Rumah Sakit Penuh, Politisi Sarankan Pemprov Batasi Pasien Dari Luar Daerah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membatasi warga luar Jakarta yang positif corona dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19. Sebab saat ini kapasitas ruang perawatan COVID-19 semakin penuh.

"Kalau bisa dikembalikan ke daerah awal," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria di Jakarta, Selasa (19/1).

Namun, ia mengingatkan, pengembalian harus dipastikan dalam proses rujukan pasien dalam keadaan baik dan tak menimbulkan masalah dan Pemprov DKI wajib intensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah pasien tersebut atau rumah sakit rujukan COVID-19 di sana

Baca Juga:

DPRD Minta Anies Rombak Hotel Melati Jadi Ruang Perawatan Pasien COVID-19

"Tapi bukan dilepaskan, dibantu koordinasi kalau memang gak ada dibantu gitu," papar Iman.

Politikus Gerindra mengungkapkan, jika pasien dari daerah penyangga ibu kota mengisi ruang perawatan COVID-19 mencapai 30 persen.

"Memang hal ini tak bisa dinampikkan karena semua masyarakat itu harus bisa dibantu. Ya tidak pilih-pilih siapa orangnya," ungkapnya.

Ia pun tidak mempersoalkan warga luar Jakarta yang terpapar corona dirawat di Jakarta. Hanya saja harus ada ketentuannya mengingat kasus corona di DKI terus meningkat namun ketersediaan ruang merawatan menipis.

"Kita berurusan dengan nyawa, tapi memang harus ada juga kriteria-kriteria yang bisa diterapkan," tutupnya.

Seperti diketahui, keterisian ruang perawatan pasien COVID-19 di Jakarta sudah hampir penuh. Kini kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 diperkirakan hanya tersisa 13 persen.

Tenaga Kesehatan DKI Jakarta. (Foto: Pemprov DKI)
Tenaga Kesehatan DKI Jakarta. (Foto: Pemprov DKI)

"Rumah sakit di Jakarta. Kapasitas tersisa 13 persen Iagi untuk menampung pasien COVlD-19," tulis akun resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, pada Selasa (19/1).

Adapun angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit rujukan atau Bed Occupancy Rate (BOR) di DKI sebanyak 87 persen. Karena rumah sakit COVID-19 di Jakarta melayani warga lintas provinsi.

Kalau memperhitungkan warga Jakarta maka angkanya hanya sebesar 63 persen. Sedangkan BOR di Provinsi Banten 79 persen, DIY 78 persen, Jawa Barat 73 persen dan Jawa Timur 69 persen. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta PSBB Ketat Dilanjutkan jika Kasus COVID-19 Tinggi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buntut Nobar Liga 2, Pemilik Kafe di Solo Terancam UU Wabah Penyakit Menular
Indonesia
Buntut Nobar Liga 2, Pemilik Kafe di Solo Terancam UU Wabah Penyakit Menular

Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, terdapat satu lokasi usaha cafe ditindak secara hukum karena kedapatan menggelar nobar Liga 2 antara Persis Solo vs AHHA PS Pati. Kasus tersebut saat ini telah melakukan proses penyelidikan.

Polisi Janji Tindak WN India yang Bandel Langgar Masa Karantina
Indonesia
Polisi Janji Tindak WN India yang Bandel Langgar Masa Karantina

Semua dilaporkan tanpa gejala, jadi itu harus diwaspadai

Polda Bali Perketat Akses Keluar-Masuk Pascaserangan Mabes Polri
Indonesia
Polda Bali Perketat Akses Keluar-Masuk Pascaserangan Mabes Polri

Polda Bali memperketat akses keluar-masuk untuk kegiatan pelayanan pascaserangan teror di Mabes Polri pada Rabu (31/3).

Kadin Protes Larangan Mudik Semakin Beratkan Sektor Transportasi
Indonesia
Kadin Protes Larangan Mudik Semakin Beratkan Sektor Transportasi

Menghindari lonjakan kasus COVID-19, pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengetatan terhadap angkutan umum dan angkutan pribadi.

Dipenjara Karena Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Dipenjara Karena Narkoba, Ardhito Pramono Ajukan Rehabilitasi

Untuk sekarang ini kami sedang menunggu jadwal pelaksanaan asesmennya

Tujuh Fraksi Resmi Laporkan Ketua DPRD ke BK
Indonesia
Tujuh Fraksi Resmi Laporkan Ketua DPRD ke BK

Tujuh Fraksi bersama 4 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta resmi melaporkan pimpinan Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK).

Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota
Indonesia
Anak Buah Anies Pastikan Tak Ada Tambahan Biaya APBD Renovasi Balai Kota

Pemprov DKI Jakarta memastikan, tidak ada tambahan biaya dari APBD dalam penataan kantor perangkat kerja/unit kerja di Balai Kota DKI.

PR Panjang Integrasi BRIN, Alasan tidak Dipimpin Menteri Sampai Polemik Birokrasi
Indonesia
PR Panjang Integrasi BRIN, Alasan tidak Dipimpin Menteri Sampai Polemik Birokrasi

Masih memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

LBH Sebut Perempuan Pengguna Aplikasi Pinjol Rentan Alami Kekerasan Gender
Indonesia
LBH Sebut Perempuan Pengguna Aplikasi Pinjol Rentan Alami Kekerasan Gender

Adapun bentuk-bentuk KBGS yang terkait dengan pinjaman online adalah menyasar korban perempuan dan memberi ancaman akan membunuh anak korban