RJ Lino Tersangka Sejak 2015, KPK Janji Segera Beri Kepastian Hukum Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II sejak akhir 2015 atau lebih dari empat tahun lalu. Namun hingga kini, KPK tak kunjung merampungkan penyidikan kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berjanji akan segera memberikan kepastian hukum terhadap mantan orang nomor satu di perusahaan pelat merah tersebut.

Baca Juga:

RJ Lino Tak Ditahan KPK Seusai Diperiksa 12 Jam sebagai Tersangka

"RJ Lino kembali lagi sudah memasukki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan," Alex di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/6).

Dalam kasus ini, KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

Alex mengakui, penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat RJ Lino terhambat dengan proses perhitungan kerugian keuangan negara. RJ Lino diketahui dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbutannya merugikan keuangan negara.

RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco
RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco

Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan pihak HDHM yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

Meski demikian, Alex berjanji pihaknya akan menuntaskan kasus ini dengan menggunakan ahli di Indonesia dalam menghitung kerugian keuangan negara.

"Salah satunya itu. Dokumen terkait berapa sih harga sebenarnya dari crane yang dibeli Pelindo tidak pernah didapatkan, tetapi kami dalam rangka penghitungan kerugian negara itu akan menggunakan ahli di Indonesia kira-kira berapa kisarannya," kata Alex.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini masih menggantung. Hal ini disampaikan Mahfud terkait pertemuannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin (22/6) kemarin. Mahfud menyebutkan, di KPK banyak kasus yang masih menggantung sehingga harus segera diselesaikan.

Selain kasus RJ Lino, terdapat sejumlah kasus korupsi lama lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah KPK. Salah satunya, kasus dugaan korupsi penerbitan penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Baca Juga:

Bos Antam Terseret Kasus RJ Lino yang 4 Tahun Tersangka Masih Bebas

Disinggung mengenai kelanjutan kasus SKL BLBI, Alex mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan pengadilan terkait peninjauan kembali (PK) yang diajukan pihaknya.

Diketahui, KPK mengajukan PK atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara tersebut.

"BLBI itu, SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung). Sekarang sedang PK. Ya, kita tunggu putusan MA," tutup Alex. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanah Longsor di Flores Timur, Ratusan Korban Belum Ditemukan
Indonesia
Tanah Longsor di Flores Timur, Ratusan Korban Belum Ditemukan

Ratusan korban longsor yang terjadi di wilayah Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu (4/4) dini hari, belum ditemukan.

Mensos Risma Anggap Bupati Alor Gagal Paham soal PKH
Indonesia
Mensos Risma Anggap Bupati Alor Gagal Paham soal PKH

"Kalau itu terjadi, pasti itu ada penyelewengan, pasti itu. Karena mekanismenya tidak begitu," sambung Risma.

Belum Tentukan Pasal untuk Dokter Lois Owien, Polisi: Amankan Dulu
Indonesia
Belum Tentukan Pasal untuk Dokter Lois Owien, Polisi: Amankan Dulu

Kasus ini telah dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Mabes Polri

TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat
Indonesia
TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat

Di sepanjang rute terdapat sekitar 60 titik pemberhentian bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanannya baik untuk pulang maupun pergi.

Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik Vaksinasi COVID-19 Helena Lim
Indonesia
Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik Vaksinasi COVID-19 Helena Lim

“Ini kita lagi mau selidiki ada nggak pidananya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat

Cari Periset Global, BRIN Hanya Buka Lowongan Buat Lulusan S3 dan Diaspora
Indonesia
Cari Periset Global, BRIN Hanya Buka Lowongan Buat Lulusan S3 dan Diaspora

Sebanyak 325 formasi dibuka dengan rincian 104 formasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) untuk formasi peneliti ahli madya dan 221 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi peneliti ahli muda.

Waspadai Potensi Penularan COVID-19 di Pengungsian
Indonesia
Waspadai Potensi Penularan COVID-19 di Pengungsian

"Potensi terjadi klaster COVID-19 di tengah pengungsian cukup besar," kata Citra Indriani

3 Juta Vaksin Sinovac Didistribusikan Januari 2021
Indonesia
3 Juta Vaksin Sinovac Didistribusikan Januari 2021

Dalam vaksinasi ini, pemerintah akan memprioritaskan tenaga kesehatan dahulu

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19

Secara keseluruhan, terdapat 1.567 pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dadakan tersebut

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Indonesia
Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

"Mestinya PPN sembako jadi pilihan terakhir dari banyak opsi. Misalnya mengutamakan penerimaan PPN dari sektor lain yang selama ini belum masuk," kata Said Abdullah.