Romahurmuziy Cuma Dibui 1 Tahun, ICW Bandingkan Korupsi Kades Saja 4 Tahun Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi dengan mengurangi hukumannya dari 2 tahun menjadi 1 tahun penjara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai pengurangan hukuman di tingkat banding terhadap Romy benar-benar mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

Vonis Korupsi Dikorting 1 Tahun, Romi eks Ketum PPP Bisa Bebas Minggu Depan

Bahkan, putusan yang dijatuhkan PT DKI Jakarta itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan putusan seorang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bekasi yang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada tahun 2019 yang lalu.

"Kepala Desa itu divonis 4 tahun penjara karena terbukti melakukan pemerasan sebesar Rp 30 juta. Sedangkan Romi, berstatus sebagai mantan ketua umum partai politik, menerima suap lebih dari Rp 300 juta, namun hanya diganjar dengan hukuman 1 tahun penjara," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan desak KPK segera tangkap Sjamsul Nursalim
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Menurut dia, vonis Romi ini paling rendah jika dibandingkan dengan vonis-vonis mantan Ketua umum partai politik lainnya. Misalnya, Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS, (18 tahun penjara), Anas Urbaningrum, mantan Ketum Partai Demokrat (14 tahun penjara), Suryadharma Ali, mantan Ketum PPP (10 tahun penjara), dan Setya Novanto, mantan Ketum Partai Golkar (15 tahun penjara).

"Seharusnya vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi itu bisa lebih berat dibandingkan dengan putusan di tingkat pertama. Bahkan akan lebih baik jika dalam putusan tersebut Hakim juga mencabut hak politik yang bersangkutan," tegas Kurnia.

Diketahui, banding ini diajukan Jaksa Penuntut KPK dan pihak Romi. KPK mengajukan banding lantaran menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Romi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga:

Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Bui

Hukuman terhadap Romi lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp46,4 juta yang dituntut Jaksa. Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Romi.

Romi sebelumnya divonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Januari 2020. Romi dinyatakan bersalah menerima uang suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

romahurmuziy
Sidang Romahurmuziy alias Romi pada Januari 2020 silam. (MP/Ponco Sulaksono)

Suap ini diberikan lantaran Romi telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya. Majelis hakim menyatakan Romi terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Haris Hasanuddin.

Selain itu, Romi juga terbukti menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Muafaq Wirahadi terkait seleksi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini. Haris dihukum 2 tahun pidana penjara, sementara Muafaq dihukum 1 tahun 6 bulan pidana penjara.

Hukuman terhadap Romi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Romy dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp46,4 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. (Pon)

Baca Juga:

Susah Tidur, Romi Siap Buka-bukaan ke Penyidik KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bakal Proses Hukum Rizieq, Jaksa Jamin Tak Lakukan Penzaliman
Indonesia
Bakal Proses Hukum Rizieq, Jaksa Jamin Tak Lakukan Penzaliman

Kejaksaan Agung sangat berhati-hati memahami petunjuk yang diberikan Mabes Polri

Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis
Dunia
Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

Pemerintah Indonesia keberatan terhadap pernyataan Presiden Macron yang mengindikasikan ada kaitan antara agama dan tindakan terorisme

Positif COVID-19, Aa Gym Alami Gejala Batuk
Indonesia
Positif COVID-19, Aa Gym Alami Gejala Batuk

"Kondisi Aa saat ini kendalanya hanya batuk tidak ada sesak, tidak pusing berlebihan," ujar Aa Gym

Rizal Ramli Sebut Stafsus Jokowi Andi Taufan Tak Punya Etika
Indonesia
Rizal Ramli Sebut Stafsus Jokowi Andi Taufan Tak Punya Etika

PT Amartha Mikro Fintek terlibat dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19

Pimpinan MTA Solo Ahmad Sukina Meninggal Dunia
Indonesia
Pimpinan MTA Solo Ahmad Sukina Meninggal Dunia

Pimpinan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Ustaz Ahmad Sukina (72) meninggal dunia di RSUD dr Moewardi (RSDM) Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/2) pukul 03.36 WIB.

Kepala BNPB Dorong Rapid Test Rutin Diselenggarakan di Lokasi Pengungsi Merapi
Indonesia
Kepala BNPB Dorong Rapid Test Rutin Diselenggarakan di Lokasi Pengungsi Merapi

Salah satunya pelaksanaan rapid test antigen secara rutin di lokasi pengungsian.

Tol Palembang-Lampung Banyak Dikeluhkan Pengguna
Indonesia
Tol Palembang-Lampung Banyak Dikeluhkan Pengguna

Pengguna jalan tol Palembang-Lampung mengeluhkan kondisi jalan bergelombang dan banyak terdapat lubang.

Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (6/10): 81.043 Positif, 66.315 Sembuh

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.220 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.007 positif dan 6.213 negatif.

KPK Berhasil Ringkus Nurhadi, MPR: Perlu Kita Acungi Jempol
Indonesia
KPK Berhasil Ringkus Nurhadi, MPR: Perlu Kita Acungi Jempol

Asrul menyarankan kepada KPK agar menjadikan kasus Nurhadi sebagai pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan lainnya

PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru
Indonesia
PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru

Kebijakan Pemprov DKI melarang industri pariwisata menggelar acara perayaan malam tahun baru 2021 dinilai berlebihan.