RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (11/11). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Jost (RJ) Lino dituntut enam tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

RJ Lino diyakini bersalah melakukan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 1,99 juta.

Baca Juga

RJ Lino Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

"Menjatuhkan pidana RJ Lino berupa pidana selama enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (11/11).

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan alternatif kedua dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, RJ Lino juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta, apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan hukuman kurungan penjara selama enam bulan.

Dalam menuntut hukuman terhadap RJ Lino, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, RJ Lino dinilai tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Terdakwa menguntungkan pribadi dan terdakwa berbelit-belit," ujar Jaksa Wawan.

RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco
RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco

Sementara itu untuk hal yang meringankan, RJ Lino belum pernah menjalani proses hukum. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan Jaksa KPK dalam menjatuhkan tuntutan kepada RJ Lino.

Jaksa KPK meyakini, RJ Lino merugikan keuangan negara sebesar USD 1,99 juta. RJ Lino memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) Tiongkok.

PT Pelindo II proses pelelangan pada April 2009 dengan merubah sperifikasi crane single lift QCC berkapasitas 40 ton. Meski demikian, tak ada satupun peserta lelang. Hingga akhirnya, PT Pelindo II menujuk langsung PT Barata Indonesia sebagai pemenang lelang. Sehingga terjadi negosiasi antara PT Pelindo II dengan PT Barata Indonesia.

Tetapi saat proses negosiasi berlangsung, RJ Lino justru mengundang PT HDHM untuk melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan tersebut. Perbuatan RJ Lino tersebut bertentangan dengan prinsip adil dan wajar sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 dan SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 yaitu prinsip adil dan wajar. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009.

Bahkan untuk memuluskan rencananya, RJ Lino menyuruh bawahannya, Wahyu Hardiyanto untuk mengubah SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Pelindo II. (Pon)

Baca Juga

Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara USD 1,99 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kampung Tangguh Jaya Diyakini Mampu Perlambat Laju Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Kampung Tangguh Jaya Diyakini Mampu Perlambat Laju Penambahan Pasien COVID-19

"Sementara satu kecamatan lainnya angka positif virus Corona berhasil ditekan seminimal mungkin kasusnya,” kata Fadil

Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Ada Apa?
Indonesia
Alex Noerdin Batal Ditahan di Rutan KPK, Ada Apa?

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019, Alex Nurdin batal ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK.

Usulkan Puan-Anies di Pilpres 2024, Politikus PDIP: 'Mas Jawa Tengah' Paling Jadi Menteri
Indonesia
Usulkan Puan-Anies di Pilpres 2024, Politikus PDIP: 'Mas Jawa Tengah' Paling Jadi Menteri

Effendi menyebut dalam internal partai ada aturan yang harus diikuti

Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme
Indonesia
Fadli Zon Tak Ingin Ada Oknum yang Memelihara Terorisme

Jangan sampai di negeri ini seperti dalam buku tersebut

Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat
Indonesia
Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menjelaskan maksud pernyataan Ma’ruf tersebut adalah dalam rangka persiapan apabila kondisi pandemi.

Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter
Indonesia
Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter

TNI Angkatan Laut berencana untuk mengangkat KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan laut utara Bali.

Polisi Segera Periksa Pihak Puskesmas Terkait Vaksinasi Helena Lim
Indonesia
Polisi Segera Periksa Pihak Puskesmas Terkait Vaksinasi Helena Lim

Penyidik masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran pidana atau tidak dalam perkara ini

Pasien RSHS Bandung Turun, BOR Gawat Darurat Masih Tinggi
Indonesia
Pasien RSHS Bandung Turun, BOR Gawat Darurat Masih Tinggi

Berkurangnya jumlah pasien Covid-19 RSHS membuat ketersediaan tempat tidur terjadi penurunan 45,49 persen dibandingkan dengan dengan rata-rata bulan Juli yaitu 75,8 persen.

Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan
Indonesia
Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2020.