RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja Demo buruh. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR RI harus mengkaji ulang serta merevisi sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker. Aturan ini diyakin para penantangnya hanya mengungtungkan segelintir orang.

Amnesty Internasional Indonesia pun menilai, RUU Ciptaker, baik proses legislatif maupun substansi-nya, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja.

“RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Rabu (19/8).

Baca Juga:

Bola Panas RUU Cipta Kerja Ada di Tangan DPR

Ia mengatakan, Amnesty Internasional Indonesia telah melakukan kajian terkait omnibus law. Kajian tersebut dilakukan sejak Maret 2020. Hasilnya, terdapat tujuh pasal yang dianggap bermasalah dan rawan bagi eksistensi pekerja.

Tujuh pasal tersebut berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan yang termaktub dalam BAB IV draf RUU Cipta Kerja.

Pertama, RUU Cipta Kerja mencabut Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pencabutan ini menghilangkan jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara, jangka waktu perpanjangan maksimum, dan kondisi lain.

Kedua, RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 77A, yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur atau overtime untuk sektor tertentu. Jumlah kompensasi untuk jam kerja ekstra tersebut ditentukan pemberi kerja melalui skema masa kerja dan bukan tatif yang ditetapkan pemerintah.

Ketiga, RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 88C, yang menghapuskan upah minimum kota/kabupaten (UMK), sebagai salah satu dasar upah minimum bagi pekerja. Ketentuan ini akan memukul rata standar upah minimum di semua kota dalam satu provinsi. Dengan skema itu, maka aturan tersebut berisiko menurunkan upah pekerja.

Ilustrasi Pekerja
Ilustrasi Pekerja (Foto: Antara)

Keempat, RUU Cipta Kerja mengubah rumus penghitungan upah minimum dalam Pasal 88D dengan menghilangkan tingkat inflasi yang sebelumnya diperhitungkan dalam perhitungan upah minimum. Sedangkan, tingkat inflasi secara langsung mempengaruhi biaya hidup dan daya beli pekerja.

Kelima, RUU Cipta Kerja menambahkan Pasal 88B, yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah melalui sistem upah per satuan.

Keenam, RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti berbayar yang tertuang dalam Pasal 93 (2) UU Ketenagakerjaan. Amendemen ini meniadakan beberapa bentuk cuti berbayar. Misalnya, cuti haid, cuti orang tua, dan hari raya keagamaan. Termasuk cuti untuk acara keluarga yang meliputi pernikahan, sunat, pembaptisan, atau kematian anggota keluarga.

Ketujuh, RUU Cipta kerja menghapus Pasal 91 dari UU Ketenagakerjaan. Perubahan tersebut meniadakan kewajiban bagi pengusaha untuk membayar pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya setumpul pasal bermasalah tersebut, pihaknya pun mendesak Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR agar memastikan peraturan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.

"Presiden dan DPR harus memastikan, bahwa peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan hak-hak pekerja sesuai dengan standar HAM internasional. Adapun hak-hak pekerja tersebut meliputi hak upah minimum, jam kerja, hingga hari istirahat," katanya.

Ilustrasi Buruh
Ilustrasi Pekerja Perempuan. (Foto: Antara)

Sementara itu, KSPI berencana menggelar aksi puluhan ribu buruh di DPR dan Kantor Kemenko Perekonomian pada 25 Agustus. Aksi serupa juga serentak akan dilakukan di 20 provinsi dengan dua isu utama, yaitu tolak omnibus law dan hentikan pemutusan hubungan kerja.

"KSPI mendukung kebijakan untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi harus ada perlindungan bagi kaum buruh," kata Said..

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sudah ada tim perumus yang akan bekerja menemukan solusi terkait pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah. Tim Perumus akan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya dan bekerja selama dua hari, pada 20 sampai 21 Agustus 2020.

“Mudah-mudahan tercapai titik temu dan solusi-solusi terhadap berbagai pasal tersebut,” kata Dasco usai menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8). (Knu)

Baca Juga:

Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perasaan Lega Perawat Usai Divaksin COVID-19
Indonesia
Perasaan Lega Perawat Usai Divaksin COVID-19

Sebelum disuntik sempat terbersit keraguan di hati karena khawatir akan ada efek samping setelah divaksin. Tetapi keraguan itu pupus seiring niatnya yang kuat.

Lereng Merapi Jadi Favorit Wisatawan saat Libur Panjang Maulid Nabi
Indonesia
Lereng Merapi Jadi Favorit Wisatawan saat Libur Panjang Maulid Nabi

Destinasi wisata di lereng Gunung Merapi masih menjadi lokasi favorit para wisatawan menikmati liburan panjang peringatan Maulid Nabi akhir Oktober 2020.

Pembenahan Transportasi di Kepulauan Seribu Dimulai 2021
Indonesia
Pembenahan Transportasi di Kepulauan Seribu Dimulai 2021

DTKJ sangat terbuka dengan aduan serta aspirasi yang dituangkan masyarakat untuk transportasi Jakarta yang lebih baik.

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3).

28 Warga Pejaten Timur Dievakuasi Akibat Banjir
Indonesia
28 Warga Pejaten Timur Dievakuasi Akibat Banjir

"Pagi ini sudah 28 jiwa dievakuasi oleh personel Damkar DKI dari Sektor IX Pasar Minggu. Dengan rincian 20 orang dewasa, 7 anak-anak dan satu balita," kata Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) DKI Jakarta di akun Instagram resminya, @humasjakfire

KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari.

Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM
Indonesia
Erick Klaim Produksi 100 Juta Vaksin Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM

Selain sertifikasi, pemerintah juga sedang menunggu proses izin dari BPOM bahwa vaksin bisa digunakan dalam kondisi darurat.

Satgas COVID-19 Minta Pembukaan Sekolah Tatap Muka Dilakukan Bertahap
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Pembukaan Sekolah Tatap Muka Dilakukan Bertahap

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) harus dilakukan secara bertahap.

Soal Kasus Pelindo, BPK Sepakat dengan KPK
Indonesia
Soal Kasus Pelindo, BPK Sepakat dengan KPK

KPK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait kasus pengadaan tiga unit QCC

Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus
Indonesia
Upaya Moeldoko Rebut Partai Demokrat Via KLB Pupus

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan ikrar setia para Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia ini membuat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara konstitutional, tidak mungkin terjadi.