RUU ASN Buka Peluang Honorer Jadi PNS PNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat menilai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), harus memuat pasal-pasal pengangkatan honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS.

"Hingga saat ini, draf revisi UU ASN yang kami bahas, ini masih draf, saya tidak menjamin ini akan berlaku. Setidaknya ada hal menggembirakan, ada peluang tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS," kata Syamsurizal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5).

Baca Juga:

76,1 Persen PNS Pernah Terima Uang Atau Hadiah Di Luar Aturan Resmi

Ia mengatakan, dengan masih adanya peluang bagi honorer menjadi PNS dan mengajak berdoa agar pasal-pasal yang memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah sampai RUU Perubahan atas UU ASN ditetapkan menjadi UU yang baru, salah satunya Pasal 131A.

Pasal 131A itu pada intinya memberikan pengaturan bagi para tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus untuk diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 untuk menjadi PNS.

"Komisi II DPR saat ini sudah menerima daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, RUU ASN itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021," ujarnya.

Salah satu poin revisi UU ASN menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi PNS dan ada juga poin mengenai wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain itu, pemerintah harus lebih memperhatikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan meningkatkan status dan kesejahteraan di berbagai instansi negara.

Hingga saat ini, kata dia, kesejahteraan dan status tenaga honor atau PPPK masih rentan karena sebagian besar status mereka tidak jelas selama bertahun-tahun.

Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Antara)
Pegawai Negeri Sipil. (Foto: Antara)

Politikus PPP itu juga meminta pemerintah memberikan prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen pegawai negeri karena harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian selama ini.

Ia mengaku prihatin dengan nasib para tenaga honorer, khususnya para tenaga kesehatan dan guru di daerah, yang tidak kunjung diangkat statusnya menjadi ASN.

"Saya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan terus mendesak agar pasal-pasal yang diajukan DPR dalam draf RUU Perubahan atas UU ASN tidak berubah sampai menjadi undang-undang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Sekaten Keraton Surakarta Ditiadakan?
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sekaten Keraton Surakarta Ditiadakan?

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tinggal dua pekan lagi atau tepatnya pada tanggal 29 Oktober.

Ikut Sosialisasi Pilkada, KPK Dalami Motif Bupati Kutai Timur Bawa Duit Miliaran
Indonesia
Ikut Sosialisasi Pilkada, KPK Dalami Motif Bupati Kutai Timur Bawa Duit Miliaran

Politikus Partai NasDem itu berada di Jakarta, sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Jabatan Ismunandar diketahui akan berakhir pada 2021.

Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah
Indonesia
Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah

Salah satunya dialami seorang guru berinisial SI (24) ini. Ia baru saja kehilangan uang Rp 23 juta yang notabene adalah uang pensiun dan tabungan almarhum sang ibunda.

Dinas LH Angkut 398 Ton Sampah dari Aksi Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Dinas LH Angkut 398 Ton Sampah dari Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

Sebanyak 74 unit armada dan 1.100 personel dikerahkan untuk melakukan pengangkutan sampah di lokasi-lokasi aksi.

KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor dan Rumah Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor dan Rumah Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penggeledahan di empat lokasi pada Rabu (28/4).

Wartawan Divaksin COVID-19: Disuntik Enggak Berasa, tapi Sesudahnya Pegal
Indonesia
Wartawan Divaksin COVID-19: Disuntik Enggak Berasa, tapi Sesudahnya Pegal

Vaksinasi COVID-19 bagi kelompok wartawan secara perdana dimulai pada Kamis (25/2), di Hall A Basket GBK Senayan, Jakarta Pusat.

Kapolri Listyo Salahkan Anak Buahnya soal Telegram yang Atur Kerja Media
Indonesia
Kapolri Listyo Salahkan Anak Buahnya soal Telegram yang Atur Kerja Media

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalahkan anak buahnya soal Surat Telegram (ST) ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dengan mengeluarkan ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021.

28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal
Indonesia
28 Warga Binaan Rutan Klas 1A Surakarta Dapat Remisi Natal

Meskipun mendapatkan remisi tidak ada satu pun napi yang langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan.

Kasus Benur, KPK Sita Uang dari Petinggi Perusahaan Prabowo Subianto
Indonesia
Kasus Benur, KPK Sita Uang dari Petinggi Perusahaan Prabowo Subianto

Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik saham mayoritas di PT Gardatama Nusantara

Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP
Indonesia
Penyidik KPK Bawa Berkas dari Kantor KKP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah berkas dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).