Kasus Korupsi
 Rumah Mertua Nihil, KPK Buru Nurhadi Hingga ke Rumah Adik Ipar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri benarkan pihaknya telah melakukan pencarian terhadap Nurhadi (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang kini menjadi buron dalam penggeledahan di DKI Jakarta dan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya tak dapat menemukan Nurhadi di sebuah rumah yang berada di Jakarta. Namun, dia tidak merinci pemilik dan alamat kediaman tersebut.

Baca Juga:

Pengacara Sesalkan KPK Tak Beri Peluang Nurhadi Cari Keadilan

"Iya pencarian di Jakarta itu penggeledahan rumah dalam rangka pencarian DPO, dan tidak ditemukan," kata Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).

KPK terus melakukan perburuan terhadap buronan kasus suap Nurhadi
Buronan KPK Nurhadi kini keberadaannya masih misterius (Foto: antaranews)

Tak hanya di Jakarta, lembaga antirasuah juga mendapat hasil nihil ketika melakukan pencarian dengan menggunakan metode penggeledahan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Adapun lokasi yang disisir ialah kediaman mertua Nurhadi.

"Memang informasi terakhir di Tulungagung tidak mendapatkan para DPO juga," ungkapnya.

Namun demikian, penyidik KPK tak putus asa. Saat ini, kata Ali, penyidik tengah melakukan pencarian ke kediaman adik ipar Nurhadi yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

"Malam ini, masih dilakukan penggeledahan ke tempat lain ke Surabaya ya. Tentu ini kelanjutannya. Seperti apa belum bisa kami sampaikan," ujarnya.

Dalam melakukan pencarian terhadap Nurhadi, KPK sebelumnya telah menggeledah salah satu kantor pengacara milik adik istri Nurhadi, Tin Zuraida yang berada di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (25/2). Adapun kantor pengacara yang digeledah ialah Rahmat Santoso & Partners.

Baca Juga:

Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Nurhadi Mencurigakan

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Ketiganya ialah Nurhadi, menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Ketiganya telah ditetapkan ke dalam daftar DPO oleh KPK pada Kamis (13/2). Langkah itu diambil lantaran ketiganya kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan.(Pon)

Baca Juga:

Kasus Nurhadi, KPK Geledah Kantor Advokat Rakhmat Santoso & Partner

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Sebut Kawasan Kalimantan dan Papua Berpotensi Terjadi Banjir
Indonesia
BMKG Sebut Kawasan Kalimantan dan Papua Berpotensi Terjadi Banjir

Pada periode April Dasarian II (11-20 April 2021) ini, beberapa wilayah perlu mewaspadai banjir karena mengalami hujan kategori tinggi di atas 150 mm/dasarian.

Pemerintah Kembali Vaksinasi Pedagang, DPRD Minta Penerima Tidak Terlena
Indonesia
Pemerintah Kembali Vaksinasi Pedagang, DPRD Minta Penerima Tidak Terlena

Tim vaksinator COVID-19 kembali melakukan vaksinasi terhadap pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog
Indonesia
Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog

Komisi IV akan menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman

Disetujui Kemensos, Penerima Bansos Tahap Kedua di DKI Bertambah Jadi 2,1 Juta KK
Indonesia
Disetujui Kemensos, Penerima Bansos Tahap Kedua di DKI Bertambah Jadi 2,1 Juta KK

Data penerima Bansos tahap II ini telah didiskusikan dengan Kemensos

Influencer yang Sebar Hoaks Layak Ditutup Akun Media Sosialnya
Indonesia
Influencer yang Sebar Hoaks Layak Ditutup Akun Media Sosialnya

Tentu butuh waktu cukup lama untuk mendapatkan ratusan, ribuan, atau ribuan dan jutaan pengikut aktif

Jika Vaksin Tersedia, Pemkot Bandung Bisa Vaksinasi Guru Sesuai Target
Indonesia
Jika Vaksin Tersedia, Pemkot Bandung Bisa Vaksinasi Guru Sesuai Target

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim telah memvaksin sekitar 50 persen dari 36.000 guru atau tenaga pendidik di Kota Bandung. Targetnya seluruh tenaga pendidik tervaksin COVID-19 Mei 2021.

Langgar PSBB, Manajemen McD Sarinah Didenda Rp10 Juta
Indonesia
Langgar PSBB, Manajemen McD Sarinah Didenda Rp10 Juta

"Dia sudah bayarkan dendanya," jelas Arifin.

Resmikan Masjid Amir Hamzah TIM, Anies: Meski Pandemi Waktunya Tak Bergeser
Indonesia
Resmikan Masjid Amir Hamzah TIM, Anies: Meski Pandemi Waktunya Tak Bergeser

Proyek pembangunan masjid di kompleks kesenian tersebut sesuai dengan target.

PM Kosovo Positif Terinfeksi COVID-19
Dunia
PM Kosovo Positif Terinfeksi COVID-19

Pemerintah Hoti menuai kritik karena tidak banyak melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus corona.

Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies
Indonesia
Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies

Ketidakadilan dalam kebijakan PSBB Gubernur Anies karena adanya campur tangan pemerintah pusat.