RJ Lino Tersangka Sejak 2015, KPK Janji Segera Beri Kepastian Hukum Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II sejak akhir 2015 atau lebih dari empat tahun lalu. Namun hingga kini, KPK tak kunjung merampungkan penyidikan kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berjanji akan segera memberikan kepastian hukum terhadap mantan orang nomor satu di perusahaan pelat merah tersebut.

Baca Juga:

RJ Lino Tak Ditahan KPK Seusai Diperiksa 12 Jam sebagai Tersangka

"RJ Lino kembali lagi sudah memasukki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan," Alex di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/6).

Dalam kasus ini, KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

Alex mengakui, penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat RJ Lino terhambat dengan proses perhitungan kerugian keuangan negara. RJ Lino diketahui dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbutannya merugikan keuangan negara.

RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco
RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco

Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan pihak HDHM yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

Meski demikian, Alex berjanji pihaknya akan menuntaskan kasus ini dengan menggunakan ahli di Indonesia dalam menghitung kerugian keuangan negara.

"Salah satunya itu. Dokumen terkait berapa sih harga sebenarnya dari crane yang dibeli Pelindo tidak pernah didapatkan, tetapi kami dalam rangka penghitungan kerugian negara itu akan menggunakan ahli di Indonesia kira-kira berapa kisarannya," kata Alex.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini masih menggantung. Hal ini disampaikan Mahfud terkait pertemuannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin (22/6) kemarin. Mahfud menyebutkan, di KPK banyak kasus yang masih menggantung sehingga harus segera diselesaikan.

Selain kasus RJ Lino, terdapat sejumlah kasus korupsi lama lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah KPK. Salah satunya, kasus dugaan korupsi penerbitan penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Baca Juga:

Bos Antam Terseret Kasus RJ Lino yang 4 Tahun Tersangka Masih Bebas

Disinggung mengenai kelanjutan kasus SKL BLBI, Alex mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan pengadilan terkait peninjauan kembali (PK) yang diajukan pihaknya.

Diketahui, KPK mengajukan PK atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara tersebut.

"BLBI itu, SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung). Sekarang sedang PK. Ya, kita tunggu putusan MA," tutup Alex. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karyawan BUMN Penyitas COVID-19 Diminta Donorkan Plasma
Indonesia
Karyawan BUMN Penyitas COVID-19 Diminta Donorkan Plasma

Menteri BUMN, Erick Thohir, memimpin launching program Plasma BUMN untuk Indonesia di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (8/2).

2,3 Juta Data WNI Diretas, Pengamat: Pecat Semua Komisioner KPU
Indonesia
2,3 Juta Data WNI Diretas, Pengamat: Pecat Semua Komisioner KPU

Akun Twitter @underthebreach pada Jumat (22/5), memposting pengakuan akan menampilkan 2,3 juta data kependudukan Indonesia dan pemilihan umum.

Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran
Indonesia
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Anies bersama Airlangga Hartarto akan menggelar rapat pada Sabtu (12/9) besok

KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Sukri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies Minta Pedagang yang Terdata Mau Disuntik Vaksin COVID-19

Tahapan kedua pun sudah dimulai hari ini Rabu (17/2)

Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia
Indonesia
Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia

Vaksin tersebut yakni Astra Zeneca, vaksin dari program Covax, dan Pfizer. Paling tidak, dari Covax, pemerintah sudah punya komitmen 10 persen dari kebutuhan.

 Upaya Bappenas Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19
Indonesia
Upaya Bappenas Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

"Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO," kata Subandi

Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'
Indonesia
Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'

Yang menjadi masalah saat ini bukanlah seberapa berat sanksi yang diberikan

Belanja Online Bikin Sampah Plastik di DKI Meningkat Selama Pandemi
Indonesia
Belanja Online Bikin Sampah Plastik di DKI Meningkat Selama Pandemi

Masyarakat diimbau untuk menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan

Komjen Listyo Pastikan Respons Pelayanan Polri Semudah Memesan Pizza
Indonesia
Komjen Listyo Pastikan Respons Pelayanan Polri Semudah Memesan Pizza

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo akan mengaktifkan nomor tunggal nasional sebagai hotline kepolisian.