Rizieq Tak Izin ke Satpol PP Bikin Acara Peletakan Batu Pertama di Megamendung Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kegiatan peletakan batu pertama yang dihadiri Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 13 November 2020 lalu tidak memiliki izin.

"Tidak ada, baik pemilik maupun yang mewakili tidak ada," kata Kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah.

Baca Juga:

Hari Ini PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Kasus Kerumunan Rizieq

Hal itu dikatakan Agus saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kasus kekarantinaan kesehatan di Megamendung dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Agus juga menyebut jika pihak Rizieq maupun perwakilannya tidak ada yang mengurus perizinan ke aparat kepolisian.

Walaupun begitu, pihak Rizieq telah menandatangani kesepakatan penerapan protokol kesehatan dengan kecamatan daerah setempat.

"Maksimal kegiatan itu 150 orang dan tiga jam dan panitia menandatangi pernyataan kesanggupan menaati prokes ke camat, nanti baru camat memperbolehkan setelah adanya pernyataan tersebut," jelas dia.

Rizieq Shihab. (Foto: Antara).
Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Tapi kegiatan itu melanggar kesepakatan. Dari hasil laporan yang diterimanya, warga yang hadir mencapai 3.000 orang. Ketika acara itu, Agus mengaku tidak hadir di lokasi lantaran sedang kerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Tidak ada izin hanya kesanggupan pernyataan itu saja," lanjut Agus.

Lebih lanjut dari laporan massa yang hadir dalam kegiatan tersebut bukan hanya warga dari kawasan Megamendung tapi juga dari luar yang dinilai menimbulkan kerumunan.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Raja Salman Jemput Paksa Rizieq

Terlebih, sebagian besar masyarakat yang hadir tak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Berdasarkan data itu banyak (masyarakat) dari luar, bukan warga Megamendung dan pondok pesantren itu sendiri," ungkapnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Uji Coba Mobil Vaksin Keliling, Target 1.000 Orang Per Kelurahan
Indonesia
Anies Uji Coba Mobil Vaksin Keliling, Target 1.000 Orang Per Kelurahan

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan uji coba mobil vaksin COVID-19 di ibu kota.

KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan
Indonesia
KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida.

Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020
Indonesia
Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020

Indonesia bisa belajar dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat yang melangsungkan pemilihan presiden di masa pandemi COVID-19.

Pemprov DKI Segera Salurkan BST ke Warga Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Segera Salurkan BST ke Warga Terdampak PPKM Darurat

Pemprov DKI masih menunggu kesiapan pemerintah pusat yang juga menyalurkan BST kepada sebagian warga DKI lewat PT Pos Indonesia

TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis
Indonesia
TNI Bagikan Buku dan Ajari Anak di Perbatasan Papua-PNG Baca Tulis

Tokoh Adat Kampung Kalilapar 2 Paulus Maunda menyampaikan apresiasi kepada satgas TNI Pos Kalilapar yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak di kampungnya.

Wapres Tegaskan Penanganan Banjir Harus Terintegrasi Hulu dan Hilir, Tak Bisa Sendiri-Sendiri
Indonesia
Wapres Tegaskan Penanganan Banjir Harus Terintegrasi Hulu dan Hilir, Tak Bisa Sendiri-Sendiri

Wapres juga telah mendapatkan laporan tentang penyebab bencana banjir dan tanah longsor

Polri Dukung Satgas BLBI
Indonesia
Polri Dukung Satgas BLBI

"Polri siap mendukung sepenuhnya Satgas BLBI ini," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/4)

RUU KUP Beri Kewenangan Mitra Tagih Pengemplang Pajak di Luar Negeri
Indonesia
RUU KUP Beri Kewenangan Mitra Tagih Pengemplang Pajak di Luar Negeri

Usulan dalam RUU KUP melalui Pasal baru 20A nantinya akan memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaksanakan bantuan penagihan kepada negara mitra.

Pemprov DKI Diminta Segera Tindaklanjuti Temuan Parasetamol di Teluk Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Segera Tindaklanjuti Temuan Parasetamol di Teluk Jakarta

Seharusnya di tengah menyusun upaya revitalisasi, pencegahan terhadap beban pencemaran dilakukan terlebih dahulu

Punya Kenangan di Solo, Kapolri Listyo Sigit Mampir ke Loji Gandrung dan Kangen Makan Gudeg
Indonesia
Punya Kenangan di Solo, Kapolri Listyo Sigit Mampir ke Loji Gandrung dan Kangen Makan Gudeg

Listyo mampir ke Loji Gandrung ditemani Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka