RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 07 September 2024
RS Medistra Dipanggil DPRD DKI, PKS: Semuanya Sudah Clear

RS Medistra penuhi panggilan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Foto: Dok/PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Manajemen Rumah Sakit (RS) Medistra dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, memenuhi undangan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Kedatangannya itu dalam rangka mengklarifikasi serta menyelesaikan persoalan larangan hijab bagi calon pegawai yang akan diterima di lingkungan RS Medistra.

Legislator Fraksi PKS periode 2024-2029, Muhammad Thamrin yang memimpin pertemuan tersebut menyampaikan, silaturahmi ini diadakan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Sebab, ada banyak aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS dan menanyakan bagaimana duduk permasalahannya.

"Hari ini sudah clear (persoalan hijab, red). InsyaAllah ini juga berita gembira untuk umat Islam yang mau bekerja sebagai tenaga medis di RS. Medistra, Direktur Utama (Dirut) RS Medistra dr. Agung Budisatria memang membolehkan dan memberikan keistimewaan kepada muslimah berhijab, tentu dengan seragam yang ditentukan pihak manajemen RS Medistra," ujar Muhammad Thamrin, Sabtu (7/9).

Baca juga:

DPRD DKI Usulkan Hilangkan Iuran Sampah Tiap Bulan

Thamrin menyebutkan, fraksinya senang bertemu dengan RS Medistra yang difasilitasi oleh Dinkes DKI Jakarta. Ia berharap, hal ini bisa menjadi keberkahan untuk umat muslim dan anak bangsa beragama lainnya, agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif di negara yang menjunjung tinggi kebhinnekaan dan Pancasila sebagai dasar negara.

"Kami juga mengapresiasi atas sanksi yang diberikan manajemen RS Medistra kepada petugas yang melakukan wawancara secara diskriminatif tersebut," kata Thamrin.

Pada kesempatan itu, Dirut RS Medistra, dr. Agung menjelaskan, bahwa polemik ini juga sudah diklarifikasi ke MUI DKI dan MUI Pusat. Pihaknya pun bersyukur dan berterima kasih atas pertemuan yang sangat baik dan solutif. Sehingga, RS Medistra semakin baik, serta inklusif untuk semua orang.

"Menambahkan perbaikan, termasuk model seragam dan tidak ada larangan terkait memakai hijab, sehingga tidak ada lagi polemik dibawah," harap dr. Agung.

Baca juga:

RS Medistra Minta Maaf Terkait Syarat Diterima Kerja Harus Lepas Hijab

Selain itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, dr. Savitri Handayana, mengucapkan terima kasih kepada Fraksi PKS yang telah menginisiasi pertemuan hari ini dengan RS Medistra, sehingga ke depannya segala polemik yang ada dapat ditindak lanjuti.

"Mudah-mudahan ini menjadi jawaban kepada masyarakat luas terhadap tindaklanjut yang dilakukan RS. Medistra," ujar dr. Savitri.

Legislator Fraksi PKS lainnya, Muhammad Subki menambahkan, hari ini semuanya sudah clear. Ke depannya, RS Medistra akan lebih baik lagi saat melakukan proses rekrutmen, kemudian pihak RS Medistra tidak melarang hijab untuk seluruh karyawannya.

"Tentu ini sangat luar biasa, semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua," tandasnya.

Baca juga:

DPRD DKI Bakal Rapat Pembahasan Pengganti Heru Budi dari Pj Gubernur

Sementara di akhir acara, Legislator Fraksi PKS, Muhammad Fatih yang turut hadir, juga menyampaikan tentang wujud toleransi di Indonesia.

Ia menyontohkan, bagaimana salah satu atlet voli Indonesia, Megawati, yang pernah berkiprah di mancanegara menjadi dikenal sebagai atlet yang menjaga hijabnya.

"Semoga ini menjadi pelajaran semua pihak dalam menerapkan toleransi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," pungkas Fatih.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran RS Medistra dan Dinkes DKI Jakarta. Lalu, ada pula Caleg Fraksi PKS lainnya, Abdul Aziz dan Caleg muda Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi. (Asp)

#Rumah Sakit #DPRD #PKS #Hijab
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Seluruh transaksi parkir on-street wajib menggunakan kanal pembayaran resmi yang terintegrasi dan terverifikasi, bukan rekening pribadi juru parkir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Indonesia
87 Rumah Sakit dan 4.922 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Kembali Beroperasi
Rumah sakit hingga sekolah terdampak bencana Sumatra kini sudah kembali beroperasi. Hal itu diungkapkan Ketua PRR Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
87 Rumah Sakit dan 4.922 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Kembali Beroperasi
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan