Ronny Sompie Dicopot, Wasekjen Demokrat: Orang Jujur Dipentalkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan keterangan pers didampingi Ronny F. Sompie. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/15

Merahputih.com - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengomentari dicopotnya Ronny Sompie dari posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurutnya, pencopotan Ronny membuat keberadaan tersangat kasus dugaan korupsi Harun Masiku yang kini menjadi buron KPK, makin misterius.

Baca Juga:

Ini Harapan Jaksa Kasus Harun Masiku Sebelum Dipulangkan KPK ke Kejagung

Ronny dicopot oleh Menkumham Yasonna Laoly terkait dengan kekeliruan data informasi pihak Imigrasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

"Pak Ronny Sompie dicopot, maka Harun Masiku makin misterius. Dalam satu rentetan kebohongan, orang jujur dipentalkan," tulis Andi di akun Twitternya, @AndiArief__, Rabu (29/1).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi. Selain mencopot Ronny, Yasonna mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Irjen Pol (Purn) Ronny Franky Sompie kepada wartawan di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Selasa (25/6/2019). (ANT/Humas Ombudsman RI)

Yasonna mengatakan, pencopotan itu dalam rangka pembentukan tim gabungan untuk menyelidiki kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka kasus dugaan korupsi yang merupakan kader PDIP, Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Baca Juga:

Datangi KPK, Arief Budiman: Sejak Awal KPU tak Bisa Proses PAW Harun Masiku

Setelah mencopot Ronny, Yassona yang juga Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP itu menunjuk Jhoni Ginting untuk menjadi pelaksana harian (Plh) Dirjen Imigrasi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cekal 10 Orang Terkait Kasus Jiwasraya, Kejagung: Mereka Berpotensi Jadi Tersangka
Indonesia
Cekal 10 Orang Terkait Kasus Jiwasraya, Kejagung: Mereka Berpotensi Jadi Tersangka

Mereka adalah HR, DYA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT, dan AS, jadi 10 orang.

Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta
Indonesia
Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta

Pengunjung yang nekat melanggar ketentuan ini terancam didenda maksimal hingga Rp7,5 juta

Tujuh Provinsi dan Puluhan Kabupaten Tetapkan Status Siaga Darurat Corona
Indonesia
Tujuh Provinsi dan Puluhan Kabupaten Tetapkan Status Siaga Darurat Corona

Ada juga 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota telah membentuk gugus tugas penangan wabah COVID-19.

  Mudik Dilarang, Jalur Alternatif Menuju Yogyakarta Ditutup
Indonesia
Mudik Dilarang, Jalur Alternatif Menuju Yogyakarta Ditutup

"Untuk jalan-jalan tikus atau jalan kecil ini kita serahkan penangannya ke pemerintah kabupaten dan Kota. Surat perintahnya sudah kita siapkan,” jelas Tavip.

Hari Pertama PSBB Total, Satpol PP DKI Tutup 8 Pelaku Usaha Makanan
Indonesia
Hari Pertama PSBB Total, Satpol PP DKI Tutup 8 Pelaku Usaha Makanan

Mereka yang ditutup itu karena melanggar protokol kesehatan

Unsur Panik dan Balas Budi di Balik Permenhub Izinkan Ojol Penumpang Versi Pakar
Indonesia
Unsur Panik dan Balas Budi di Balik Permenhub Izinkan Ojol Penumpang Versi Pakar

Selama ini ojol menjadi tempat mengais rezeki warga setelah pemerintah kesulitan menyediakan lapangan kerja.

MUI Bahas Dua Fatwa Usulan Wapres Terkait Virus Corona
Indonesia
MUI Bahas Dua Fatwa Usulan Wapres Terkait Virus Corona

Komisi Fatwa sedang membahas dua fatwa yang diajukan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

 Pengamat Anggap TGUPP Tak Berguna Karena Hanya Akomodasi Timses Anies
Indonesia
Pengamat Anggap TGUPP Tak Berguna Karena Hanya Akomodasi Timses Anies

"Dan karena posisinya yang strategis membuat anggota TGUPP banyak yang main proyek," sebut Ujang.

MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T
Indonesia
MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T

MPR mendesak Pemerintah menfasilitasi rakyat yang berinisiatif minta dites virus corona

Pemprov DKI Sanksi Pelaku Usaha yang Masih Pakai Kantong Plastik
Indonesia
Pemprov DKI Sanksi Pelaku Usaha yang Masih Pakai Kantong Plastik

Pemprov DKI melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.