RSPAD Angkat Suara Soal 71 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Gejala Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad (tengah) saat jumpa pers terkait Vaksin Nusantara di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). ANTARA/Syaiful Hakim

MerahPutih.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan, sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis fase I Vaksin Nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD).

Data ini menjadi pertimbangan untuk tidak meloloskan uji klinis fase II vaksin dendritik besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut.

Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Nyoto Widyoastoro menyebut, gejala KTD tersebut masih tergolong umum terjadi pasca-vaksinasi.

Baca Juga:

NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM

Gejala KTD tersebut berupa nyeri, kemerahan, gatal, ruam, lemas, mual, demam, hipernatremi, peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN), dan peningkatan kolesterol.

Keluhan tersebut, menurutnya, banyak muncul pula pasca-suntikan vaksin COVID-19 jenis lain.

"Itu kan gejala-gejala yang bisa diatasi," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).

Menurutnya, gejala-gejala yang timbul memang dicatat untuk dilaporkan pada BPOM.

Nantinya, BPOM yang akan menilai apakah penelitian vaksin layak diteruskan atau tidak.

"Itulah yang akan dicatat. Efek samping itu akan dicatat kemudian dilaporkan pada pengampu jabatan. Dalam hal ini BPOM," ujarnya.

Mantan Menteri Kesehatan Terawan didampingi sejumlah tim medis RSUP Persahabatan Jakarta Timur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3/2020). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Mantan Menteri Kesehatan Terawan didampingi sejumlah tim medis RSUP Persahabatan Jakarta Timur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/3/2020). ANTARA/Andi Firdaus/pri.

Seperti diketahui, penyuntikan Vaksin Nusantara itu dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang berada di bawah komando pusat kesehatan Angkatan Darat (AD).

Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad mengatakan, TNI terus mendukung setiap inovasi vaksin terkait COVID-19.

Menurut dia, TNI terus mendukung pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri yang memenuhi tiga kriteria dan persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyarataan yang ditetapkan BPOM.

"Sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya," ujarnya.

Baca Juga:

Polemik Vaksin Nusantara, Politisi PAN: Ini Bukan Pilkda atau Pileg!

Sebelumnya, Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun sejumlah anggota DPR menjadi relawan dalam pengembangan Vaksin Nusantara.

Pengambilan sampel darah terkait uji klinik fase II dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.

Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I. Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak. (Knu)

Baca Juga:

Kontroversi Vaksin Nusantara Diminta Diselesaikan Secara Keilmuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua PA212 Diperiksa Polisi Kasus Aksi Ilegal Dukung Pembebasan Rizieq
Indonesia
Ketua PA212 Diperiksa Polisi Kasus Aksi Ilegal Dukung Pembebasan Rizieq

Pemeriksaan sejatinya akan berlangsung pukul 10.00 WIB

LPSK Harap Perkara Kepala BPPBJ DKI Diselesaikan Lewat Pidana
Indonesia
LPSK Harap Perkara Kepala BPPBJ DKI Diselesaikan Lewat Pidana

LPSK berharap perkara yang diduga menjerat mantan Kepala Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI berinisial B diselesaikan sesuai aturan pidana yang berlaku selain mekanisme administrasi internal.

Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

Pemeriksaan dan pengujian barang bukti di Labfor Polri itu didampingi ahli dari Pindad

Bahas ABK Indonesia, Indonesia Minta Tiongkok Bikin MLA
Indonesia
Bahas ABK Indonesia, Indonesia Minta Tiongkok Bikin MLA

Retno Marsudi meminta pemerintah China untuk bekerja sama dalam pendampingan hukum timbal balik (mutual legal assistance).

Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat

Sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, sepi.

Ngaku Difitnah Polisi Soal Laskar Bawa Sajam Hingga Senpi, FPI: Kami Bukan Pengecut
Indonesia
Ngaku Difitnah Polisi Soal Laskar Bawa Sajam Hingga Senpi, FPI: Kami Bukan Pengecut

FPI tak pernah membekali anggotanya dengan senjata tajam

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet
Indonesia
Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

Penambahan ini membuat rumah sakit dadakan tersebut mencatat rekor penerimaan pasien terkonfirmasi positif.

PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri
Indonesia
PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri

Jokowi membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan ormas lainnya

Tim SAR Temukan Potongan Tubuh dan Barang Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Temukan Potongan Tubuh dan Barang Korban Sriwijaya Air

Katim DVI Korbrimob Polri, Iptu Wahyu menyampaikan, Tim Penyelam berhasil mendapatkan potongan organ tubuh manusia dan barang korban pesawat Sriwijaya itu.

Datangi Komnas HAM untuk Diperiksa, Kapolda Metro Bungkam
Indonesia
Datangi Komnas HAM untuk Diperiksa, Kapolda Metro Bungkam

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menghadiri undangan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya 6 anggota laskar FPI.