Rumah Sakit Bakal Difokuskan Rawat Pasien COVID-19 Komorbid Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau proses produksi alat kesehatan di PT PHC Indonesia di Kawasan Industri MM2100 Cikarang. (Foto: Antara/Pradita Kurniawan Syah)

MerahPutih.com - Pemerintah memprioritaskan pasien COVID-19 yang memiliki gejala dan komorbid untuk dirawat dan diisolasi di rumah sakit.

"Untuk yang diisolasi dan memiliki gejala, khususnya dia ada komorbid, khususnya saturasinya di bawah 95 persen, khususnya sudah mulai sesak itu dibawa ke rumah sakit," jelas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers, Senin (21/6).

Sementara bagi pasien tanpa memiliki gejala, lanjut dia, diminta agar melakukan isolasi mandiri atau isolasi di tempat lokasi terpusat agar tidak terekspos terhadap virus yang ada di rumah sakit.

Baca Juga:

Catatkan Rekor, Sehari Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 5 Ribu

"Dan juga bisa membebaskan rumah sakit untuk benar-benar merawat orang-orang yang sudah, sedang dan gawat," ujarnya.

Nantinya Kemenkes akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengkategorikan pasien COVID-19 yang bisa menjalani isolasi mandiri, isolasi terpusat, atau memang harus dirawat di rumah sakit.

"Kami koordinasi dari rujukan ke seluruh rumah sakit akan kami atur, sehingga seminimal mungkin membuat orang tidak bisa menemukan kamar. Itu nanti akan kami atur," tutupnya.

Tangkapan layar Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual, dipantau dari Jakarta, Senin (21/6/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
Tangkapan layar Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual, dipantau dari Jakarta, Senin (21/6/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Sekadar informasi, pemerintah kini memberlakukan penebalan atau penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro mulai besok hingga dua pekan ke depan pada 22 Juni- 5 Juli 2021.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah aturan yang berbeda dari PPKM sebelumnya.

Di antaranya, membatasi kegiatan perkantoran di zona merah dengan maksimal pegawai bekerja di kantor maksimal 25 persen.

"Jadi, work from home (WFH) 75 persen. Sedangkan di luar zona merah, itu 50:50," ujarnya.

Hanya sektor kegiatan esensial yang tetap dapat beroperasi 100 persen selama masa pengetatan PPKM Mikro.

Sementara kegiatan makan di tempat untuk restoran kembali dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas.

Pusat perbelanjaan dan mal juga kembali dibatasi beroperasi maksimal hingga pukul 20.00.

Baca Juga:

Seratus Lebih Pedagang dari Zona Merah Jualan di Solo, 4 Positif COVID-19

Tempat ibadah di zona merah juga akan kembali ditutup selama pengetatan PPKM Mikro.

Begitu pula dengan area publik lainnya di zona merah akan ditutup selama pengetatan tersebut.

Untuk kegiatan hajatan, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan. Dan tidak ada hidangan makan di tempat.

"Artinya makan ataupun hajat itu juga dibawa pulang," ujarnya.

Kebijakan detail mengenai pengetatan PPKM Mikro selanjutnya akan dituangkan melalui Instruksi Mendagri. (Knu)

Baca Juga:

Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 2 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya
Indonesia
Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a pun disebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182

“Sekarang masih diproses untuk mendapatkan data-data,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Raden Said Sukanto, Jakarta, Jumat (15/1).

Ini Langkah Pemkot Jakpus Antisipasi Penyebaran COVID-19 Setelah Libur Lebaran
Indonesia
Ini Langkah Pemkot Jakpus Antisipasi Penyebaran COVID-19 Setelah Libur Lebaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat telah melakukan sejumlah langkah antisipatif guna mencegah penyebaran COVID-19 pada warga usai libur Lebaran.

Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan
Indonesia
Disnaker DKI Minta MNC Group Bayarkan Pesangon 17 Karyawan

Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 2627/-1.835.3 Disnaker Jakarta Pusat tertanggal 6 November 2020.

BPOM tak Ingin Gegabah Setujui Kombinasi Obat COVD-19 Unair
Indonesia
BPOM tak Ingin Gegabah Setujui Kombinasi Obat COVD-19 Unair

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah mengawal pelaksanaan beberapa uji klinik obat COVID-19.

Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Kasus Suap Rizal Djalil
Indonesia
Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Kasus Suap Rizal Djalil

Rizal didakwa menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar

Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Dimulai Tahun Depan
Indonesia
Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Dimulai Tahun Depan

Sidang perdana praperadilan itu akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB

Pengamat: Capres Ideal 2024 yang Mampu Atasi Persoalan Ekonomi
Indonesia
Pengamat: Capres Ideal 2024 yang Mampu Atasi Persoalan Ekonomi

Herryansyah menyarankan agar publik dan elite parpol tidak terjebak euforia figur capres yang besar karena survei.

Tahun Ajaran Baru di Sulsel Lewat Tanam Pohon dan Pengenalan Sekolah Virtual
Indonesia
Tahun Ajaran Baru di Sulsel Lewat Tanam Pohon dan Pengenalan Sekolah Virtual

Dengan kalkulasi sekitar 120 ribu siswa menanam pohon, maka dengan lima pohon saja yang tumbuh dari 10 pohon yang ditanam masing-masing siswa, maka akan menghasilkan sebanyak 600.000 pohon.

Politisi PAN Sindir Nuansa Oligarki di Partai Besutan Amien Rais
Indonesia
Politisi PAN Sindir Nuansa Oligarki di Partai Besutan Amien Rais

Guspardi menyindir adanya nuansa oligarki di Partai Ummat karena menantu Amien didapuk menjadi Ketua Umum Partai Ummat, yakni Ridho Rahmadi sementara Amien Rais sendiri menjadi Ketua Majelis Syuro.