Rizieq 'Pamer' Surat Pencekalan di Medsos, Mahfud: Coba Kirim ke Saya Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) (Antaraneews)

Merahputih.com - Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengaku heran dengan klaim Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang menunjukkan surat 'pencekalan' sehingga tak bisa keluar dari Arab Saudi. Mahfud menantang agar Rizieq memberikan surat 'Pencekalan' itu kepada dirinya.

"Saya ingin tahu itu surat benar apa, apa surat resmi atau berita koran atau apa kan gitu cuma diginikan (diperlihatkan) di medsos. Coba suruh kirim copy-nya ke saya, saya ingin tahu," ujar Mahfud di kantornya, Senin (11/11).

Baca Juga

Rizieq Diminta Buktikan Bebas dari Tuduhan Pencekalan

Mahfud mengaku selama menjabat sebagai Menko Polhukam dia tidak pernah melihat surat pencekalan terhadap Rizieq.

"Sampai saat ini ndak ada (pemerintah mengeluarkan surat pencekalan). Saya sudah berkantor di sini sudah tiga minggu, ndak ada," ucapnya.

Foto: Screenshot video FrontTV
Foto: Screenshot video FrontTV

Dia ingin memeriksa langsung keaslian surat yang dinyatakan Rizieq sebagai surat cegah atau tangkal resmi dari Pemerintah Indonesia.

"Saya tidak tahu itu suratnya, suruh kirim ke saya, lah. Kok hanya di TV begitu," kata Mahfud.

Sebelumnya Rizieq menyatakan ia tak bisa pulang dari Arab Saudi ke Indonesia lantaran ditangkal oleh pemerintah untuk masuk ke Tanah Air.

Baca Juga

Tunjukkan Bukti Surat Pencekalan, Habib Rizieq: Saya Tidak Takut untuk Pulang

Hal itu disampaikan Rizieq melalui video yang tersebar di YouTube. Melalui video itu, Rizieq menyatakan Pemerintah Indonesia mengirimkan 'surat pencekalan' kepada Pemerintah Arab Saudi agar dirinya tak diperbolehkan pulang karena alasan keamanan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar
Indonesia
PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar

Acara tahun 2020 belum tentu bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp 360 miliar

Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal
Indonesia
Gedung DPRD Ditutup, Rapat Pembahasan Reklamasi Ancol Batal

Gudung DPRD DKI Jakarta ditutup sementara selama 7 hari menyusul ada anggota terpapar COVID-19.

Buntut Larangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun 60 Persen
Indonesia
Buntut Larangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun 60 Persen

Distribusi lalu lintas di ketiga arah adalah sebesar 39 persen dari arah timur, 36 persen dari arah barat dan 25 persen dari arah selatan.

Honggo Wendratno Terus Diburu Polisi
Indonesia
Honggo Wendratno Terus Diburu Polisi

Polri sendiri telah menerbitkan red notice kepada Interpol

Panglima TNI dan Kapolri Sambangi Surabaya, Ada Apa?
Indonesia
Panglima TNI dan Kapolri Sambangi Surabaya, Ada Apa?

“Harus diingat bahwa kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan mengendalikan pandemi,” ujar Idham.

Pemprov DKI Tebus Ijazah Siswa yang Masih Ditahan Sekolah Sebesar Rp688 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Tebus Ijazah Siswa yang Masih Ditahan Sekolah Sebesar Rp688 Juta

DKI Jakarta bersama Baznas Bazis DKI menebus ijazah 171 siswa yang masih ditahan di 79 sekolah swasta di Jakarta.

PPDB Kacau, Pemerintah Diminta Turun Tangan
Indonesia
PPDB Kacau, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Dia menjelaskan bahwa PPDB mencakup penerimaan siswa dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi.

Indonesia Beli Saham Vale Rp5,52 Triliun
Indonesia
Indonesia Beli Saham Vale Rp5,52 Triliun

Dengan pembelian ini, komposisi kepemilikan saham Vale Indonesia menjadi Vale Group 44,34 persen, MIND ID 20 persen, SMM 15,03 persen, Sumitomo Corporation 0,14 persen, dan publik 20,49 persen.

Pemprov DKI Cari Relawan Tenaga Medis Tangani Corona
Indonesia
Pemprov DKI Cari Relawan Tenaga Medis Tangani Corona

Bagi tenaga kesehatan yang berminat, bisa mendaftarkan diri ke bit.ly/RelawanCovid19DKI tanpa pengiriman berkas fisik.

JPW Desak Polda DIY Usut Pelaku Teror Panitia Diskusi UGM
Indonesia
JPW Desak Polda DIY Usut Pelaku Teror Panitia Diskusi UGM

JPW mendesak Polda DIY untuk mengusut dan menangkap pihak-pihak yang meneror para panitia acara.