Rusun Bagi Gelandangan dan Pengemis Dipastikan Rampung di Akhir Tahun Pembangunan rumah susun. (Foto: PUPR)

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan rumah susun (rusun) untuk masyarakat yang sempat bekerja sebagai gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial di Bekasi, Jawa Barat, selesai akhir 2021.

Plt Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Maryoko Hadi menyatakan, pembangunan rusun lima lantai, yang menelan biaya Rp 28,32 miliar tersebut memiliki kapasitas 93 unit hunian tipe 24.

Baca Juga:

Anies Bangun Kampung Rusun Kunir yang Pernah Digusur Ahok

"Kami bersyukur pembangunan rusun Kementerian Sosial di Bekasi ini sudah mencapai lantai lima dan terlaksana dengan baik di lapangan," ujarnya.

Maryoko berharap pekerjaan fisik rusun bisa cepat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, penyedia jasa baik kontraktor pelaksana dapat menjaga kualitas bangunan tetap terjaga dengan baik dan mengantisipasi adanya kecelakaan kerja sehingga secepatnya bisa dimanfaatkan Kemensos untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Rusun ini adalah rusun pertama yang dibangun untuk Kemensos dan sesuai dengan fungsinya hunian vertikal ini akan digunakan sebagai hunian sementara. Penghuni yang akan diseleksi oleh Kemensos akan mendapat pelatihan dari balai dan setelah mereka siap akan disalurkan ke tempat pekerjaan yang sesuai," katanya.

Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Antara)
Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Antara)

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kiagoos Egie Ismail menerangkan pembangunan rusun Kemensos ini berlokasi di Jalan H Djoyomartono No 43 Bekasi Timur.

Berdasarkan data, masa pelaksanaan pembangunan rusun ini 210 hari kalender mulai 21 Mei 2021 sampai 16 Desember 2021. Kontraktor pelaksana adalah PT Laris Trio Bersaudara dan konsultan pelaksana adalah PT Adhikara Mitracipta.

"Progres pembangunan saat ini sudah proses penutupan bagian atap dan penyelesaian bagian dalam ruangan. Tipe hunian adalah tipe 24 dan akan dilengkapi dengan meubelair dengan ketinggian rusun lima lantai dan memiliki 93 unit hunian yakni unit reguler 88 unit dan untuk difabel 5 unit serta daya tampung kapasitas 372 orang," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Bank DKI Ajak Warga Rusun Pesakih Kelola Sampah Lewat Aplikasi JakOne

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak
Indonesia
NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak

Kebijakan pengurusan satu pintu makin meluas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil bakal mengoperasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ganjar Ingatkan Kepala Desa Hati-Hati dengan KKN
Indonesia
Ganjar Ingatkan Kepala Desa Hati-Hati dengan KKN

Papdesi merupakan organisasi yang tepat bagi para kepala desa

Kapolri Minta Pengusaha Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kapolri Minta Pengusaha Kawal Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Perekonomian Indonesia kini tengah bangkit usai dihantam pandemi COVID-19.

KPK Konfirmasi Andi Arief Terkait Pertemuan dengan Bupati PPU
Indonesia
KPK Konfirmasi Andi Arief Terkait Pertemuan dengan Bupati PPU

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua politikus Partai Demokrat Andi Arief dan Jemmy Setiawan, pada Selasa (10/5). Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) dengan tersangka Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.

Buka PON XX, Jokowi Ladeni Tantangan Anak-Anak Papua Main Bola
Olahraga
Buka PON XX, Jokowi Ladeni Tantangan Anak-Anak Papua Main Bola

Presiden Jokowi beranjak dari tempat duduk VVIP, menuruni tangga menuju lapangan bergabung dengan Jack Komboy dan anak-anak Papua.

DPR Sebut Flight Information Region Harus Diatur Undang-Undang
Indonesia
DPR Sebut Flight Information Region Harus Diatur Undang-Undang

anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, perjanjian FIR dengan Singapura ini harus diatur dengan Undang-Undang.

KPK Sebut 57 Pegawai Yang Dipecat Bebas Direkrut Lembaga Lain
Indonesia
KPK Sebut 57 Pegawai Yang Dipecat Bebas Direkrut Lembaga Lain

"Kami menghormati itu, dan pihak lain yang ikut memperhatikan nasib dari 57 pegawai KPK. Biar bagaimanapun kontribusi mereka selama di KPK juga harus kami hormati, kami hargai," ujar Alex.

Penjualan Produk Nutrisi Mulai Turun Setelah COVID-19 Melandai
Indonesia
Penjualan Produk Nutrisi Mulai Turun Setelah COVID-19 Melandai

Seiring penurunan kasus terutama setelah Idul Fitri 2022, pembelian dua produk tersebut mulai menurun bahkan sama ketika sebelum masa pandemi.

595 Pengendara Ditilang karena Langgar Ganjil Genap
Indonesia
595 Pengendara Ditilang karena Langgar Ganjil Genap

"Ada 595 tilang yang sudah kita berikan kepada pelanggar," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Menkominfo Sebut Mudik dan Lebaran Momentum Pengakhiran Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkominfo Sebut Mudik dan Lebaran Momentum Pengakhiran Pandemi COVID-19

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan pelaksanaan mudik dan Lebaran merupakan momentum pengakhiran pandemi COVID-19.