Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas

Ilustrasi (Foto: pexel/Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyampaikan keprihatinannya atas insiden kebakaran rumah milik hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruhu, yang menangani perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).

“Kita prihatin atas kejadian tersebut. Hakim itu adalah pejabat negara di bidang yudikatif. Karena itu, penting bagi negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada mereka,” ujar Lallo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Politisi NasDem itu menegaskan, lembaga legislatif melalui Komisi III yang bermitra dengan Mahkamah Agung (MA) memiliki perhatian besar terhadap keselamatan aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Menurutnya, negara wajib hadir menjamin keamanan para hakim, baik secara pribadi, terhadap keluarga, maupun tempat tinggal mereka.

Baca juga:

Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam

“Presiden pun pernah menyampaikan bahwa hakim adalah benteng terakhir pencari keadilan. Maka, negara harus menjamin keamanan mereka, termasuk rumah dan keluarganya,” tegasnya.

Lallo berharap, aparat kepolisian segera mengusut tuntas peristiwa kebakaran tersebut. Ia menilai, kebakaran yang menimpa rumah hakim Tipikor PN Medan itu memiliki kejanggalan dan perlu diselidiki lebih dalam untuk memastikan apakah ada motif atau pelaku yang sengaja melakukan aksi tersebut.

“Kita tanpa berprasangka buruk berharap kepolisian bisa mengungkap motif dan siapa dalang di balik kebakaran rumah yang janggal ini. Itu penting agar menjadi contoh bagi hakim lain bahwa negara betul-betul memberikan perlindungan dan jaminan keamanan,” ucapnya.

Lallo juga menekankan, perlindungan terhadap hakim merupakan hal vital untuk menjaga independensi peradilan. Ia mengingatkan agar segala bentuk tekanan dan teror terhadap penegak hukum tidak boleh dibiarkan, karena dapat mengganggu keberanian hakim dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Baca juga:

KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi

“Yang harus dijaga dari hakim itu adalah independensinya. Jangan sampai teror seperti ini menurunkan tekad untuk memberantas korupsi. Karena itu, negara wajib memastikan keamanan mereka,” katanya.

Terkait bentuk perlindungan konkret, Lallo menyebut negara harus menyiapkan pengawalan dan penjagaan yang memadai bagi hakim, terutama yang menangani kasus sensitif.

“Perlindungan itu ya negara menjamin keamanan mereka. Rumah, tempat tinggal, keluarganya dijaga. Kalau perlu dikawal polisi atau TNI, itu bagian dari teknis pelaksanaannya,” pungkasnya.

Diketahui, rumah Hakim Tipikor Medan Khamozaro Waruwu dilaporkan terbakar pada Selasa (4/11) malam.

Baca juga:

Sehari Jelang Sidang Tuntutan, Rumah Hakim yang Minta KPK Hadirkan Gubernur Bobby Nasution Kebakaran

Khamozaro juga tercatat sebagai hakim yang meminta Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghadirkan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution sebagai saksi di pengadilan dalam kasus korupsi yang sama.

Rumah hakim Khamozaro itu berada di Komplek Taman Harapan Indah, Jalan Pasar II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Kebakaran sendiri terjadi kemarin pagi sekitar pukul 10.30 WIB.

Hakim Khamozaro bersama keluarga sedang tidak berada di dalam rumah saat terjadi kebakaran. (Pon)

#Kebakaran Rumah #Kasus Korupsi #Komisi III DPR #Hakim #Proyek Jalan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Bagikan