Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menyoroti data di website Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI, di mana belanja subsidi baru mencapai 29,79 persen dari target, padahal saat ini sudah memasuki triwulan terakhir tahun 2025.
Baca juga:
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
"Masih ada banyaknya dana yang mengendap di bank, yaitu sebesar Rp14,6 triliun, itu dikarenakan Pemprov DKI masih belum melaksanakan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dilakukan," kata William, Kamis (23/10).
William secara khusus menyoroti pentingnya subsidi pangan sebagai bagian dari belanja subsidi yang krusial bagi warga ibu kota. Ia mendesak agar dana ini segera dicairkan untuk menjaga kelangsungan perekonomian di tingkat bawah.
Selain masalah belanja subsidi, William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI. Realisasi belanja modal masih berada di angka 25 persen, jauh dari target tahunan.
Lebih lanjut, realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) hingga Oktober ini hanya mencapai 16,8 persen. Angka yang rendah ini salah satunya disebabkan oleh permintaan tambahan modal oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang baru diajukan saat pembayaran kepada pihak kontraktor sudah jatuh tempo.
"Belanja PMD Jakarta juga masih rendah. Sampai akhir bulan ini, realisasinya masih di angka 16,8 persen" jelas William.
Baca juga:
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
William mendesak Pemprov DKI agar segera mempercepat realisasi anggaran yang tersisa. Menurutnya, percepatan ini sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Jakarta, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.
"Dana-dana yang ditabung hingga saat ini harus segera disalurkan supaya dampaknya terasa oleh semua kalangan masyarakat. Jangan sampai uang-uang itu tetap mengendap dan tidak bisa digunakan oleh warga Jakarta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya," pungkasnya. (asp)
