MerahPutih.com - Seiring dengan bergulirnya dana desa yang mencapai puluhan triliun, kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perkembangannya semakin menggembirakan.
Tercatat, sampai 2 Februari 2023 sebanyak 763 telah berbadan hukum BUMDesma Layanan Keuangan Desa (LKD), sebanyak 169 sedang proses pendaftaran badan hukum BUMDesma LKD.
Baca Juga:
Jokowi Ingatkan BUMDes Tidak Matikan Usaha Rakyat
"Saat ini, 1.321 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah di-review inspektorat daerah, dan 972 UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan telah melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD), semuanya segera bertranformasi menjadi BUMDesma LKD," paparnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, sebesar Rp 5,8 triliun Dana Desa telah dialokasikan untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepanjang tahun 2015-2022.
"Demi mendigdayakan BUMDes, sepanjang tahun 2015-2022 Dana Desa telah dialokasikan Rp 5,8 triliun untuk BUMDes," ujar Mendes PDTT dalam sambutan acara puncak peringatan Hari BUMDes 2023.
Kemendes PDTT mencatat sebesar Rp 1,8 triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUM Desa di 60.417 desa.
Saat ini, BUMDes telah dipercaya menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) yang kini mulai dijalankan BUMDes Tibubeneng, Kabupaten Badung.
"Langkah besar ini, segera diakselerasi oleh 41 BUMDes lain di Kabupaten Badung," tutur Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Ia menambahkan, sebanyak 15 BUMDes Bersama (BUMDesma) Lkd di Jawa Timur, kini sedang menjalani assessment untuk dapat menyalurkan pembiayaan ultra mikro.
"Melalui BUMDesma Peternakan Terpadu Berkelanjutan desa-desa juga segera menjelma menjadi kekuatan Indonesia mewujudkan ketahanan pangan nasional," katanya.
Selain itu, hingga kini, sebesar Rp 115 miliar lebih dana desa telah disertakan sebagai modal tambahan untuk BUMDesma LKD. (*)
Baca Juga:
Kemendes Maksimal Akademi Desa 4.0 Kembangkan 20 Ribu Bumdes
