentuan ini akan memukul rata standar upah minimum di semua kota dalam satu provinsi. Dengan skema itu, maka aturan tersebut berisiko menurunkan upah pekerja.

Ilustrasi Pekerja
Ilustrasi Pekerja (Foto: Antara)

Keempat, RUU Cipta Kerja mengubah rumus penghitungan upah minimum dalam Pasal 88D dengan menghilangkan tingkat inflasi yang sebelumnya diperhitungkan dalam perhitungan upah minimum. Sedangkan, tingkat inflasi secara langsung mempengaruhi biaya hidup dan daya beli pekerja.

Kelima, RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 88B, yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah melalui sistem upah per satuan.

Keenam, RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti berbayar yang tertuang dalam Pasal 93 (2) UU Ketenagakerjaan. Amendemen ini meniadakan beberapa bentuk cuti berbayar. Misalnya, cuti haid, cuti orang tua, dan hari raya keagamaan. Termasuk cuti untuk acara keluarga yang meliputi pernikahan, sunat, pembaptisan, atau kematian anggota keluarga.

Ketujuh, RUU Cipta kerja menghapus Pasal 91 dari UU Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut meniadakan kewajiban bagi pengusaha untuk membayar pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya setumpul pasal bermasalah tersebut, pihaknya pun mendesak Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR agar memastikan peraturan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.

"Presiden dan DPR harus memastikan, bahwa peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan hak-hak pekerja sesuai dengan standar HAM internasional. Adapun hak-hak pekerja tersebut meliputi hak upah minimum, jam kerja, hingga hari istirahat," katanya.

Ilustrasi Buruh
Ilustrasi Pekerja Perempuan. (Foto: Antara)

Sementara itu, KSPI berencana menggelar aksi puluhan ribu buruh di DPR dan Kantor Kemenko Perekonomian pada 25 Agustus. Aksi serupa juga serentak akan dilakukan di 20 provinsi dengan dua isu utama, yaitu tolak omnibus law dan hentikan pemutusan hubungan kerja.

"KSPI mendukung kebijakan untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi harus ada perlindungan bagi kaum buruh," kata Said..

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sudah ada tim perumus yang akan bekerja menemukan solusi terkait pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah. Tim Perumus akan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya dan bekerja selama dua hari, pada 20 sampai 21 Agustus 2020.

“Mudah-mudahan tercapai titik temu dan solusi-solusi terhadap berbagai pasal tersebut,” kata Dasco usai menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8). (Knu)

Baca Juga:

Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakimnya Positif COVID-19, PN Jakpus Ajukan Permohonan Tes Swab ke Dinkes DKI Jakarta
Indonesia
Hakimnya Positif COVID-19, PN Jakpus Ajukan Permohonan Tes Swab ke Dinkes DKI Jakarta

Hal itu dilakukan sebagai tracing atau penelusuran kasus penyebaran COVID-19

 Jelang Muktamar Muhammadiyah, UMS Bangun Gedung Edutorium Rp280 Miliar
Indonesia
Jelang Muktamar Muhammadiyah, UMS Bangun Gedung Edutorium Rp280 Miliar

Sofyan menjelaskan, pembangunan gedung Edutorium yang menelan anggaran lebih dari Rp280 miliar tersebut saat ini mencapai progres 95 persen. Gedung tersebut diperkirakan bisa menampung 10.000-12.000 orang.

KPK Tetapkan Eks Sekretaris MA Nurhadi Jadi Buronan
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Sekretaris MA Nurhadi Jadi Buronan

KPK sudah mengirim surat kepada Kabareskrim Polri untuk membantu penyidik KPK dalam melakukan pencarian.

 Gerindra Percaya Diri Riza Patria Didukung Banyak Fraksi DPRD DKI
Indonesia
Gerindra Percaya Diri Riza Patria Didukung Banyak Fraksi DPRD DKI

"Saya sih mengatakan jujur karena Riza kan temennya banyak di DPRD itu menurut saya," kata Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Soroti JPU Kasus Novel, DPR: Cederai Akal Sehat, Tidak Bisa Diterima
Indonesia
Soroti JPU Kasus Novel, DPR: Cederai Akal Sehat, Tidak Bisa Diterima

Tak mungkin ada orang membawa-bawa air keras lalu melemparkan ke orang lain dengan tidak sengaja

Polisi Akui Sulit Tangkap Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Akui Sulit Tangkap Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV

"Tapi kan ini masih terus kita dalami. Iya (Kesulitan mayat membusuk), barang bukti kan di TKP sudah kena panas, hujan apa segala kan," ujarnya.

Aparat Gabungan Jaring 25 Tunawisma yang Tinggal di Emperan Pasar Tanah Abang
Indonesia
Aparat Gabungan Jaring 25 Tunawisma yang Tinggal di Emperan Pasar Tanah Abang

Sedangkan sebabyak 16 tunawisma lain tidak memiliki KTP sehingga tidak diketahui asal usul warga mana.

 Sudah Bakar Paspor, Ratusan Anggota ISIS Tak Pantas Dipulangkan ke Indonesia
Indonesia
Sudah Bakar Paspor, Ratusan Anggota ISIS Tak Pantas Dipulangkan ke Indonesia

Sampai bakar paspor dan sebagainya, itu penyangkalan terhadap negara, dia sudah tidak menerima negara Indonesia," kata Arbi

DPR Beri Sejumlah PR yang Mesti Dikerjakan Polisi saat Pandemi COVID-19
Indonesia
DPR Beri Sejumlah PR yang Mesti Dikerjakan Polisi saat Pandemi COVID-19

Polisi juga perlu memerhatikan dan menjaga dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional.

128 Sepeda Sewa Milik DKI Hangus Dibakar Massa Aksi UU Cipta Kerja
Indonesia
128 Sepeda Sewa Milik DKI Hangus Dibakar Massa Aksi UU Cipta Kerja

Sebanyak 128 sepeda sewa atau bike sharing yang dipajang di kawasan Jakarta hangus terbakar pasca aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.