Rizieq Shihab Bisa Dikenai Denda Rp100 Juta Jika Kembali Langgar Prokes Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab pasti akan dikenakan sanksi denda progresi bila mengundang keramainya yang dapat melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, sanksi bersifat progresif artinya bila hal tersebut diulangi maka Rizieq akan dikenakan denda berlipat.

Aturan sanksi progresif mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19.

Baca Juga

Imbas Kerumunan Rizieq, Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat Dicopot

Dalam Pergub yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanggal 19 Agustus 2020 itu, diatur denda progresif bagi setiap warga, pelaku usaha, dan penanggung jawab fasilitas umum yang berulang kali melanggar protokol kesehatan COVID-19.

"Kalau orang yang berulang dengan lembaga yang sama itu akan menjadi 100 juta, berulang lagi menjadi 150 juta," tegas Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Anies menuturkan, DKI amat serius dalam menegakkan protokol kesehatan COVID-19 di ibu kota. Keseriusan itu dicerminkan dengan sanksi denda administrasi sebesar Rp50 juta kepada Rizieq Shihab.

"Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, 50 juta itu membentuk perilaku. Karena begitu orang dengar 50 juta, beda perilakunya dengan sanksi 50 ribu atau 200 ribu," paparnya.

Selama ini, ucap Anies Pemprov DKI telah melakukan penindakan kepada siapa saja yang melanggar aturan tanpa pandang bulu. Hanya saja, papar Anies, selama ini tidak terpublikasi.

Baca Juga

Kerumunan Massa Rizieq Shihab Dinilai Buyarkan Upaya Pemerintah Berantas COVID-19

"Kita melakukan keseriusan itu dari regulasi sampai eksekusi dan cara kerja pemerintah adalah ada aturan. Mengingatkan warga secara aturan, bila kita taati tidak masalah, bila tidak hati-hati maka ada tindak pendisiplinan, termasuk pemberian sanksi," tutup Anies. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Djoko Tjandra bersalah terkait pemalsuan surat jalan saat dirinya masih buron dalam kasus hak tagih (cassie) Bank Bali.

90 Warga Perumahan Griya Katulampa Kota Bogor Positif COVID-19
Indonesia
90 Warga Perumahan Griya Katulampa Kota Bogor Positif COVID-19

Sebanyak 90 orang warga Perumahan Griya Katulampa, Kota Bogor terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka pun sudah mendapatkan penanganan dari Dinas Kesehatan setempat.

Moeldoko Somasi Peneliti ICW Terkait Tudingan Pemburu Rente Ivermectin
Indonesia
Moeldoko Somasi Peneliti ICW Terkait Tudingan Pemburu Rente Ivermectin

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko, melayangkan somasi terbuka kepada peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga terkait tudingan keterlibatan dalam pusaran pemburu rente obat ivermectin hingga ekspor beras.

KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari.

Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Gunung Kidul
Indonesia
Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Gunung Kidul

Gempa bumi dengan magnitudo 5.0 mengguncang wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (20/1) dini hari.

Dua Tersangka Dugaan Korupsi Asabri Pembobol Jiwasraya
Indonesia
Dua Tersangka Dugaan Korupsi Asabri Pembobol Jiwasraya

Para tersangka itu langsung ditahan oleh jaksa tim penyidik selama 20 hari ke depan sejak Senin 1 Februari 2021 hingga Sabtu 20 Februari 2021

Polisi Benarkan Napoleon Bonaparte Pelaku Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Izinkan Rizieq Shihab Sidang Tatap Muka, Hakim Terpengaruh Tekanan Massa
Indonesia
Izinkan Rizieq Shihab Sidang Tatap Muka, Hakim Terpengaruh Tekanan Massa

"Bisa saja ada tekanan dan pengaruh kekuatan lain di luar sidang. Inilah yang harus dijawab, agar perubahan acara persidangan secara Offline, tidak menimbulkan masalah hukum baru," sebut Petrus.

Ketua MPR Tegaskan Dugaan Kebocoran Data Bukan Persoalan Main-Main
Indonesia
Ketua MPR Tegaskan Dugaan Kebocoran Data Bukan Persoalan Main-Main

Di era teknologi informasi saat ini data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga

Pintu Air Pasar Ikan Jakarta Utara Berstatus Siaga II
Indonesia