RSPAD Pastikan Penelitian Vaksin Nusantara Akan Ikuti Kaidah Ilmiah Proses vaksinasi COVID-19. Foto: Setkab

MerahPutih.com- Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro, memastikan penelitian vaksin nusantara yang menggunakan sel denditrik akan mengikuti kaidah ilmiah.

"Penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah," kata dia kepada wartawan, di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).

Ia menjadi salah satu narasumber pada jumpa pers tentang vaksin nusantara yang dipimpin Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Ahmad Riad.

Nyoto menjelaskan, sel denditrik sebetulnya sudah digunakan untuk pengobatan kanker, namun saat ini dikembangkan untuk penanganan COVID-19.

"Memang ini dicoba barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik terutama ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin COVID-19," jelasnya.

Oleh karena itu, penelitian Vaksin Nusantara akan dilakukan secara baik sehingga bisa sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.

"Diterima secara ilmiah kemudian memang harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan denditrik tersebut untuk pembuatan vaksin dalam hal ini," ujarnya.

Jumpa pers TNI soal vaksin nusantara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4). Foto: ANTARA

Mengenai gejala ikutan sebagai akibat pemberian vaksin, di antaranya rasa sakit, demam dan lainnya, kata dia, hal itu merupakan hal biasa.

"Artinya itu adalah efek samping ya, tapi bisa diatasi barangkali kalau yang gejala-gejala normal, yang muncul-muncul itu bidang pokok penelitian pasti itu lah yang akan dicatat gejala efek samping," kata dia.

Oleh sebab itu mereka akan terbuka soal efek samping vaksin dari sel dendritik ini kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sel dendritik dikembangkan dari teknik terapi kanker dan harus melewati penelitian untuk penggunaannya pada COVID-19.

Sedangkan BPOM mencatat 71,4 persen relawan uji klinis tahap I vaksin Nusantara mengalami Kejadian Tak Diinginkan (KTD), berupa nyeri otot hingga gatal-gatal.

"Penelitian terhadap manusia akan dilaporkan kepada BPOM. Semua gejala tidak ada yang ditutupi," ujar Nyoto.

Adapun, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang ditemukan pascavaksinasi Nusantara dianggap lumrah. Sebab, vaksinasi umumnya menimbulkan gejala seperti sakit pada tempat penyuntikan, lemas, demam, dan sebagainya.

Meski begitu, efek samping tersebut masih dikategorikan normal serta telah dicatat oleh tim peneliti.

Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen Tugas Ratmono mengatakan, TNI mendukung inovasi vaksin Nusantara . Meski demikian temuan tersebut tetap harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan.

"Baik tahapan inovasi, termasuk tahapan penelitian," ujar dia.

Sebelumnya, TNI menyatakan Vaksin Nusantara yang dikembangkan Terawan Agus Putranto bukan merupakan program mereka. Hal ini untuk menjawab polemik lantaran RSPAD Gatot Soebroto digunakan untuk pemberian vaksin COVID-19 tersebut.

"Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Riad.

TNI juga siap mendukung berbagai inovasi seperti vaksin dan obat-obatan dalam negeri asalkan memenuhi tiga syarat yang ditetapkan BPOM.

Ketiganya adalah memenuhi aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan. Selain itu, penggunaan fasilitas kesehatan serta ahli kesehatan akan diatur dengan mekanisme kerja sama.

“Serta tanpa mengganggu tugas kedinasan kesatuan,” kata Riad. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Panjang, Penumpang Terminal Tirtonadi Solo Naik 20 Persen
Indonesia
Libur Panjang, Penumpang Terminal Tirtonadi Solo Naik 20 Persen

Peningkatan jumlah penumpang mulai terasa pada Rabu (28/10).

 [HOAKS atau FAKTA]: Enam Anggota Polri Meninggal Dunia Akibat Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Enam Anggota Polri Meninggal Dunia Akibat Corona

Dalam pesan broadcast itu juga menyampaikan bahwa ada 236 anggota polisi termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) positif virus COVID-19.

DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Sahkan Perda Penanganan COVID-19

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini apakah Raperda tentang penanganan COVID-19 untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Prasetyo

Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq
Indonesia
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq

FPI seakan akan memiliki dan berada pada dunia lain atau dunianya sendiri dengan hukumnya sendiri

Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada
Indonesia
Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada

Komisi II DPR melakukan supervisi dan memantau langsung kesiapan daerah menjelang Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.

KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan
Indonesia
KPK Geledah 3 Rumah Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan

Sebelumnya, tim pènyidik KPK telah lebih dulu menggeledah ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR beserta rumah dinasnya pada Rabu (28/4).

DPRD Minta Masyarakat Ikuti Sistem PPDB Jalur Zonasi
Indonesia
DPRD Minta Masyarakat Ikuti Sistem PPDB Jalur Zonasi

Masyarakat menjalankan regulasi yang sudah ada terlebih dahulu, karena jalur zonasi itu bisa diikuti siapa saja baik miskin, kaya, pintar, maupun kurang pintar.

KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur
Indonesia
KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur

KPK memastikan setiap perkembangan hasil kegiatan penyelidikan oleh tim KPK di Jawa Timur tersebut akan disampaikan lebih lanjut pada publik.

Satuan Kesehatan Keluarkan Rekomendasi Kesehatan Djoko Tjandra, Ini Kata Polisi
Indonesia
Satuan Kesehatan Keluarkan Rekomendasi Kesehatan Djoko Tjandra, Ini Kata Polisi

Buntut menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra, seorang jenderal polisi dicopot dari jabatannya.

Negara Jamin Vaksin COVID-19 Sesuai Standar WHO
Indonesia
Negara Jamin Vaksin COVID-19 Sesuai Standar WHO

BPOM juga diminta melakukan uji klinis terhadap vaksin itu