Rumah Sakit Penuh, Politisi Sarankan Pemprov Batasi Pasien Dari Luar Daerah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membatasi warga luar Jakarta yang positif corona dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Sebab saat ini kapasitas ruang perawatan COVID-19 semakin penuh.

"Kalau bisa dikembalikan ke daerah awal," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria di Jakarta, Selasa (19/1).

Namun, ia mengingatkan, pengembalian harus dipastikan dalam proses rujukan pasien dalam keadaan baik dan tak menimbulkan masalah dan Pemprov DKI wajib intensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah pasien tersebut atau rumah sakit rujukan COVID-19 di sana

Baca Juga:

DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19

"Tapi bukan dilepaskan, dibantu koordinasi kalau memang gak ada dibantu gitu," papar Iman.

Politikus Gerindra mengungkapkan, jika pasien dari daerah penyangga ibu kota mengisi ruang perawatan COVID-19 mencapai 30 persen.

"Memang hal ini tak bisa dinampikkan karena semua masyarakat itu harus bisa dibantu. Ya tidak pilih-pilih siapa orangnya," ungkapnya.

Ia pun tidak mempersoalkan warga luar Jakarta yang terpapar corona dirawat di Jakarta. Hanya saja harus ada ketentuannya mengingat kasus corona di DKI terus meningkat namun ketersediaan ruang merawatan menipis.

"Kita berurusan dengan nyawa, tapi memang harus ada juga kriteria-kriteria yang bisa diterapkan," tutupnya.

Seperti diketahui, keterisian ruang perawatan pasien COVID-19 di Jakarta sudah hampir penuh. Kini kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 diperkirakan hanya tersisa 13 persen.

Tenaga Kesehatan DKI Jakarta. (Foto: Pemprov DKI)
Tenaga Kesehatan DKI Jakarta. (Foto: Pemprov DKI)

"Rumah sakit di Jakarta. Kapasitas tersisa 13 persen Iagi untuk menampung pasien COVlD-19," tulis akun resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, pada Selasa (19/1).

Adapun angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit rujukan atau Bed Occupancy Rate (BOR) di DKI sebanyak 87 persen. Karena rumah sakit COVID-19 di Jakarta melayani warga lintas provinsi.

Kalau memperhitungkan warga Jakarta maka angkanya hanya sebesar 63 persen. Sedangkan BOR di Provinsi Banten 79 persen, DIY 78 persen, Jawa Barat 73 persen dan Jawa Timur 69 persen. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta PSBB Ketat Dilanjutkan jika Kasus COVID-19 Tinggi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korban Tewas Bencana Alam di NTT Capai 124 Orang
Indonesia
Korban Tewas Bencana Alam di NTT Capai 124 Orang

Total rumah terdampak ada 1.962 rumah rusak berat

5000 Alat Deteksi COVID-19 GeNose Bakal Didistribusikan Februari 2021
Indonesia
5000 Alat Deteksi COVID-19 GeNose Bakal Didistribusikan Februari 2021

Satu unit Genose C19 dijual Rp62 juta dan dapat digunakan mendeteksi Covid-19 melalui embusan napas dengan sangat cepat sekitar 2 menit tanpa memerlukan reagen.

Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis
Indonesia
Hadiri Deklarasi KAMI, Dubes Palestina Dinilai tak Etis

“Alasan Dubes Palestina ini tidak masuk akal. Seorang dubes itu pasti punya staf atau analis politik,” kata Stanislaus

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras
Indonesia
Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan industri minuman keras.

Pemprov DKI Salurkan Beras 25 Kg Bagi 899 Umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Salurkan Beras 25 Kg Bagi 899 Umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta

Bangsa Indonesia sudah berulang kali diuji dengan krisis ekonomi dan mampu bangkit melewati masa penuh tantangan tersebut

 Anies Tunggu Kemensos Beberkan Jumlah Penerima Paket Sembako
Indonesia
Anies Tunggu Kemensos Beberkan Jumlah Penerima Paket Sembako

Anies beralasan, lantaran Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mendata berapa warga yang layak disalurkan sembako.

Sahkan RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar HAM
Indonesia
Sahkan RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Dinilai Langgar HAM

"Sementara hak jutaan pekerja kini terancam," jelas Usman

Ratusan Pelanggar PSBB Total Mayoritas Tak Patuhi Jumlah Penumpang di Mobil
Indonesia
Ratusan Pelanggar PSBB Total Mayoritas Tak Patuhi Jumlah Penumpang di Mobil

Penindakan itu dilakukan di delapan titik cek poin

ICW: Beberapa Pimpinan KPK Ingin Ciptakan Situasi Buruk
Indonesia
ICW: Beberapa Pimpinan KPK Ingin Ciptakan Situasi Buruk

ICW juga memahami beban moral KPK saat ini semakin berat

Polda Metro Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi di Sulbar dan Kalsel
Indonesia
Polda Metro Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi di Sulbar dan Kalsel

Polda Metro Jaya mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana alam di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.